Infrastruktur Pascapanen dan Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Madura
KAMURA.id – Di Madura, padi tidak sekadar tumbuh dari tanah, tetapi dari kesabaran. Ia tumbuh di ladang-ladang yang akrab dengan panas, di antara harapan yang dilafalkan pelan, dan di tangan petani yang terbiasa bekerja tanpa banyak keluhan.
Namun selama bertahun-tahun, kesabaran itu sering berhenti di batas panen. Gabah yang sudah menguning harus menempuh perjalanan jauh, menyeberang pulau, bahkan hingga Jember atau Bojonegoro, hanya untuk dikeringkan. Seolah-olah Madura cukup subur untuk menanam, tetapi belum cukup berdaulat untuk mengolah hasilnya sendiri.
Di titik inilah kabar kerja sama Perum Bulog dan Pemerintah Kabupaten Sampang menjadi penting, bukan sekadar sebagai berita pembangunan, melainkan sebagai penanda perubahan arah.
Ketika Bulog dan Pemkab Sampang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Hibah Tanah untuk pembangunan infrastruktur pascapanen, yang dihibahkan seluas 6.300 meter persegi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya fasilitas fisik, melainkan juga harapan lama petani Madura untuk berdiri lebih dekat dengan hasil kerjanya sendiri.
Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyebut kerja sama ini sebagai langkah penting. “Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan di Pulau Madura yang selama ini menghadapi tantangan serius dalam proses pengeringan dan penggilingan hasil panen,” ucap Sudarsono, Jumat (12/12). Pernyataan ini, selain nampak administratif, juga menyimpan kisah panjang tentang ketimpangan infrastruktur dan beban ekonomi yang selama ini harus dipikul petani.
Program Penting, Regulasi Apalagi
Pembangunan unit pengeringan (dryer), penggilingan (RMU), serta gudang atau silo padi dan jagung di Sampang merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional, sekaligus selaras dengan Asta Cita mewujudkan kemandirian pangan berkelanjutan. Bulog bahkan menargetkan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen serupa. Namun bagi Madura, satu titik saja sudah berarti memotong jarak yang selama ini terasa terlalu jauh antara sawah dan kesejahteraan.
Selama ini, ketiadaan fasilitas modern membuat petani Madura terjebak pada pola lama: menjual gabah mentah atau mengeluarkan biaya tambahan untuk pengeringan di luar pulau. Dengan hadirnya fasilitas di Sampang, seperti ditegaskan Sudarsono, “Sehingga dengan adanya hibah tanah dari Bupati Sampang (Slamet Junaidi) seluas 6.300 meter persegi, Bulog kini dapat membangun fasilitas lengkap ini di Madura, sehingga ke depan petani tidak perlu lagi membawa hasil panen keluar pulau.” Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya luas. Ia menyentuh efisiensi, kualitas, dan harga—tiga hal yang selama ini sering merugikan petani.
Lokasi di tengah Pulau Madura dipilih bukan tanpa alasan. Sampang berada di simpul geografis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Madura. Dengan begitu, fasilitas pascapanen terpadu ini tidak hanya melayani satu kabupaten, tetapi seluruh pulau. Inilah bentuk perencanaan yang memahami bahwa pertanian Madura bukan milik satu daerah administratif, melainkan ekosistem bersama.
Lebih jauh, pembangunan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan regulasi dan program yang berpihak pada petani. Pertanian adalah sektor yang banyak ditekuni masyarakat Madura, bukan sekadar sebagai pekerjaan, tetapi sebagai cara hidup. Karena itu, kebijakan tidak boleh berhenti pada produksi. Ia harus berani mendorong transformasi: dari komoditas mentah menuju industri dari hulu hingga hilir. Dryer, RMU, dan silo modern adalah pintu masuk menuju proses itu: tempat di mana gabah tidak lagi sekadar dijual, tetapi diolah, disimpan, dan diberi nilai tambah.
Kesejahteraan dan Keberlanjutan Petani
Bupati Sampang, Slamet Junaidi, memahami kebutuhan ini. Ia menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen daerahnya.
“Kami berterima kasih kepada Perum Bulog yang terus memperjuangkan Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Pemerintah Daerah Sampang siap menyediakan lahan dan mendukung sepenuhnya pembangunan ini,” tutur Slamet.
Dukungan ini bukan hanya formalitas birokrasi, melainkan pengakuan bahwa negara harus hadir lebih dekat dengan petani.
Keberadaan fasilitas pascapanen modern, terutama saat panen raya ketika volume gabah meningkat pesat, menjadi jawaban atas persoalan klasik yang selama bertahun-tahun dibiarkan berulang. Seperti ditegaskan Slamet, Sampang yang berada di tengah Pulau Madura membuat fasilitas ini menguntungkan semua kabupaten.
“Harapan saya, pembangunan ini dapat menjadi acuan di Pulau Madura bahkan bisa menjadi percontohan di luar Madura. Kami sangat optimis program ini dapat terealisasi dengan baik dan membawa manfaat besar bagi petani,” jelasnya.
Optimisme ini penting dijaga, tetapi lebih penting lagi diterjemahkan dalam keberlanjutan kebijakan. Infrastruktur tanpa regulasi yang konsisten akan menjadi bangunan sunyi. Karena itu, pemerintah (pusat maupun daerah) perlu memastikan bahwa pembangunan ini diikuti dengan program pendampingan, penguatan kelembagaan petani, dan kebijakan yang mendorong hilirisasi. Agar pertanian Madura tidak lagi berhenti di gabah, melainkan bergerak menuju industri pangan yang berdaulat.
Pada akhirnya, pembangunan pascapanen di Sampang adalah cerita tentang mendekatkan hasil bumi dengan pemiliknya. Tentang negara yang mulai belajar hadir di tempat yang selama ini terlalu jauh dari perhatian. Dan tentang Madura, yang pelan-pelan diajak melangkah dari ladang menuju masa depan pertanian yang berkelanjutan. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar