Menapakkan RPJMD Pamekasan Tahun 2027
Sumber gambar: klikmadura.com KAMURA.id – Rabu (7/10/2026), ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan menjadi tempat Bupati KH. Kholilurrahman menyampaikan nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2027.
Rancangan itu disusun sebagai panduan arah kebijakan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan 2025-2029. Bupati menyebutnya instrumen alokasi dan distribusi anggaran untuk menjaga konsistensi program daerah yang tertuang dalam RPJMD.
Nota keuangan itu memuat kebijakan penerimaan, belanja, dan pembiayaan.
Untuk 2027, anggaran memprioritaskan tujuh program strategis. Di antaranya penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, kesiapan kerja, perbaikan penyaluran bantuan sosial, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Daftar ini memuat urusan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, dari pekerjaan hingga bantuan.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyatakan legislatif siap melanjutkan pembahasan hingga penetapan. Dia menambahkan bahwa ini menjadi tugasnya untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi minggu depan, lalu membahas APBD 2027 bersama sebelum ditargetkan ditetapkan pada Desember nanti.
Tak luput ia juga menaruh harap pada keuangan daerah tahun depan.
“Insya Allah tahun depan kondisi anggaran agak sedikit normal dibanding tahun ini. Efisiensi mulai dibuka pelan pelan oleh pusat, semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi masyarakat Pamekasan,” ungkapnya.
Partisipasi yang Belum Terurai
Penguatan partisipasi masyarakat menempati daftar prioritas itu. Hal ini patut dicatat. Namun dalam pemberitaan rapat paripurna ini, belum terurai bagaimana partisipasi tersebut diwujudkan: forum mana yang dibuka, siapa yang diundang, dan pada tahap mana masukan warga dapat mengubah pos anggaran.
Pertanyaan-pertanyaan itu menentukan nasib partisipasi: menjadi kerja yang bisa diperiksa, atau berhenti sebagai satu nomenklatur di daftar program.
Pengejawantahan partisipasi berarti masukan warga tercatat, dijawab, dan terlihat jejaknya di dokumen akhir.
Bentuknya bisa sederhana, yakni jadwal forum yang diumumkan sebelum pandangan umum fraksi, ringkasan rancangan yang dapat dibaca warga, dan catatan tertulis tentang usulan mana yang diterima serta mana yang ditolak beserta alasannya.
Jadwalnya sudah dipetakan: pandangan umum fraksi pekan depan, penetapan pada Desember. Rentang itu adalah waktu yang tersisa untuk memberi jawaban.
Fraksi-fraksi di DPRD dapat menjadi salah satu saluran, sebab pandangan umum fraksi menjadi tahap pembahasan berikutnya dan di sanalah suara warga dapat dibawa masuk.
Sayangnya, saluran itu tidak otomatis tersambung dengan problem masyarakat. Di Indonesia, jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya sangat kentara, dan fraksi kerap berjarak dengan problem masyarakat yang semestinya mereka bawa.
Pandangan umum fraksi mudah menjadi forum penyampaian sikap partai terhadap rancangan, sementara persoalan warga di desa dan kecamatan tertinggal di luar ruang sidang.
Jarak itu perlu diantisipasi sejak sekarang, selagi waktu pembahasan masih ada. Caranya konkret. Fraksi membuka kanal serap aspirasi sebelum menyusun pandangan umum, misalnya pertemuan singkat dengan perwakilan desa dan kelompok warga. Masukan yang terkumpul dicantumkan dalam dokumen pandangan umum dengan menyebut asalnya.
Pada pembahasan lanjutan, fraksi menjelaskan apa yang terjadi pada masukan tersebut. Dengan begitu, jarak antara wakil dan warga dipersempit oleh prosedur yang bisa diperiksa, tidak digantungkan pada niat baik masing-masing wakil.
Representasi lewat wakil rakyat dan partisipasi langsung saling melengkapi, tidak saling menggantikan. Partisipasi langsung menutup celah yang ditinggalkan representasi, dan representasi memberi masukan warga jalan masuk ke ruang pembahasan.
Temuan Riset Mesti Sampai ke Pos Anggaran
Program lain yang dicanangkan oleh Pak Bupati juga tidak boleh diabaikan. Sebagai misal, kesiapan kerja memerlukan peta kebutuhan keterampilan di daerah; perbaikan penyaluran bantuan sosial memerlukan data penerima yang mutakhir; pengendalian bencana memerlukan kajian titik rawan.
Berangkat dari landasan tersebut, maka hasil riset terbaru tentang ketiganya, dari kampus, lembaga riset, maupun penelitian lapangan, layak sampai ke meja pembahasan.
Riset yang konkret hadir sebagai angka, lokasi, dan kelompok sasaran yang menentukan besaran anggaran. Riset yang hanya dirujuk di bagian latar belakang dokumen tidak menggeser satu rupiah pun.
Konsistensi dengan RPJMD adalah ukuran kerapian. Ketepatan sasaran memerlukan ukuran lain, dan ukuran itu datang dari riset.
Pemerintah daerah perlu menyebutkan temuan mana yang dipakai di tiap program prioritas, lengkap dengan sumber dan tahunnya. Pencantuman semacam itu memberi warga dan DPRD pegangan untuk menguji apakah angka yang dipakai sesuai dengan temuan yang tersedia.
Akuntabilitas kinerja pemerintah juga masuk daftar prioritas. Akuntabilitas memerlukan tolok ukur, dan tolok ukur yang baik disusun dari data yang dapat diperiksa warga. Di titik ini partisipasi dan riset bertemu: warga memeriksa, data menjadi bahan periksanya.
Ucapan Masykur soal efisiensi yang mulai dibuka pelan-pelan oleh pusat menambah bobot persoalan ini. Dalam ucapan itu, tahun berjalan diposisikan sebagai tahun dengan kondisi anggaran yang belum normal, dan 2027 sebagai tahun yang lebih lapang. Ruang anggaran yang melonggar perlahan harus dibelanjakan dengan alamat yang jelas, dan alamat itu hanya bisa ditunjuk oleh data terbaru.
Kebijakan yang berjarak bermula dari dua hal: warga yang tidak tahu ke mana usulannya pergi, dan angka yang tidak jelas asal-usulnya.
Kebijakan yang menapak membutuhkan antidote dari keduanya, yaitu jalur masukan yang terbuka dan data riset yang dipakai terang-terangan.
Pembahasan hingga Desember akan memperlihatkan apakah keduanya dikerjakan, atau tinggal di ruang paripurna.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar