Termiskin di Jawa: Potret Kemiskinan Madura dan Anomali Pembangunan

KAMURA.id – Tak hanya kegigihan dan kerja keras, Madura juga dikenal dalam urusan konsistensi. Termasuk (mohon maaf) konsistensi dalam urusan menjadi daerah termiskin di Jawa Timur.

Sebuah prestasi yang, jika saja ada piala untuknya, mungkin sudah bolak-balik dipajang di etalase pemerintah daerah.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Mengurai Kesenjangan Pendidikan di Madura: Data, Kebijakan, dan Tantangan Lokal

160 Kamura

Tentu ini sekadar kelakar. Tak ada yang perlu dielu-elukan dari konsistensi menjadi daerah miskin. Tidak ada karangan bunga, tidak ada seremoni. Yang ada justru rasa letih yang diwariskan lintas generasi.

Kelakar ini hanya cara paling menghibur walaupun tanpa melupakan kenyataan: ada yang salah, dan kesalahan itu terlalu lama dibiarkan.

Riset KAMURA

Baca Juga

1 bulan  lalu

Quo Vadis, Pembangunan di Madura?

71 Kamura

Riset Komunitas Muda Madura (KAMURA) saat menyusun Naskah Akademik KEK Tembakau Madura menyodorkan fakta yang ironisnya juga konsisten.

Empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) nyaris tak pernah absen dari lapisan terbawah strata ekonomi Jawa Timur. Data tahun 2024, misalnya, mencatat Kabupaten Sampang dengan tingkat kemiskinan 20,71 persen.

Angka ini bukan sekadar statistik dingin, tetapi penanda yang menempatkan Sampang sebagai wilayah termiskin, bukan hanya di Jawa Timur, melainkan di seluruh Pulau Jawa.

Di titik ini, kita dihadapkan pada sebuah anomali pembangunan yang nyaris absurd: Jawa Timur tumbuh dengan kecepatan tinggi, pusat-pusat industri menggeliat, grafik ekonomi menanjak dengan penuh percaya diri. Namun pertumbuhan itu seperti hujan deras yang jatuh di tanah orang lain, Madura hanya kebagian debu setelahnya. Alih-alih ikut terseret arus kemajuan, Madura justru terperangkap dalam jebakan kemiskinan struktural yang terus berulang, seolah-olah kemiskinan adalah nasib, bukan masalah yang bisa diselesaikan.

Kemiskinan, tentu saja, bukan tanaman hias yang perlu dirawat. Ia tak perlu disiram, apalagi dipupuk dengan pidato-pidato normatif. Kemiskinan harus dientaskan, dan idealnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar simpati, tetapi sokongan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Tiga Aspek Elementer

Ketika berbicara tentang Madura, ada beberapa pertimbangan mendasar yang tak bisa dihindari. Pertama adalah kondisi alam, sebab sebagian besar masyarakat Madura masih bergantung pada sektor pertanian. Kedua, keberadaan wadah berupa regulasi dan kebijakan yang benar-benar mewadai. Ketiga, dan tak kalah penting, adalah kualitas serta keterampilan sumber daya manusianya sendiri.

Soal kondisi alam, Madura (sebagaimana sering disebut oleh KAMURA) memang punya “takdir sejarah” yang kerap disalahpahami sebagai kutukan. Topografi karst berkapur, curah hujan rendah, dan musim kemarau panjang sering diposisikan sebagai biang masalah. Padahal, jika mau sedikit kreatif dan riset, ini bukan kekurangan. Ini adalah kondisi alam yang justru ideal untuk membudidayakan tembakau berkualitas tinggi.

Alam Madura tidak pelit; ia hanya meminta kita berhenti memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya.

Berlabuh Pada KEK

Inilah mengapa kajian dan gagasan yang didorong KAMURA berlabuh pada KEK Tembakau Madura. Bukan karena glorifikasi tanamah tembakau, melainkan karena fakta paling sederhana: hingga hari ini, tembakau adalah komoditas yang terbukti mampu menggerus kemiskinan dan melumasi roda ekonomi Madura.

Ia bukan solusi ajaib, tetapi ia nyata dan itu lebih penting daripada janji-janji besar yang tak pernah turun ke sawah.

Tentu Madura tidak hidup dari tembakau semata. Riset KAMURA juga mencatat potensi komoditas lain seperti ikan, sapi, dan garam. Namun, semua ini masih berada di pinggir panggung: potensial, tetapi belum menjadi pemain utama. Bukan karena tidak mungkin, melainkan karena belum dikerjakan secara serius.

Dibutuhkan riset yang sungguh-sungguh, perencanaan bisnis yang matang, serta kebijakan dan regulasi yang tidak setengah hati. Potensi tanpa kebijakan hanyalah angan-angan yang pandai bersembunyi di laporan seminar.

Di sinilah peran regulasi dan kebijakan menjadi elementer. Tanpa kebijakan yang berpihak, gejolak sosial adalah keniscayaan. Ketiadaan regenerasi petani, misalnya, bukan lahir dari kemalasan anak muda, melainkan dari absennya masa depan yang bisa mereka lihat. Banyak generasi produktif memilih merantau dan banyak pula yang tidak kembali. Sebagian lainnya bertahan dengan cara-cara yang kemudian diberi label “ilegal”, padahal sejatinya itu hanyalah upaya bertahan hidup. Rokok ilegal, misalnya, sering kali lebih merupakan gejala ketidakadilan struktural ketimbang sekadar pelanggaran hukum.

Last but not least, adalah sektor sumber daya manusia. Tanpa dorongan yang serius (dalam bentuk pendanaan riset, peta jalan jangka panjang, serta orientasi bisnis yang berkelanjutan) masyarakat Madura akan terus dipaksa beradaptasi secara serampangan. Yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kesadaran kolektif: memahami diri mereka sendiri, geografinya, sejarahnya, dan dari sana mampu memetakan kesejahteraan masa depan dengan kepala tegak.

Sebab pada akhirnya, Madura tidak kekurangan konsistensi. Yang kurang hanyalah keberpihakan yang konsisten. (Red)