Madura Sebulan Terakhir: Kekeringan, Krisis BBM, hingga Darurat Kekerasan Seksual
Sumber gambar: Gemini AI KAMURA.id – Sebulan terakhir, masyarakat di Madura setidaknya menghadapi tiga persoalan sekaligus: kekeringan, krisis BBM, dan kekerasan seksual.
Pemberitaan tentang ketiganya mengalir nyaris setiap hari, mulai dari pendataan desa terdampak, keterangan Pertamina dan pemerintah daerah, hingga rilis perkara dari kepolisian.
Tulisan ini mencoba merangkum persoalan tersebut yang terjadi di berbagai daerah di Madura.
Kekeringan
Di Sampang, BPBD mencatat 81 desa di 12 kecamatan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, naik dari 71 desa pada bulan sebelumnya. Antara Jatim memuat data itu pada 24 Oktober.
Pada Jumat (23/10/2026), Pemkab Sampang bersama warga, aparatur sipil negara, polisi, TNI, dan sejumlah organisasi keagamaan menggelar salat istisqa di Alun-Alun Trunojoyo. Bupati Slamet Junaidi menyebutnya ikhtiar spiritual pemerintah daerah di tengah kemarau.
Di Bangkalan, Kepala BPBD M Zainul Qomar menyampaikan kepada Kompas.com (14/10/2026) bahwa kekeringan meluas ke 57 desa dan status darurat diperpanjang hingga akhir November, dari semula September.
Kabar Jawa melaporkan jatah air bersih Bangkalan sebanyak 300.000 liter untuk 2026 sudah habis disalurkan, saat desa terdampak naik dari 32 menjadi 44.
Di Sumenep, BPBD mencatat lebih dari 30 permohonan distribusi air bersih per 6 Oktober, sebagaimana dilaporkan oleh Radar Madura. Biaya Tak Terduga untuk distribusi itu dialokasikan bagi 45 hari penanganan dan habis pada 15 Oktober, sehingga BPBD mengajukan bantuan ke Pemprov Jatim.
Kompas.com (28/10/2026) mengabarkan kekeringan di Sumenep diperkirakan berlanjut sampai Desember, dan distribusi air tetap berjalan karena hujan ringan belum memulihkan sumber air.
Pemberitaan juga menyebut Pemprov Jatim menyiapkan sumur bor di Sumenep pada awal 2027. Secara provinsi, BPBD Jatim mencatat 198 kecamatan di 25 kabupaten/kota mengalami krisis air bersih hingga akhir September.
Krisis BBM
Kompas.com (16/10/2026) melaporkan antrean Bio Solar dan Pertalite di empat SPBU Pamekasan, sementara Pertamina menyatakan tidak ada pengurangan kuota.
Kabar Madura (15/10/2026) mencatat antrean solar sudah hampir sepekan, dan warga mengeluhkan antrean yang berulang setiap bulan. Antrean serupa sebelumnya terpantau di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan Sumenep pada 27 Juni 2026. Pada Agustus, Pertamina meminta maaf kepada warga atas antrean di Pamekasan.
Dalam sebuah warta di Kabar Madura (27/10/2026), antrean padat di Pamekasan mulai membeludak sejak 20 Oktober. Pengawas SPBU Sutrisno berkata bahwa ketika pihaknya meminta 24 kiloliter (kl), yang datang cuma 8 kl.
Pertalite sudah normal, sedangkan solar masih banyak yang kosong, kata Kabag Perekonomian Setda Pamekasan Sri Puji Harijani. Kemacetan akibat antrean membuat Totok, seorang guru asal Tlanakan, berangkat lebih awal agar tidak terlambat mengajar.
Pada 28 Oktober, Sri Puji menyampaikan kepada Radar Madura bahwa kuota solar memang dikurangi dibanding triwulan III dan Pertamina tidak menjelaskan besarannya. Ia merinci kuota solar sebesar 36.985 kiloliter pada Juli, lalu disesuaikan menjadi 35.614 kiloliter pada triwulan IV, turun 1.371 kiloliter.
Pengiriman harian solar yang biasanya dua tangki menjadi satu. Sri juga menduga ada penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM dengan jeriken. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menyatakan antrean terjadi seiring peningkatan konsumsi masyarakat.
“Pengurangan atau penambahan kuota bukan kewenangan Pertamina,” katanya.
Pemkab Pamekasan menyebut kuota sebagai kebijakan pusat, berencana bersurat ke BPH Migas, dan mengakui antrean berpotensi menghambat distribusi pangan serta menaikkan biaya transportasi.
Polres Pamekasan menyatakan telah menurunkan personel untuk mengawasi distribusi dan mengantisipasi penimbunan.
Kekerasan Seksual
Pada Selasa (20/10/2026), Polres Pamekasan menangkap seorang pria berusia 46 tahun di Kecamatan Pegantenan atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak berusia empat tahun pada 18 Oktober. Tersangka dijerat UU TPKS dengan ancaman penjara lima sampai 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto menyebut perkara itu sebagai dugaan kekerasan seksual terhadap anak ketujuh yang ditangani Polres sepanjang Januari hingga 20 Oktober 2026.
Ia merinci kasus-kasus sebelumnya: seorang lora ditangkap pada Maret atas laporan mahasiswi, seorang guru ngaji di Pakong ditangkap pada April karena memperkosa santrinya, lalu pada September kasus murid SD di Kecamatan Pamekasan dan kasus penjaga sekolah terhadap murid SD di Proppo.
Pada awal Oktober, seorang perempuan penyandang disabilitas di Pakong menjadi korban dan dua pelaku ditangkap. Ia juga meminta orang tua tidak membiarkan anak bermain tanpa pengawasan.
Menurut Kabar Madura (8/10/2026), DP3AP2KB Pamekasan mencatat tujuh kasus pelecehan seksual dengan korban anak pada Januari hingga September 2026, sedangkan sepanjang 2025 tercatat 16 kasus kekerasan seksual.
Bupati Kholilurrahman mendorong sinergi pemerintah dengan tokoh masyarakat untuk penyadaran. Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari, pada 23 Oktober, menyatakan keprihatinan atas maraknya kasus di Pamekasan, termasuk yang menyasar anak di bawah umur.
Kasus juga tercatat di luar Pamekasan. Polresta Sumenep mengungkap kasus persetubuhan terhadap perempuan berusia 17 tahun dengan tersangka MFH (20), warga Talango, menurut Klik Madura (23/10/2026). Klik Madura (25/9/2026) memberitakan dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia delapan tahun oleh seorang kerabat, yang disebut berlangsung sejak 2024 dan dilaporkan ke polisi pada 21 September.
Hingga 29 Oktober, ketiga persoalan masih berjalan. Status darurat kekeringan di Bangkalan berlaku sampai akhir November, kekeringan di Sumenep diperkirakan berlanjut sampai Desember, dan solar di Pamekasan masih banyak yang kosong menurut Pemkab.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar