Disnaker Sumenep Siapkan Rp938 Juta, Efektivitas Program Layak Jadi Sorotan
Sumber foto: RRI.co.id KAMURA.id – Alokasi anggaran pembinaan dan pelatihan kerja di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep tahun 2026 tercatat mencapai angka Rp938 juta. Hal ini patut mendapat apresiasi sebab menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di tengah tuntutan pasar kerja yang kian kompetitif, program semacam ini memang menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong tenaga kerja lokal agar lebih adaptif, terampil, dan siap bersaing.
Tetapi setiap anggaran secara inheren juga memuat tanggungjawab. Dalam konteks ini kita dituntut untuk dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban program tahunan.
Dilansir dari Kabarmaruda.id, hal tersebut juga menjadi sorotan dari anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari. Dia memaparkan bahwa penggunaan anggaran tersebut mestilah tepat guna.
“Pelatihan kerja harus menghasilkan output yang jelas. Jangan hanya seremonial. Anggaran hampir satu miliar rupiah ini harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan kompetensi masyarakat,” ucap Jauhari,
Alarm ini sejatinya respons terhadap beberapa program yang selama ini berjalan dengan orientasi administratif: kegiatan terlaksana, laporan selesai, dan anggaran terserap. Sayangnya, pertanyaan paling mendasar kerap luput dijawab: sejauh mana pelatihan itu benar-benar mengubah nasib peserta?
Padahal, indikator keberhasilan pelatihan kerja seharusnya tidak berhenti pada jumlah peserta atau jumlah kegiatan, melainkan pada output nyata. Apakah peserta memperoleh pekerjaan? Apakah mereka mampu membuka usaha mandiri? Atau setidaknya, apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar? Tanpa ukuran ini, pelatihan hanya akan menjadi rutinitas birokrasi yang tidak menyentuh substansi.
Pengangguran Menurun tapi Tidak Merata
Jika melihat data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ketenagakerjaan di Madura sebenarnya menunjukkan tren yang cukup positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep per November 2025 tercatat sebesar 1,64 persen, turun dari tahun sebelumnya 1,69 persen.
Angka ini bahkan menempatkan Sumenep sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Jawa Timur. Kabupaten Pamekasan juga menunjukkan tren serupa, dengan TPT sebesar 1,33 persen per Agustus 2025.
Namun, gambaran ini tidak sepenuhnya merata. Kabupaten Bangkalan, misalnya, masih menghadapi tantangan serius dengan TPT mencapai 5,35 persen atau sekitar 32 ribu pengangguran dari total angkatan kerja lebih dari 574 ribu orang. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan di Madura tidak bisa dilihat secara parsial. Ada daerah yang relatif stabil, tetapi ada pula yang masih membutuhkan intervensi lebih serius.
Lebih jauh lagi, rendahnya angka pengangguran di beberapa daerah bukan berarti persoalan selesai. Sebab, indikator TPT tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak stabil. Dalam konteks ini, pelatihan kerja seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan itu sendiri.
Di sinilah pentingnya merancang pelatihan yang berbasis pada realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Madura memiliki karakteristik ekonomi yang khas, dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Dua sektor ini telah terbukti menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.
Target Capaian Pembinaan dan Pelatihan Kerja
Sayangnya, pendekatan pelatihan kerja sering kali lebih condong pada sektor-sektor formal yang belum tentu relevan dengan kondisi lokal. Pelatihan berbasis industri modern memang penting, tetapi tanpa ekosistem yang mendukung, hasilnya sulit diserap oleh pasar kerja setempat. Akibatnya, peserta pelatihan justru kembali ke sektor informal tanpa memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh.
Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan kerja perlu diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang sudah eksis dan terbukti menghidupi masyarakat. Di sektor pertanian, misalnya, pelatihan dapat difokuskan pada peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, hingga akses pasar. Begitu pula di sektor perikanan, pelatihan tidak hanya berhenti pada teknik penangkapan, tetapi juga pada pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil laut.
Pendekatan ini tidak hanya lebih realistis, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Ketika sektor pertanian dan perikanan diperkuat, maka akan tercipta rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari produksi hingga distribusi. Ini berarti penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan menyebar ke berbagai lini.
Di sisi lain, evaluasi program menjadi kunci penting yang tidak boleh diabaikan. Seperti yang disampaikan oleh legislatif, pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan peserta hingga tindak lanjut pasca pelatihan. Tanpa mekanisme ini, sulit memastikan apakah program benar-benar efektif atau hanya menjadi formalitas.
Lebih dari itu, perlu ada integrasi antara pelatihan kerja dan kebijakan ekonomi daerah. Pelatihan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan ekosistem, seperti akses permodalan, pendampingan usaha, hingga kemudahan pemasaran. Jika tidak, peserta pelatihan hanya akan memiliki keterampilan tanpa ruang untuk mengaplikasikannya.
Anggaran hampir satu miliar rupiah untuk pelatihan kerja di Sumenep bukanlah angka kecil. Ia harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, investasi ini hanya akan memberikan hasil jika dikelola dengan orientasi yang tepat: bukan sekadar mengejar garis finish program, melainkan memastikan bahwa setiap peserta benar-benar memiliki masa depan yang lebih baik.
Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, Madura membutuhkan lebih dari sekadar program pelatihan. Ia membutuhkan strategi yang mampu menghubungkan keterampilan, kebutuhan pasar, dan potensi lokal. Dengan demikian, pelatihan kerja tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih layak dan berdaya. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar