RLS Bangkalan Terendah Kedua di Jatim, Pemkab Jawab dengan Program Satu Desa Satu Sarjana

Sumber gambar: bangsaonline.com

KAMURA.id — Indeks pendidikan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten paling barat Pulau Madura itu hanya mencapai 6,15 tahun pada 2025. Angka tersebut menempatkan Bangkalan sebagai daerah dengan tingkat pendidikan terendah kedua di Jawa Timur, hanya berada satu tingkat di atas Kabupaten Sampang yang mencatatkan RLS 5,19 tahun.

Capaian itu juga masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 8,39 tahun dan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun. Dengan RLS 6,15 tahun, secara statistik rata-rata penduduk Bangkalan hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan meluncurkan Program Satu Desa Satu Sarjana (SDSS), sebuah program beasiswa yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, program tersebut mulai direalisasikan melalui skema pilot project atau proyek percontohan. Sebanyak 18 calon mahasiswa telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa penuh.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Bangkalan, Muhaimin, mengatakan bahwa penerima beasiswa penuh dipilih dari seluruh kecamatan yang ada di Bangkalan.

“Karena sebagai pilot project, maka untuk penerima beasiswa penuh ini kami ambil sebanyak 18 orang dan diambil 1 orang dari masing-masing kecamatan yang ada di Bangkalan,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Program tersebut dirancang sebagai langkah awal untuk mengukur efektivitas, kebutuhan anggaran, serta berbagai risiko yang mungkin muncul sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Bangkalan.

Selain menanggung biaya pendidikan, para penerima beasiswa juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup selama menjalani masa perkuliahan.

“Pertama biaya living cost kisaran di Rp1 juta sampai Rp1,5 juta dan pembayaran UKT dengan nominal sesuai besaran UKT di kampus penerima beasiswa,” kata Muhaimin.

Tidak hanya memberikan beasiswa penuh kepada 18 mahasiswa, Pemkab Bangkalan juga menyiapkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 100 mahasiswa lainnya. Bantuan tersebut diberikan dengan besaran antara 50 persen hingga 100 persen dari nilai UKT yang harus dibayarkan mahasiswa.

“Untuk 100 mahasiswa itu beasiswanya dalam bentuk bantuan pembayaran UKT dari 50 persen hingga 100 persen. Namun rasio tersebut bisa berubah jika ada perluasan penerima beasiswa,” tambahnya.

Upaya Dongkrak SDM Daerah

Kehadiran program SDSS dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bangkalan. Sebab, rendahnya rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa akses pendidikan lanjutan masih menjadi tantangan yang cukup besar di daerah tersebut.

Meski dalam satu tahun terakhir RLS Bangkalan mengalami kenaikan sebesar 0,14 tahun atau sekitar 2,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 6,01 tahun, peningkatan tersebut masih tergolong lambat. Dalam rentang lima tahun terakhir, kenaikannya bahkan hanya mencapai 0,2 tahun atau sekitar 3,36 persen.

Situasi itu memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang menengah dan perguruan tinggi, masih membutuhkan intervensi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sebagai daerah dengan jumlah desa yang cukup banyak dan karakteristik masyarakat yang beragam, Bangkalan menghadapi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Faktor ekonomi, keterbatasan informasi, hingga budaya yang masih memandang pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang sulit dijangkau menjadi sejumlah hambatan yang selama ini kerap ditemui.

Melalui Program Satu Desa Satu Sarjana, pemerintah daerah berharap dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kader-kader sumber daya manusia yang nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan desa masing-masing.

Untuk mendukung keberlanjutan program, sumber pendanaan tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkab Bangkalan juga melibatkan berbagai sumber pembiayaan lain, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Selain itu, Pak Bupati memungkinkan dan terbuka untuk adanya formula orang tua asuh, yakni orang yang secara materi berkecukupan dan mau membiayai calon dan/atau mahasiswa,” jelas Muhaimin.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menetapkan sejumlah ketentuan agar bantuan tepat sasaran. Salah satunya, calon penerima SDSS tidak diperbolehkan menjadi penerima bantuan pendidikan lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).

Untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam proses verifikasi teknis. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi unsur non pemerintah untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut.

Dengan kondisi rata-rata lama sekolah yang masih berada di bawah standar provinsi maupun nasional, Program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Bangkalan. Melalui perluasan akses pendidikan tinggi, pemerintah daerah menargetkan lahirnya lebih banyak sarjana dari desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. (Red)