Potret Kelangkaan Pupuk di Sampang dan Rapuhnya Posisi Petani

waktu baca 4 menit

Senin, 2 Feb 2026 19:34 76 Kamura

KAMURA.id – Akhir-akhir ini muncul liputan tentang keluhan petani di Kabupaten Sampang, Madura, perihal sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi.

Potret ini bukan sekadar cerita tentang distribusi yang tersendat, tetapi lebih jauh tentang bagaimana petani, sebagai aktor paling dasar dalam ekosistem industri pertanian, terus-menerus ditempatkan pada posisi paling rentan, paling bergantung, dan paling mudah dikorbankan oleh sistem yang (katanya) dibangun untuk melindungi mereka.

Baca Juga

1 bulan lalu

Warung Madura: Jaringan Sosial, Ekonomi Rakyat, dan Harapan Perlindungan Negara

82 Kamura

Logika umum bisa berdalih bahwa pupuk tidak langka. Fenomena ini semata disebabkan oleh nihilnya kesadaran para petani terhadap regulasi.

Tetapi Jamaluddin menunjukkan fakta sebaliknya: ketiadaan pupuk bukan tidak lahir dari kelalaian petani, melainkan oleh sistem administrasi yang tidak memberi ruang toleransi terhadap realitas lapangan. Sertifikat tanah yang terlambat disetor, data yang tak kunjung muncul di kios pupuk, hingga pendaftaran yang tiba-tiba ditutup, semuanya menempatkan petani sebagai pihak yang harus menanggung risiko paling besar.

“Waktu kami konfirmasi ke BPP, pendaftaran sudah ditutup. Sekarang memang dibuka lagi pendaftaran susulan, tapi katanya masih proses pengajuan. Kalau memang pemerintah peduli kepada petani, kenapa prosesnya harus seribet ini? Mungkin tujuannya bagus, tapi jangan dibuat rumit. Petani sekarang benar-benar butuh pupuk, urea langka dan susah didapatkan,” tutur Jamaluddin, Senin (2/2/2026).

Kita bisa lihat bahwa dalam struktur industri pertanian, petani berada di posisi paling dasar, rantai paling bawah dari ekosistem: fondasi yang menopang seluruh rantai nilai, mulai dari produksi pangan hingga stabilitas ekonomi nasional. Ironisnya, justru pada lapisan paling bawah inilah ketidakpastian paling keras bekerja.

Di sini, petani bukan hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga struktural. Mereka dituntut patuh pada sistem, namun tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam perancangan sistem itu sendiri. Ketika kebijakan dibuat dengan asumsi ideal, sementara realitas petani penuh ketergantungan pada cuaca, musim, dan waktu tanam yang ketat, maka benturan menjadi keniscayaan.

Berharap pada Alam, Nihil Kejelasan

Liputan itu juga mencatut nama petani yang lain. Ia adalah Fausi, salah seorang petani dari Kecamatan Pangarengan. Ia menunjukkan potret di mana mereka yang hanya menerima satu sak urea dan Phonska lalu kehabisan jatah, memperlihatkan bagaimana distribusi pupuk sering kali berhenti di tingkat kelompok tani tanpa kejelasan lanjutan.

Padahal, adalah fakta paling mendasar bahwa pertanian sangat berbeda dengan sektor industri lain. Pertanian tidak hanya tunduk pada mekanisme pasar, tetapi juga sepenuhnya bergantung pada alam.

Hujan, kemarau, serangan hama, hingga perubahan iklim adalah risiko yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam situasi seperti ini, pupuk seharusnya menjadi instrumen penyangga, bukan justru sumber kecemasan baru.

Namun yang terjadi di Sampang menunjukkan sebaliknya. Kelangkaan pupuk, terutama urea, membuat petani terjepit di antara dua ketergantungan sekaligus: alam yang tak pasti dan negara yang berbelit.

Dalam kondisi seperti ini, petani kecil hampir tidak memiliki daya tawar. Mereka tidak cukup kuat untuk membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tinggi, sementara sistem subsidi pun tidak sepenuhnya bisa mereka akses. Negara hadir sebagai regulator, tetapi kehadirannya lebih terasa dalam bentuk persyaratan administratif ketimbang perlindungan nyata.

Profesi yang Rentan

Persoalan pupuk di Sampang juga membuka masalah yang lebih mendasar: ketiadaan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Ketika petani mempertanyakan klaim stok pupuk yang “cukup”, tidak ada penjelasan yang memadai dari otoritas terkait. Hingga liputan tersebut terpublikasi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang pun belum memberikan keterangan resmi.

Kondisi ini menegaskan satu hal penting: kebijakan pertanian sering kali berhenti pada level wacana dan laporan administratif, tanpa mekanisme pengawasan yang benar-benar berpihak pada petani. Tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab ketika pupuk tidak sampai ke tangan petani. Apakah itu BPP, kios pupuk, kelompok tani, atau dinas terkait.

Berangkat dari logika yang sama, persoalan ini juga mencerminkan absennya visi jangka panjang terhadap masa depan petani.

Mereka terus diminta bertahan, menanam, dan berproduksi, tetapi tanpa kepastian akses input produksi, tanpa perlindungan harga yang memadai, dan tanpa jaminan bahwa kebijakan negara akan konsisten dari satu musim tanam ke musim berikutnya.

Pada akhirnya, pertanyaan para petani tentang orientasi jangka panjang kebijakan terhadap sektor pertanian bukan sekadar keluhan emosional. Ia adalah gugatan serius terhadap sistem pertanian yang menempatkan petani sebagai fondasi, tetapi memperlakukan mereka seolah beban.

Selama pupuk, regulasi, dan keberpihakan negara masih berjalan setengah hati, petani akan terus berada di lapisan paling bawah ekosistem industri: menopang segalanya, namun nyaris tak pernah ditopang. (Red)