Di Balik Menurunnya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sampang
Sumber gambar: Kabar Madura KAMURA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menerima Anugerah Adhiwidya Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Indonesia 2026 sebagai Pelopor Penuntasan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS).
Piagamnya diserahkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPP FK PKBM) Indonesia di Unesa pada Jumat, 6 November 2026, bersama belasan kepala daerah lain se-Indonesia.
Dasar penghargaan itu adalah angka. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Sampang turun dari sekitar 28 ribu menjadi sekitar 23 ribu anak. Selisihnya sekitar 5 ribu anak.
Plt Sekretaris Disdik Sampang, Dewi Trisna, menjelaskan bahwa penurunan itu ditempuh lewat beberapa jalur.
Pemkab membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS) yang melibatkan sejumlah OPD.
Disdik membentuk tim PP ATS di setiap kecamatan, lengkap dengan operator dapodik yang khusus menangani anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
Selain itu, inovasi Gerbang Sabilillah, Gerakan Bangkit Sadar Kembali ke Sekolah, dijalankan untuk mendorong anak yang telah meninggalkan bangku pendidikan agar kembali.
Upaya ini juga melibatkan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Perjanjian kerja sama ditandatangani sekaligus bimbingan teknis di SMP 1 Sampang pada 5 sampai 7 November 2026. Sebanyak 272 anggota Muslimat NU akan memverifikasi dan memvalidasi data ATS di 186 desa dan kelurahan.
Verifikasi itu dilakukan anak demi anak. Menurut Dewi, data sasaran sudah tersedia secara by name by address dari pusdatin. Sasarannya terbagi dalam tiga kategori: anak putus sekolah, anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan, dan anak yang belum pernah bersekolah.
Capaian ini jelas layak untuk mendapat penghargaan. Angka yang turun lahir dari kerja yang berlapis, mulai dari satgas kabupaten, tim kecamatan, hingga relawan di desa.
Tetapi yang juga perlu dicatat, capaian ini tidak boleh dibaca sebagai garis akhir. Sekitar 23 ribu anak yang masih terancap ATS masih terlalu besar untuk ukuran satu kabupaten.
Angka itu dibagi 272 anggota Muslimat NU menghasilkan sekitar 85 anak per orang. Dibagi 186 desa dan kelurahan, rata-ratanya sekitar 124 anak di setiap wilayah.
Disdik sendiri berharap angka ATS ditekan secara bertahap, dan kata ‘bertahap’ mengakui bahwa pekerjaan ini panjang.
Pendidikan, Pembebasan, dan Pembangunan
Mengapa angka sebesar itu harus terus ditekan? Salah satu jawaban paling berpengaruh datang dari ilmu pembangunan. Amartya Sen (1999) melalui bukunya yang bertajuk Development as Freedom mengajukan tesis bahwa pembangunan adalah proses memperluas kebebasan nyata yang dinikmati manusia.
Pertumbuhan pendapatan dan kemajuan teknologi tetap penting, tetapi berstatus sarana. Tujuan akhirnya adalah orang yang makin mampu menjalani hidup yang ia anggap berharga.
Dari tesis itu, Sen memandang kemiskinan sebagai perampasan kapabilitas dasar, bukan semata rendahnya pendapatan. Pendidikan masuk sebagai salah satu peluang sosial yang menentukan kapabilitas tersebut.
Nilainya bekerja di dua lapis. Pendidikan berharga pada dirinya sendiri, sebab anak yang bisa membaca dan berhitung memiliki pilihan hidup lebih luas. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat, karena melek huruf membuka akses ke pekerjaan, memampukan warga ikut dalam urusan publik, dan memberi daya untuk menuntut haknya.
Sen juga menunjuk pengalaman Jepang dan negara-negara Asia Timur lain. Mereka memperluas pendidikan dasar sejak dini, dan pendidikan itu ikut menopang lonjakan ekonomi mereka. Temuan ini memvalidasi teorinya: kemajuan ekonomi tumbuh di atas manusia yang sudah dibekali kemampuan.
Dengan kacamata Sen, 23 ribu ATS di Sampang adalah 23 ribu kebebasan yang tertunda. Ukuran kemajuan daerah ada pada apa yang mampu dilakukan warganya, dan itu dimulai dari bangku kelas.
Sen juga menekankan bahwa warga adalah pelaku perubahan, bukan penerima bantuan semata. Oleh karena itu, pelibatan Muslimat NU sejalan dengan gagasan itu, sebab masyarakat ikut mendatangi anak-anak yang selama ini tercatat sebagai angka.
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Sampang layak dijaga. Gerbang Sabilillah yang membawa anak kembali ke kelas baru separuh jalan. Separuh lainnya memastikan anak itu benar-benar belajar di sana. Penguatan literasi di PKBM sudah menyentuh sisi ini, dan porsinya perlu terus ditambah.
Pekerjaan Pemkab Sampang belum selesai sampai nama terakhir dalam data itu muncul di absen sekolah.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar