IPM Pamekasan Masuk Kategori Tinggi, Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Sorotan

KAMURA.id – Berangkat dari satu fakta yang tampak menggembirakan, Kabupaten Pamekasan kini berhasil menempatkan diri dalam kategori daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Capaian tersebut menjadi penanda bahwa kualitas hidup masyarakat terus mengalami peningkatan.

Pada saat yang bersamaan, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah hingga terbatasnya lapangan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang akselerasi pembangunan manusia yang digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dilansir dari radarmadura.id, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dan dipandu oleh akademisi FKIP, Dr. Harsono, M.Pd.

Dekan FKIP, Dr. Moh. Zayyadi, M.Pd., menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan pendidikan dan pembangunan manusia di daerah.

“Urusan meningkatkan kualitas manusia Pamekasan itu kerja bareng-bareng, tidak bisa sendiri-sendiri. FKIP siap menjadi mitra kolaborasi yang menerjunkan riset dan mahasiswa ke titik-titik yang paling membutuhkan bantuan,” ujar Zayyadi saat membuka kegiatan, Senin (15/6).

Dalam forum tersebut, Ketua BPS Pamekasan, Parsad Barkah Pamungkas, SST., M.Ec.Dev., memaparkan perkembangan terbaru indikator pembangunan manusia di Pamekasan. Meskipun secara umum tren IPM menunjukkan peningkatan yang positif, sejumlah indikator pendidikan masih memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar.

Gambaran tersebut terlihat dari perbedaan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Akhmad Basri Yulianto, SH., M.Si., menjelaskan bahwa HLS Pamekasan saat ini mencapai 13,83 tahun. Angka tersebut menunjukkan tingginya harapan dan minat generasi muda untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Namun di sisi lain, RLS masyarakat usia 25 tahun ke atas baru berada pada angka 7,29 tahun. Kondisi tersebut setara dengan tingkat pendidikan yang belum menuntaskan kelas dua sekolah menengah pertama.

Menurut Basri, perbedaan antara kedua indikator itu menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan masyarakat. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memusatkan perhatian pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Fokus kami saat ini adalah menggenjot kompetensi guru, membenahi fasilitas sekolah (sarpras), dan menyesuaikan kurikulum agar anak-anak tidak putus sekolah,” katanya.

Sektor Pendidikan Berbasis Keagamaan

Selain pendidikan formal, tantangan pembangunan manusia juga ditemukan di lingkungan pendidikan keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Pamekasan yang diwakili Ketua Pokjawas, Farida Hidayati, M.Pd., mengungkapkan adanya fenomena sosial yang cukup unik di sejumlah wilayah Madura.

Menurutnya, terdapat daerah-daerah dengan kondisi ekonomi relatif baik, tetapi kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan justru masih rendah. Sebagian anak memilih bekerja atau terjun ke aktivitas perdagangan dibandingkan melanjutkan sekolah.

Untuk merespons kondisi tersebut, Kementerian Agama mengembangkan pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter melalui program yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Cinta.

“Kami menerapkan apa yang disebut ‘Kurikulum Berbasis Cinta’ di madrasah dan pesantren. Fokusnya adalah pembentukan karakter dan akhlak. Kami percaya, membangun manusia bukan cuma soal membuat pintar otaknya, tapi juga disentuh hatinya,” jelas Farida.

Sementara itu, tantangan pembangunan manusia tidak berhenti pada akses pendidikan. Setelah proses pendidikan berlangsung, persoalan berikutnya muncul pada tahap penyerapan tenaga kerja.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pamekasan yang diwakili Pengawas Cabdin, Nendah Nurjannah, M.Pd., menjelaskan bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur saat ini memiliki kompetensi yang semakin baik dan tingkat serapan kerja yang cukup tinggi.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Pamekasan. Menurut Nendah, jumlah lulusan yang siap memasuki dunia kerja belum sebanding dengan ketersediaan industri yang mampu menampung mereka.

“Anak-anak SMK kita di Pamekasan sebenarnya sangat terampil dan siap kerja. Namun anomalinya, jumlah industri lokal di sini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan. Akibatnya, banyak anak siap kerja yang belum bisa tertampung,” tuturnya.

Melalui diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, para peserta sepakat bahwa upaya peningkatan IPM tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan indikator pendidikan semata. Perubahan pola pikir juga dinilai penting agar peserta didik tidak hanya dipersiapkan menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja melalui penguatan kompetensi kewirausahaan.

Forum tersebut juga menghasilkan komitmen kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat intervensi di wilayah-wilayah yang masih menghadapi persoalan pendidikan. FKIP menyatakan kesiapan menerjunkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ke desa-desa dengan tingkat putus sekolah yang masih tinggi.

Melalui sinergi antara data yang disediakan BPS, kebijakan yang dijalankan pemerintah, serta keterlibatan aktif kalangan akademisi, berbagai pihak berharap capaian IPM yang telah diraih Pamekasan dapat diikuti oleh perbaikan kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga pembangunan manusia tidak berhenti pada angka statistik, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (Red)