Memasukkan Nelayan ke Perumusan Kebijakan Bahari di Madura

KAMURA.id – Potensi bahari Indonesia adalah cerita lama. Pramoedya Ananta Toer menghidupkannya dalam Arus Balik, kisah Nusantara yang surut ketika berpaling dari laut.

Mahbub Djunaidi menggaungkannya lewat kolom-kolomnya. Ia tak ragu mendesak negara serius mengurus laut, bahkan membayangkan adanya Menteri Bahari.

Mahbub juga pernah mencatat kegelisahan Kiai As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo. Sang kiai memikirkan teknologi tepat guna bagi nelayan Madura. Yang ia pikirkan bukan ikannya, melainkan orangnya.

Ada persoalan yang selalu terlewat saat kita bicara soal potensi perikanan dan kelautan di Madura. Kita acap membaca potensi bahari sebagai sesuatu yang jauh: di dasar laut, dalam angka tonase, sehingga sukar dijangkau.

Padahal beberapa potensi itu juga hidup di darat, dalam diri para nelayan. Wujudnya pengetahuan yang tumbuh dan dirawat turun-temurun, dalam benak perorangan maupun kelompok nelayan Madura.

Sayangnya, setiap kali bicara potensi, kita sibuk menghitung sumber daya alam. Sumber daya manusianya luput. Akibatnya adalah kekeliruan orientasi kebijakan yang mayoritas terpaku pada optimalisasi SDA, sementara SDM-nya terlepas begitu saja.

Mode Bertahan Hidup

Peringatan soal itu sudah datang dua dekade lalu. Tahun 2005, Gatot Sugeng Purwono menulis disertasi doktoral di UGM tentang cara nelayan Selat Madura bertahan hidup. Ia menyurvei 380 rumah tangga nelayan di Situbondo, Pasuruan, Surabaya, Sampang, dan Sumenep.

Temuannya getir. Selat Madura sudah kelebihan tangkap sejak 1996. Tetapi hasil melaut rata-rata hanya mampu menutup 60,9 persen belanja bulanan rumah tangga nelayan. Sisanya harus dicari di tempat lain, atau ditambal utang.

Toh hampir sembilan dari sepuluh nelayan tetap menggantungkan hidup pada laut. Dari mereka, 94,9 persen tetap melaut di Selat Madura. Hanya segelintir yang pindah ke perairan yang lebih longgar.

Orang mudah menyebut ini sikap kolot. Riset Purwono justru menunjukkan hal lain. Usia, pekerjaan sampingan, jumlah tanggungan, dan pinjaman dari juragan ikut menentukan apakah nelayan berani pindah.

Mereka bertahan bukan karena tidak tahu lautnya menipis. Mereka bertahan karena terikat: pada umur, pada keluarga, dan pada utang.

Negara gemar bicara potensi laut. Jarang yang bicara soal tali yang mengikat nelayan pada laut yang sudah terkuras.

Pada rezim kali ini lahir sebuah program bernama Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini diklaim lahir untuk memutus jerat tengkulak.

Klaim hanya sekadar klaim. Impaknya hanya bisa diukur jika program itu betul-betul memutus tali rantainya.

Basis dan Orientasi Program

Di Desa Tengket, Arosbaya, Bangkalan, Mongabay Indonesia menemui para pencari kepiting bakau. Rosidi, perantau dari Sampang, memasang pentor di sela mangrove. Saat air surut, ia mengorek lubang kepiting dengan besi bengkok. Ia berpindah-pindah mengikuti mangrove yang masih rimbun.

Bunima dan puluhan perempuan lain berangkat sejak jam tiga dini hari, saat laut surut. Mereka meluncur di atas papan kayu. Bunima menemukan kepiting dari jejak kaki dan gelembung kecil di lumpur.

Pengetahuan semacam ini jarang masuk ruang rapat. Yang masuk justru cetakan dari pusat.

Pemerintah Bangkalan mengusulkan Tengket sebagai lokasi untuk KNMP. Rencananya, negara membangun bengkel kapal dan kios di atas satu hektare lahan. Anggarannya bisa mencapai Rp22 miliar.

Mari kita bedah dua angka yang sudah disebut di atas.

Seluruh produksi kepiting Bangkalan pada triwulan pertama 2026 bernilai Rp14,76 miliar. Hutan mangrove Arosbaya, rumah kepiting itu, hanya sekitar 10,3 hektare.

Lalu untuk siapa bengkel kapal itu? Rosidi berjalan kaki. Bunima meluncur di atas papan. KNMP membayangkan nelayan sebagai orang berperahu. Ia lupa bahwa pesisir juga dihuni pencari kepiting, pemungut kerang, dan perempuan penyisir lumpur. Bagi mereka, infrastruktur terpenting justru adalah mangrove yang utuh. Pangkal dari problem ini adalah kebijakan yang terpisah dengan problem dan pengetahuan lokal.

KNMP sudah telanjur berjalan. Kini kita perlu memastikan program ini tidak lepas dari nelayan. Ada empat hal yang bisa negara lakukan.

Pertama, libatkan nelayan sejak perencanaan, termasuk nelayan pencari kepiting. Biarkan mereka ikut menentukan fasilitas, mengurus koperasi, dan menilai lokasi.

Kedua, sesuaikan fasilitas dengan jenis perikanannya. Kampung kepiting butuh perlindungan mangrove dan koperasi yang membeli kepiting bertelur untuk dilepas kembali. Bengkel kapal bisa menunggu.

Ketiga, ganti ukuran keberhasilan. Jangan hanya mengejar kenaikan produksi. Ukur hasil tangkapan per upaya, tutupan mangrove, dan pendapatan nelayan. Serahkan penilaiannya kepada evaluator independen.

Keempat, perbarui data stok Selat Madura dan kelola bersama lintas kabupaten. Jadikan catatan tangkapan nelayan sebagai salah satu sumber datanya.

Laut kita memang kaya. Tapi di Selat Madura, kekayaan itu tidak hanya perihal alam, ada pula yang mewujud menjadi pengetahuan para nelayan. Maka ketika membahas soal potensi, yang perlu masuk pada pembahasan adalah siapa yang mengelola potensi atau kekayaan itu? Bagaimana mereka mengelolanya? Apa dampak bagi masyarakat sekitar? Serta bagaimana idealnya pengelolaan itu dilakukan?

*

Fauzan Nur Ilahi