Menimbang Argumen Achsanul Qosasi tentang UMKM di Sumenep

KAMURA.id – Dari putusan undang-undang sampai urusan buang hajat, kehidupan dalam suatu negara hampir selalu berkelindan dengan kebijakan pemerintah. Apalagi menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini bisa kita lihat dari laku hidup para pelaku UMKM. Izin usaha, akses pasar, dan jalur distribusi tidak pernah lepas dari aturan yang dibuat pemerintah.

Dengan basis itu, pernyataan Prof. Dr. Achsanul Qosasi dalam sarasehan UMKM yang digelar PWI Kabupaten Sumenep di Aula Jagha Temba, UNIBA Madura, Selasa (20/10/2026), layak untuk mendapat pertimbangan mendalam.

Dalam pernyataannya, ia menyebut pengembangan UMKM di Sumenep tidak cukup bertumpu pada pembinaan, pelatihan, dan bantuan permodalan.

Pemerintah daerah harus menciptakan daya beli agar produk lokal terserap pasar dan pelaku usaha memperoleh keuntungan untuk mempertahankan bisnisnya.

Kritiknya langsung dan terarah. Menurut pria yang akrab disapa Prof AQ itu, pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir.

Dia melihat ada gelagat pemerintah daerah yang sepertinya puas dengan angka, bukan pada perkembangan usaha.

Dalam sebuah warta yang memuat laporan sarasehan itu, angka yang dimaksud adalah jumlah pelaku UMKM yang disebut mencapai 300 ribu se-Sumenep.

Modal Saja Tidak Menjamin Laba

Tulisan ini hendak menguji kritik dan saran Prof AQ tersebut dalam kerangka ilmiah.

Banerjee dkk. (2015) melalui penelitiannya yang bertajuk The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation menguji kredit mikro secara acak di Hyderabad, India.

Lembaga pemberi kredit membuka cabang di 52 lingkungan yang dipilih acak. Investasi dan laba usaha yang sudah ada meningkat, tetapi konsumsi rumah tangga tidak naik signifikan. Tidak ada perubahan signifikan pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Pengaruh pada laba pun timpang. Menurut ringkasan J-PAL, kenaikan laba hanya dirasakan usaha yang sejak awal paling menguntungkan.

Konteksnya memang India, bukan Madura. Namun objek kajiannya sama: manusia dan fluktuasi UMKM di satu daerah. Artinya, temuan itu memvalidasi satu hal yang disampaikan Achsanul: bantuan permodalan tidak cukup. Uang yang masuk ke pelaku usaha tidak otomatis menjadi keuntungan, apalagi kesejahteraan.

Penjelasan teoretisnya bisa kita telusuri pada John Maynard Keynes dalam buku The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). Gagasan utama dalam buku ini adalah menolak anggapan bahwa produksi dengan sendirinya menciptakan permintaan

Tingkat produksi dan lapangan kerja, menurutnya, ditentukan oleh permintaan efektif, yaitu belanja yang benar-benar terjadi. Dalam kerangka ini, pembatik atau pembuat kerupuk yang terlatih dan bermodal tetap bergantung pada satu hal: ada yang membeli.

Laporan sarasehan itu merumuskannya dengan tepat. Persoalan UMKM bukan semata kemampuan menghasilkan produk, melainkan bagaimana produk itu terjual dan menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Kita dapat melihat Achsanul, dalam hal ini, berbicara dari dua posisi. Satu sisi ia adalah guru besar yang dikukuhkan di Universitas Airlangga pada 22 Februari 2022; di sisi lain ia juga praktisi.

Pada 29 September 1998, bersama delapan orang lain, ia mendirikan Koperasi PS Merpati di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, kampung yang saat itu kehilangan lapangan kerja akibat krisis. Usaha pertamanya, sembako, rugi dan dihentikan lewat rapat pada 1999. Koperasi bangkit dengan arah baru: simpan pinjam untuk melayani anggota, dengan pinjaman pertama Rp400 ribu yang disertai pengajaran cara berusaha. Kredit macetnya bertahan di kisaran satu persen. Pada 2020, ketika pandemi membuat anggota tak bisa berjualan, koperasi membebaskan mereka dari kewajiban mengangsur.

Rekam jejak itu menjadi pijakan ketika ia bicara soal risiko bisnis pelaku usaha kecil di Sumenep.

Pasar Dibentuk oleh Kebijakan

Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944) menunjukkan bahwa pasar tidak lahir dari sikap membiarkan keadaan berjalan sendiri. Polanyi menulis bahwa tidak ada yang alamiah dari laissez-faire, dan menyebutnya “planned” serta ditegakkan oleh negara. Pasar, dengan kata lain, dibentuk oleh keputusan yang disengaja.

Dalam kerangka itu, seruan Achsanul agar pemerintah menciptakan daya beli dan membuka pasar adalah tuntutan yang wajar.

Ia merinci arahnya: perluasan pemasaran, penguatan kemitraan usaha, fasilitasi distribusi, kemudahan legalitas, dan pemanfaatan produk lokal dalam kegiatan belanja yang memungkinkan sesuai ketentuan.

Laporan sarasehan itu juga mencatat perlunya pemetaan persoalan menurut sektor dan wilayah, supaya bantuan tidak sekadar tersalurkan, tetapi membantu usaha meningkatkan penjualan dan bertahan.

Poin belanja itu punya dasar hukum. Sejak Perpres Nomor 12 Tahun 2021, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggaran belanja dengan memprioritaskan produk atau jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi wilayah setempat.

Pemerintah daerah adalah pembeli besar sekaligus pembuat aturan. Belanja yang diarahkan ke produk lokal adalah pasar yang bisa dibuka lewat keputusan sendiri.

Kepala DKUKMPP Sumenep, Moh. Ramli, yang hadir mewakili pemerintah daerah, mengakui peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian. Ia menyebut tersedianya skema bantuan permodalan berupa uang maupun barang, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia juga mencontohkan produsen kerupuk, petis, dan batik yang perlu bermitra dengan pelaku usaha di bidang perdagangan dan pemasaran. Contoh itu menunjuk titik yang sama dengan sorotan Achsanul: jalur dari produsen ke pembeli.

Daftar Bacaan:

• Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation. American Economic Journal: Applied Economics, 7(1), 22–53. https://doi.org/10.1257/app.20130533
• Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. London: Macmillan.
• Polanyi, K. (1944). The great transformation: The political and economic origins of our time. New York: Farrar & Rinehart.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ditetapkan 2 Februari 2021.

*

Fauzan Nur Ilahi