Pembentukan BKPMa: Mengapa Madura Butuh Badan Khusus di Bawah Presiden
KAMURA.id— Lia Istifhama, anggota DPD RI asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia memunculkan sebuah gagasan politik dan kebijakan besar: pembentukan Badan Khusus Pengembangan Madura — atau disingkat BKPMa.
Dalam pernyataannya pada Selasa (7/10/2025), Lia menegaskan bahwa pembentukan badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah paling strategis dan realistis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan di Pulau Madura.
Empat kabupaten di Madura—Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—menurutnya telah terlalu lama terjebak dalam lingkaran ketertinggalan.
“Madura butuh perhatian langsung dari Presiden,” ujarnya tegas. “Masalahnya kompleks, dari infrastruktur hingga sosial-ekonomi. Badan khusus bisa menjadi solusi konkret untuk keluar dari stagnasi ini.”
Kata-kata Lia tidak muncul dalam ruang kosong. Selama puluhan tahun, Madura sering muncul dalam statistik yang dingin—angka kemiskinan tinggi, indeks pembangunan manusia rendah, dan akses dasar yang terbatas.
Di banyak desa di Sampang dan Bangkalan, air bersih masih menjadi kemewahan; listrik belum sepenuhnya stabil; jalan antarwilayah masih menjadi tantangan yang memperlambat roda ekonomi.
Padahal, Madura bukan tanpa potensi. Di balik kerasnya tanah kapur dan hembusan angin laut utara, tersimpan sumber daya besar dari tembakau, garam, perikanan, migas, hingga energi terbarukan yang nyaris tak tersentuh oleh kebijakan strategis nasional.
Lia menyebut bahwa banyak investor sebenarnya sudah lama menaruh minat pada Madura, tetapi menahan langkah karena keterbatasan infrastruktur dan tumpang tindih regulasi antar daerah.
Ia menyoroti bahwa selama ini berbagai kementerian menjalankan program di Madura tanpa koordinasi. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya saling melengkapi justru berlari sendiri-sendiri. “Empat kabupaten di Madura punya keterkaitan ekonomi dan sosial yang kuat. Tapi selama ini anggaran tersebar tanpa arah. Badan khusus akan menyatukan visi pembangunan agar tidak lagi sporadis,” katanya.
Ia membayangkan BKPMa sebagai lembaga dengan mandat besar—mengkoordinasikan lintas kementerian, menyatukan arah kebijakan, dan mengawal percepatan pembangunan yang selama ini seperti kehilangan kompas.
Dalam pandangan Lia, lembaga ini juga akan menjadi jembatan antara pemerintah pusat, industri, dan rakyat, agar hasil pembangunan tidak lagi berhenti di angka dan laporan, melainkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dukungan terhadap usulan Lia Istifhama datang dari banyak arah. Tokoh politik dan akademisi asal Madura seperti Willy Aditya dan Syafiuddin dari DPR RI, KH. Mohammad Nasih Aschal dari DPRD Jatim, Ahmad Juhairi dari DPRD Sumenep, hingga Surokhim, Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura, ikut menyuarakan hal serupa.
Mereka menilai pembentukan Badan Khusus Pengembangan Madura akan menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerataan pembangunan serta memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di balik setiap wacana kebijakan, selalu ada suara rakyat yang menunggu bukti. Di pesisir Sumenep, nelayan masih berangkat pagi-pagi buta, menatap laut dengan perahu yang sama tuanya dengan harapan mereka.
Di Bangkalan, pedagang kecil menunggu pembeli di pinggir jalan berlubang. Di Pamekasan, para santri masih bermimpi bahwa ilmu yang mereka pelajari kelak bisa membuka usaha, bukan sekadar menambah barisan pengangguran. Dan di Sampang, anak-anak masih menempuh jalan panjang menuju sekolah yang mungkin tanpa listrik.
Mereka semua, sadar atau tidak, sedang menunggu lahirnya kebijakan yang bukan hanya berbicara tentang angka, tapi tentang nasib. Mungkin, jika BKPMa benar-benar lahir dan bekerja dengan hati, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang Madura, pulau itu akan punya wajah baru — wajah yang tidak lagi tertinggal di belakang, tetapi berdiri sejajar dengan kemajuan yang dijanjikan republik.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar