Mengurai Kesenjangan Pendidikan di Madura: Data, Kebijakan, dan Tantangan Lokal
KAMURA.id – Pembangunan manusia di Madura masih menghadapi tantangan serius yang tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar statistik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan (66,82) dan Sampang (66,19) tertinggal cukup jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 74,39. Sumenep (69,13) dan Pamekasan (70,85) memang menunjukkan capaian lebih baik di antara kabupaten lain di Madura, tetapi kesenjangan tetap terasa, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Angka-angka ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Madura belum bergerak secepat wilayah lain di provinsi yang sama.
Salah satu indikator paling mencolok adalah rendahnya capaian pendidikan dasar dan menengah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sampang hanya mencapai 5,07 tahun, jauh tertinggal dari Pamekasan yang mencapai 7,13 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) juga menunjukkan ketimpangan, di mana Sampang hanya mencapai 78,03 persen, tertinggal dari Sumenep yang berada di angka 87,23 persen.
Meskipun Bangkalan dan Pamekasan mencatat AMH 86,67 persen, capaian tersebut tetap menunjukkan kebutuhan perbaikan serius dalam literasi dasar. Lebih jauh lagi, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Sampang hanya 54,12 persen, jauh di bawah Surabaya yang mencapai 87,23 persen. Rendahnya partisipasi pendidikan menengah ini menjadi sinyal kuat bahwa akses pendidikan lanjutan masih terbatas, sekaligus berimplikasi langsung pada kualitas sumber daya manusia.
Kualitas dan Infrastruktur
Masalah pendidikan di Madura tidak hanya soal angka partisipasi, tetapi juga kualitas dan infrastruktur. Rasio guru bersertifikasi di wilayah ini masih di bawah 60 persen, dengan distribusi yang tidak merata, terutama pada mata pelajaran inti seperti matematika dan bahasa Inggris. Keterbatasan ini mempersempit peluang siswa untuk memperoleh pendidikan yang kompetitif.
Situasi semakin kompleks ketika akses teknologi juga terbatas. Studi Kemendikbudristek tahun 2021 menunjukkan lebih dari 60 persen siswa di Madura mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 akibat lemahnya sinyal dan keterbatasan perangkat. Padahal, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu pintu utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era modern.
Di sisi kebijakan, persoalan struktural juga menjadi penghambat. Kebijakan pendidikan nasional yang cenderung terpusat seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah. Kurikulum yang seragam tidak selalu relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya lokal di Madura.
Ketika kebijakan dirancang dari perspektif yang terlalu umum, implementasi di daerah dengan karakteristik khas menjadi tidak optimal. Kondisi ini diperparah oleh alokasi anggaran pendidikan di sebagian besar kabupaten di Madura yang masih berada di bawah 20 persen APBD, meskipun konstitusi menargetkan minimal 20 persen. Rendahnya prioritas anggaran menunjukkan bahwa sektor pendidikan belum sepenuhnya menjadi fokus utama pembangunan daerah.
Dampak dari rendahnya pendidikan juga merembet pada persoalan sosial yang lebih luas. Riset Yudho Bawono, Dewi Retno Suminar, dan Wiwin Hendriani (2019) berjudul Low Education and Early Marriage in Madura: a Literature Review menunjukkan adanya keterkaitan antara rendahnya tingkat pendidikan dan praktik pernikahan dini di Madura.
Faktor-faktor budaya, seperti pemahaman keagamaan tentang kedewasaan (baligh), tradisi perjodohan, serta kepercayaan sangkal yang menimbulkan tekanan sosial terhadap perempuan, menjadi variabel yang memperkuat fenomena tersebut. Ketika akses pendidikan terbatas, peluang anak-anak untuk memperluas wawasan dan menunda pernikahan menjadi semakin kecil, sehingga lingkaran rendahnya pendidikan terus berulang lintas generasi.
Upaya yang Masih Perlu Optimalisasi
Meski demikian, berbagai upaya perbaikan mulai dijalankan. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep, misalnya, di tahun ini (2026) mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program strategis yang terintegrasi.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep, Rusliy, menyampaikan bahwa program tersebut mengacu pada dua tema utama, yakni “Jatim Cerdas, Pendidikan Berdampak, Mewujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing” serta tema khusus “Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas.”
Tema khusus ini muncul sebagai respons terhadap capaian pendidikan Madura yang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Sumenep sendiri dinilai memiliki potensi besar karena menempati peringkat pertama di Madura dalam IPM dan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Langkah konkret juga mulai dilakukan dengan menetapkan tiga sekolah prioritas di Sumenep (SMA Negeri 1 Sumenep, SMA Negeri 2 Sumenep, dan SMA Negeri 1 Kalianget) yang difokuskan untuk meningkatkan IPM, capaian TKA, dan keberhasilan siswa masuk perguruan tinggi melalui jalur SNPMB. Target yang ditetapkan cukup ambisius, yakni mencapai minimal 70 persen serta mampu menembus 10 besar di Jawa Timur dalam aspek TKA dan SNPMB.
Namun, upaya programatik saja tidak cukup tanpa pembenahan struktural yang lebih luas. Pendidikan Madura membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual, kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, distribusi sumber daya yang merata, serta komitmen anggaran yang lebih kuat. Tanpa itu, berbagai program hanya akan menjadi solusi parsial yang sulit menjawab akar persoalan.
Pendidikan di Madura saat ini berada di persimpangan jalan: antara stagnasi yang terus mengulang ketimpangan, atau transformasi yang mampu membawa wilayah ini benar-benar naik kelas melalui investasi serius pada manusia sebagai fondasi utama pembangunan. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar