Langkah Bangkalan Menata Sungai dan Pekerjaan Rumah Tiga Kabupaten Lain
Sumber gambar: Pemkab Bangkalan KAMURA.id – Dalam banyak kebijakan tata kota, sungai kerap luput dari perhatian. Jalan, permukiman, dan kawasan niaga adalah beberapa aspek yang acap masuk dalam perencanaan. Tetapi sungai justru baru dibicarakan setelah airnya naik ke jalan dan mewujud menjadi air bah.
Pristianto dan Butudoka (2023) melalui penelitiannya yang bertajuk Konsep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam Mengantisipasi Bencana dan Krisis Air di Ibu Kota Propinsi Papua Barat Daya meneliti 11 daerah aliran sungai (DAS) di sekitar Kota Sorong. Empat di antaranya, yakni Sungai Remu, Klagison, Klawoguk, dan Klasaman, beririsan dengan pusat pemerintahan dan masuk kategori rawan banjir, sementara bagian hulunya mengalami degradasi lingkungan.
Keduanya menolak menjadikan sungai sebagai tertuduh tunggal. Menurut mereka, tidak bijak menganggap sungai sebagai penyebab utama banjir. Kerusakan hulu akibat ulah manusia dan lemahnya lembaga pengelola dalam menegakkan aturan ikut berperan. Kerugiannya terhitung. Mereka mencatat area genangan di DAS Klagison meluas menjadi 88 persen pada 2016. Kerugian bertambah Rp12,6 miliar, dengan total kumulatif Rp77,14 miliar.
Premis itu kita temukan di Bangkalan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mulai menaruh perhatian pada sungai sebelum hujan datang. Senin (9/11/2026), Bupati Lukman Hakim bersama pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau pengerukan Sungai Kepang di Kelurahan Kraton, lalu menyusurinya hingga titik pertemuan dengan Sungai Kampung Longkiran di Kelurahan Kemayoran. Kawasan itu masuk rencana normalisasi untuk memperlancar aliran air di wilayah perkotaan.
Di sejumlah titik, Lukman mendapati endapan lumpur dan tumpukan sampah. Di beberapa bagian, material itu menutupi alur sungai. Ia menyebut banjir yang kerap melanda perkotaan dan permukiman tidak lepas dari saluran air yang belum berfungsi optimal, diperparah pendangkalan terutama di hulu. Dia menilai bahwa selama ini beberapa lokasi di Kota Bangkalan dan sejumlah kampung sering mengalami banjir. Salah satu penyebabnya adalah aliran air yang tidak lancar akibat saluran drainase tersumbat.
Menurut Lukman, pengerukan saja tidak cukup. Drainase yang mengalirkan air dari permukiman ke sungai juga harus dinormalisasi. Pemkab menargetkan normalisasi di sepanjang sungai perkotaan sekaligus pembenahan saluran pematusan. Pengerjaan drainase dari Kelurahan Kemayoran hingga Kelurahan Pangeranan kini berlangsung. Di sela peninjauan, Lukman berdialog dengan warga di sekitar sungai dan meminta dukungan serta izin agar normalisasi berjalan lancar.
Langkah ini sejalan dengan rumusan literatur dari Sorong. Pristianto dan Butudoka menyebut pengelolaan sungai harus terpadu dari hulu, tengah, hingga hilir, dengan manajemen risiko bencana yang terdiri atas tiga tahap, yakni antisipasi, mitigasi, dan pascabencana. Pengerukan Sungai Kepang dan pembenahan drainase termasuk dalam tahap mitigasi.
Permintaan izin kepada warga patut dicatat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dipakai untuk budidaya, apalagi permukiman. Dalam konteks ini, dialog Lukman dengan warga adalah bagian dari mitigasi itu sendiri.
Tiga Kabupaten Lain Tidak Kebal
Banjir tidak mengenal batas kabupaten di Madura. Warta terdahulu menyebutkan bahwa pada Sabtu (31/12/2022), banjir melanda Pamekasan dan Bangkalan. Sehari kemudian, Minggu (1/1/2023), genangan mencapai pusat Kota Sampang dan jalur masuk Kota Sumenep.
Di Sampang, penyebabnya luapan Sungai Kalikamuning setelah banjir bandang di hulunya, Kecamatan Karangpenang. Air menggenangi sekitar Monumen Trunojoyo, dan kendaraan dari arah Pamekasan dialihkan ke jalur lingkar selatan. Di Sumenep, genangan setinggi 50 hingga 60 sentimeter di depan Universitas Wiraraja dan STKIP Sumenep membuat banyak kendaraan mogok.
Pamekasan mencatat angka yang lebih besar. Pada banjir 1 hingga 2 Maret 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan mendata sementara 6.329 kepala keluarga terdampak di enam kelurahan dan empat desa. Bupati Pamekasan Badrut Tamam kala itu menyebut penyebabnya antara lain pendangkalan sungai, penebangan pohon, dan buang sampah sembarangan. Pendangkalan dan sampah itu pula yang ditemui Lukman di Sungai Kepang.
Peristiwa serupa berulang. Pada Maret 2025, BPBD Pamekasan mencatat 350 kepala keluarga terdampak banjir di empat kelurahan dan desa. Dalam peringatan dininya pada Juli 2023, BPBD Pamekasan menyatakan keempat kabupaten di Madura masuk kategori rawan bencana. Tujuh dari 13 kecamatan di Pamekasan rawan banjir maupun tanah longsor.
Karena itu, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep perlu menyusul langkah Bangkalan. Pemetaan sungai, pengerukan, pembenahan drainase, penjagaan hulu, dan penataan sempadan tidak boleh menunggu air masuk rumah. Langkah di Sungai Kepang layak menjadi titik awal. Sebab mitigasi yang terlambat hanya menyisakan angka kepala keluarga yang terdampak di laporan BPBD.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar