Di Mana Posisi Petani dalam Raperda Pertembakauan Kabupaten Sumenep?
Sumber gambar: Koran Madura KAMURA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyusun landasan akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan.
Langkah awalnya berupa Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Bahauddin Mudhary pada Selasa, 13 Oktober 2026. Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo hadir langsung.
Peserta berasal dari ragam kelompok masyarakat, mulai dari perangkat daerah, tim penyusun naskah akademik, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), perwakilan pengusaha rokok, organisasi kemasyarakatan, serta mahasiswa.
Bupati menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami ingin kebijakan yang disusun benar-benar mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan sektor pertembakauan di Kabupaten Sumenep, termasuk kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat,” tuturnya.
Naskah akademik itu akan menjadi landasan kajian untuk merumuskan arah kebijakan dan substansi regulasi pada tahap berikutnya.
Melalui penelusuran penulis dari ragam sumber pemberitaan, ada beberapa ruang yang perlu ditelusuri lebih jauh. Ruang itu adalah orientasi dari dirancangnya perda yang akan menjadi jangkar kebijakan.
Sejauh mana posisi petani di dalam Raperda dan apa preseden yang dipakai dalam proses penyusunannya?
Produksi Naik, Kesejahteraan Tertinggal
Achmarul Fajar dkk. (2021) melalui penelitiannya yang bertajuk Fluktuasi Harga dan Kesejahteraan Petani Tembakau Madura membantu kita menjawab pertanyaan di atas. Penelitian ini memilih Pamekasan, sentra tembakau terbesar di Madura. Datanya dikumpulkan lewat wawancara semi-terstruktur di lapangan.
Melalui penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa pertumbuhan industri rokok tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Fluktuasi harga bersumber dari tiga hal: cuaca dan perubahan iklim yang tak menentu, rantai distribusi yang panjang menuju gudang perusahaan rokok besar yang berbasis di Pamekasan, dan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang tidak dijalankan secara konsisten. Akibat faktor terakhir, petani tidak berdaulat menentukan harga jual tembakaunya.
Riset lain datang dari Ach. Saifullah dkk. (2025) melalui penelitiannya yang bertajuk Analisis Kesejahteraan Petani Tembakau Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan yang menemukan paradoks lebih tajam.
Luas tanam dan produktivitas tembakau Pamekasan naik, dari 22,3 ribu hektare pada 2023 menjadi 31,1 ribu hektare pada 2024. Kesejahteraan petani tidak ikut naik.
Penelitian studi kasus di empat desa sentra tembakau ini menunjuk empat penyebab utama: dominasi tengkulak, posisi tawar petani yang lemah, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang tidak efektif, dan akses terhadap input produksi yang terdistorsi.
Faktor budaya ikut berperan. Para peneliti menyebutnya cultural lock-in, yaitu kebiasaan yang mengikat petani pada jaringan pemasaran tradisional.
Kedua temuan mengarah ke pola yang sama. Persoalan petani tembakau Madura tidak terletak pada kemampuan berproduksi. Persoalannya ada di harga, tata niaga, dan akses.
Temuan ini menjadi preseden yang tepat bagi rencana penyusunan perda, bahwa kebijakan atau regulasi yang hanya menekankan pengembangan produksi tidak akan menyentuh simpul-simpul yang disebut dalam riset di atas.
Dengan demikian, orientasi utama perda ini harus ini: petani. Perda juga mesti mengulas soal kepastian harga, pengawasan tata niaga, pembatasan peran tengkulak, dan penggunaan DBHCHT yang tepat sasaran.
Industri rokok membutuhkan daun yang ditanam petani. Industri tembakau Madura tidak mungkin maju selama petaninya berada dalam posisi tawar yang lemah.
Satu Ekosistem, Satu Kepentingan
Perda ini harus segera dibentuk dan disahkan. Itu menjadi salah satu premis dari tulisan ini. Naskah akademik itu masih tahap awal sehingga masih butuh dorongan supaya mampu menjadi jejaring pengaman bagi petani di musim panen tahun depan.
Pengalaman perda Nomor 4 Tahun 2015 memberi pelajaran: aturan yang sudah ada tidak cukup tanpa pelaksanaan yang konsisten. Perda Sumenep perlu memuat mekanisme yang dapat dijalankan dan diawasi. Pernyataan arah saja tentu tidak akan memadai.
Kabupaten lain di Madura juga sepatutnya memperhatikan proses ini, sebab industri tembakau Madura bekerja sebagai satu rangkaian dari Bangkalan sampai Sumenep.
Fajar dkk. melacak rantai distribusi tembakau yang bermuara di gudang-gudang perusahaan rokok besar di Pamekasan. Saifullah dkk. menunjuk tengkulak, DBHCHT, dan input produksi sebagai simpul masalah. Ketiganya adalah mata rantai tata niaga yang melintasi batas desa dan juga kabupaten.
Kedua penelitian itu memang hanya mengambil Pamekasan sebagai lokasi, sehingga temuannya tidak bisa langsung diterapkan pada kabupaten lain. Namun muara rantai distribusi tembakau tidak mengenal batas administratif.
Pada dasarnya, nasib petani temabaku di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep menghadapi struktur serupa sehingga daerah lain layak memposisikan hal ini sebagai hipotesis kerja.
Hipotesis itu punya konsekuensi kebijakan. Perda Sumenep paling efektif ketika Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan menyelaraskan langkahnya, terutama soal tata niaga dan upaya membuat posisi petani punya nilai tawar yang ajeg. Dan itu yang menjadi core ide dari gagasan soal KEK Tembakau Madura.
Sumenep telah memulai prosesnya. Kabupaten lain tidak perlu menunggu perda ini rampung untuk mulai membaca kondisi petani di wilayahnya sendiri. Perda ini harus segera disahkan, dan isinya harus menempatkan petani lebih dulu. Industri tembakau Madura hanya akan sekuat kesejahteraan petani yang menopangnya.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar