Serapan Tembakau Madura dan Keniscayaan Status Ekonomi Khusus
Sumber gambar: Kompas.com KAMURA.id – Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mencatat penyerapan 36.836 ton tembakau petani hingga 21 September 2026.
Proses ini berlangsung sejak pertengahan Agustus, melibatkan 60 gudang yang telah mengantongi persetujuan pembelian sebelum musim panen dimulai.
Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Pamekasan, Raihan Akbar, menyebut penyerapan diperkirakan tuntas pada pertengahan Oktober 2026.
Angka ini adalah potret tahunan dari salah satu komoditas paling menentukan bagi ekonomi rumah tangga di Madura, sebuah pulau yang sejak lama dikenal sebagai salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia dan pemasok utama bahan baku industri kretek nasional.
Penyerapan yang Masih Berjalan, Harga yang Menguat
Data Disperindag Pamekasan menunjukkan pola musim panen tahun ini berjalan bertahap. Sebagian tembakau petani masih menunggu waktu petik, sebagian lain sudah memasuki tahap perajangan dan siap dijual.
Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Pamekasan, Raihan Akbar, mengungkapkan bahwa sejauh ini masih ada sekitar 15 hingga 20 persen tembakau petani yang masih belum terserap.
“Dari hasil koordinasi bersama pihak gudang dan pabrikan, seluruh tembakau diperkirakan terserap habis pada pertengahan Oktober 2026 mendatang,” ucap Raihan, Selasa (22/9/2026).
Raihan juga membeberkan fakta menarik lainnya yakni tidak semua tembakau melewati proses rajang sebelum dijual. Sebagian petani memilih menjual langsung di lahan, sebelum daun tembakau dipetik.
Tembakau di Madura identik dengan istilah “daun emas”. Istilah ini memiliki penjelasannya ketika melihat fakta di sekitar para petani tembakau, khususnya beberapa tahun terakhir.
Harga tembakau tahun ini menunjukkan tren yang menguntungkan petani, setidaknya untuk kualitas terbaik. Harga pembelian tertinggi mencapai Rp72.000 per kilogram, sementara harga terendah berada di kisaran Rp40.000.
Rata-rata transaksi bertahan di atas Rp50.000 per kilogram. Raihan menegaskan kenaikan ini konsisten dengan pemantauan lapangan.
Di balik tren harga yang stabil, Disperindag Pamekasan tetap mewaspadai praktik lama yang bisa merusak reputasi tembakau petani: mencampur gula saat proses perajangan.
Raihan menjelaskan risiko praktik ini menyentuh dimensi kepercayaan pasar, bukan hanya kualitas produk semusim.
“Praktik ini merupakan cara lama yang dapat merugikan pedagang, terlebih juga berpotensi memengaruhi kepercayaan pembeli terhadap tembakau petani pada musim berikutnya,” ujarnya.
Persoalan kepercayaan pasar ini penting dicatat karena rantai bisnis tembakau Madura sangat panjang. Ribuan petani, puluhan gudang, dan pabrikan besar saling bergantung pada satu musim panen.
Skala Ekonomi yang Menjustifikasi Tuntutan KEK
Angka 36.836 ton hanyalah potret dari satu kabupaten, dalam satu musim, yang belum sepenuhnya rampung.
Pamekasan adalah satu dari empat kabupaten penghasil tembakau di Madura, bersama Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Jika skala serupa terjadi di seluruh pulau, total produksi tembakau Madura setiap tahun menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pasokan bahan baku kretek nasional.
Skala inilah yang menjelaskan mengapa aspirasi menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau terus menguat dari berbagai kalangan: petani, ulama, kepala daerah, hingga masyarakat luas.
Tuntutan ini tidak lahir dari sentimen kedaerahan semata. Ia berpijak pada kenyataan struktural bahwa tembakau adalah tulang punggung ekonomi Madura, sekaligus komoditas yang selama ini diperlakukan sebagai komoditas biasa tanpa kebijakan afirmatif yang setara dengan skala ekonominya.
Status KEK akan membuka ruang bagi insentif fiskal, infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi, serta perlindungan harga yang lebih stabil bagi petani. Fluktuasi harga tahun ke tahun, sebagaimana tercermin dari rentang Rp40.000 hingga Rp72.000 per kilogram tahun ini, menunjukkan betapa nasib petani masih sangat bergantung pada mekanisme pasar bebas tanpa jaring pengaman kebijakan yang memadai.
Ulama dan tokoh masyarakat turut bersuara karena tembakau di Madura bukan sekadar mata pencaharian. Ia menyangkut siklus sosial-keagamaan, mulai dari musim tanam yang diiringi doa bersama, hingga musim panen yang menentukan kemampuan warga membiayai pendidikan anak dan ibadah haji.
Bupati di keempat kabupaten penghasil tembakau pun berulang kali menyuarakan urgensi status khusus ini dalam berbagai forum, mengingat pendapatan asli daerah dan denyut ekonomi lokal sangat bertumpu pada komoditas ini.
Selama tembakau Madura diperlakukan sebagai komoditas tanpa pengawasan kelembagaan yang kuat, maka keuntungannya sukar untuk diawasi dan dipastikan supaya mampu merembes ke para petani. Status KEK, dengan tata kelola yang lebih ketat dan terstandardisasi, berpotensi menjadi jawaban struktural atas persoalan yang selama ini hanya ditangani secara ad hoc.
Data penyerapan musim ini, pada akhirnya, adalah bukti kecil dari persoalan besar. Madura memiliki komoditas dengan nilai ekonomi tinggi, permintaan pasar yang jelas, dan rantai bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun. Yang belum dimiliki adalah kerangka kebijakan yang sepadan dengan skala tersebut.
Tuntutan KEK Tembakau, dalam konteks ini, bukan permintaan berlebihan. Ia adalah permintaan yang wajar dari sebuah pulau yang selama ini menopang industri kretek nasional tanpa mendapatkan status kebijakan yang setara.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar