Di Balik Rp217 Triliun: Suara Petani Madura yang Terabaikan
KAMURA.id—Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza melontarkan pernyataan yang menggugah: sumbangan industri hasil tembakau (IHT) ke kas negara lebih besar dibandingkan setoran BUMN. Tahun 2024, penerimaan cukai tembakau menembus Rp216,9 triliun, naik dari tahun sebelumnya.
Angka itu seolah menegaskan kembali betapa strategisnya tembakau bagi keuangan negeri ini. Tapi di balik kebanggaan nasional itu, ada satu pertanyaan yang seharusnya menggelisahkan: di manakah posisi Madura dalam cerita besar ini?
Madura adalah lumbung tembakau Nusantara. Lahan kering yang sulit ditanami padi justru melahirkan tembakau dengan karakter khas, yang dicari pabrik rokok besar. Tahun 2024, Madura menghasilkan sekitar sepertiga dari total produksi nasional.
Kontribusi itu nyata. Namun, apa yang didapat Madura? Porsi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang masuk ke Madura hanya sekitar Rp 200 miliar (DBH CHT 2024). Jauh dari kata seimbang dengan besarnya kontribusi.
Wajah yang Tak Tercatat dalam Statistik
Statistik menyebut IHT menyerap hampir 6 juta tenaga kerja dan menyumbang devisa ekspor lebih dari US$1,8 miliar. Tapi statistik jarang menyinggung wajah petani Madura yang pulang dari ladang dengan keuntungan tipis, bahkan kadang merugi.
Mereka yang menanam di tanah berbatu harus menghadapi biaya pupuk dan risiko cuaca. Sementara harga jual sering kali tak berpihak. Banyak yang memilih mengolah sendiri lewat pabrik rokok rakyat, sebuah jalan alternatif agar daun tembakau mereka tetap bernilai.
Padahal, tembakau Madura bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah bagian dari identitas kultural masyarakat. Tradisi menanamnya diwariskan lintas generasi, bahkan ketika keuntungan makin tipis.
Karena itu, kebijakan nasional tak bisa hanya berhenti pada tarif cukai atau pengendalian konsumsi. Diperlukan perlakuan khusus untuk Madura.
Tanpa itu, Madura akan terus terjebak sebagai penyumbang besar, penerima kecil.
Pernyataan Faisol Riza mestinya menjadi pengingat. Tembakau bukan hanya soal Rp217 triliun di laporan keuangan negara, tapi juga soal jutaan hidup yang bergantung padanya.
Bagi Madura, ini soal hak untuk diakui dan diperlakukan setara. Jika negara berbangga dengan kontribusi tembakau, maka sudah sewajarnya negara juga memberi ruang yang layak bagi mereka yang menanamnya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar