Menimbang Program UHC Prioritas sebagai ‘Kado’ Hari Jadi Pamekasan
Sumber gambar: kabarmadurai.id KAMURA.id – Dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-496 Kabupaten Pamekasan, Selasa (3/11/2026), Bupati Kholilurrahman menyebut program UHC Prioritas sebagai ‘kado terbesar’ pada momentum ulang tahun Pamekasan itu.
Berdasarkan keterangannya, program ini dibiayai dari APBD, dari dana yang disisihkan pemerintah daerah di tengah keterbatasan keuangan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Saifudin, merinci angkanya. Anggaran UHC Prioritas hingga akhir 2026 sekitar Rp14 miliar. Untuk 2027, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp83 miliar.
Layanan ini kembali berjalan setelah persoalan kepesertaan yang sempat berkurang dan tunggakan pembiayaan diselesaikan. Warga cukup menunjukkan KTP untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan. Kelas layanan yang dibiayai APBN atau APBD adalah kelas 3.
Dinkes juga menetapkan target 2027: cakupan kepesertaan 98 hingga 98,5 persen dan keaktifan peserta sekitar 81 persen.
Ketua DPRD Ali Masykur mengajak warga yang belum punya BPJS Kesehatan segera mendaftar. Ia juga meminta pelaku usaha menyampaikan data pekerja secara jujur agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Alasannya jelas mengapa program ini sudah semestinya diadakan dan implementasinya perlu ditunjang. Yang justru masih menyimpan tanya adalah siapa yang paling membutuhkannya, dan bagaimana memastikan mereka yang menerimanya.
Posisi Rentan Petani dan Nelayan
Pamekasan hidup dari tanah dan laut. Data dari Badat Pusat Statistik menunjukkan, bahwa pada tahun 2025, pertanian masih menjadi tulang punggung yang paling banyak menyerap angka pengangguran di Pamekasan, yakni 54,83 persen. Angka itu cukup memberi gambaran tentang di mana mayoritas warga bekerja.
Pada periode 2023 sampai 2025, sektor informal mendominasi penyerapan tenaga kerja di Pamekasan. Petani dan nelayan umumnya berada di sektor ini. Pada umumnya tidak ada pemberi kerja yang mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, membayar iurannya, atau memberi cuti sakit.
Petani yang sakit tidak turun ke sawah. Nelayan yang sakit tidak melaut. Penghasilan berhenti pada hari yang sama dengan datangnya biaya mereka berobat. Pekerjaan mereka bertumpu pada tubuh sendiri, sehingga sakit langsung memotong pendapatan. Warga yang tidak punya tabungan akhirnya menunda berobat, berutang, atau menjual sesuatu.
Karena itu intervensi pemerintah daerah mutlak diperlukan. Iuran yang ditanggung APBD menutup celah yang tidak bisa ditutup petani dan nelayan sendiri.
Layanan yang harus diaktifkan kembali karena persoalan kepesertaan dan tunggakan menunjukkan bahwa jaminan ini rapuh. Dengan Rp83 miliar untuk 2027, tugas berikutnya adalah memastikan dana itu bekerja pada orang yang tepat.
Memetakan Mekanisme agar Tepat Sasaran
Akses dengan KTP menurunkan hambatan administratif. Itu sesuai maksud program, yaitu melayani warga yang terkendala administrasi atau finansial.
Namun pintu yang lebar bisa dilewati siapa saja, termasuk warga yang sebenarnya mampu atau pekerja yang iurannya semestinya ditanggung pemberi kerja.
Permintaan Ali Masykur agar pelaku usaha jujur soal data pekerja menyentuh persoalan yang sama, yaitu ketepatan data.
Target Dinkes juga menyimpan selisih yang perlu dibaca. Kepesertaan ditargetkan 98 hingga 98,5 persen, keaktifan sekitar 81 persen. Selisihnya sekitar 17 poin persentase.
Angka kepesertaan yang tinggi belum menjamin warga terlindungi saat sakit. Peserta yang terdaftar tetapi tidak aktif perlu dilacak: siapa mereka, tinggal di desa mana, dan apa pekerjaannya.
Ada empat mekanisme yang bisa dipertimbangkan.
Pertama, verifikasi profesi dilakukan di tingkat desa. Pemerintah desa, kecamatan, kelompok tani, dan kelompok nelayan paling tahu siapa yang benar-benar menggarap lahan atau melaut. Pendataan lewat jalur ini menjangkau warga yang tidak tercatat di perusahaan mana pun.
Kedua, data diperbarui berkala. Warga yang berstatus pekerja formal dialihkan ke skema pemberi kerja, sehingga anggaran daerah tidak terpakai untuk mereka yang sudah punya penanggung iuran.
Ketiga, Dinkes melaporkan pemanfaatan layanan per kecamatan dan per jenis pekerjaan. DPRD punya bahan untuk mengawasi, dan publik bisa menilai apakah petani dan nelayan benar-benar menjadi pengguna terbanyak.
Keempat, peserta tidak aktif ditelusuri lebih dulu, dimulai dari desa dengan konsentrasi petani dan nelayan.
UHC Prioritas sudah dikembalikan. Yang diuji sekarang adalah ke mana Rp83 miliar itu mengalir.
Ukuran keberhasilannya sederhana: petani dan nelayan yang posisinya rapuh sebab mesti melawan musim, pasar, dan kebijakan yang masing silang sengkarut.
Seandainya data itu meleset, maka jangan heran jika apa yang disebut sebagai kado terbesar itu jatuh ke tangan yang keliru, sementara petani dan nelayan tetap ringkih menghadapi nasib dan ketidakpastian kesehatan.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar