Laju Ekonomi Pamekasan: Menjaga Pertumbuhan, Memperkuat Koperasi
Sumber gambar: Kabar Madura KAMURA.id – Pertumbuhan ekonomi Pamekasan pada triwulan pertama tahun ini mencapai angka 71,76 persen menurut data Badan Pusat Statistik. Angka itu disebut Bupati Kholilurrahman dalam Sarasehan dan Temu Bisnis di Pendopo Ronggosukowati, Senin (20/7/2026) malam. Angka ini diklaim menempatkan Pamekasan di posisi teratas se-Jawa Timur, sebuah capaian yang menurut Bupati akan dipertahankan sepanjang triwulan kedua, ketiga, dan keempat.
Sehari berikutnya, klaim itu mendapat konfirmasi simbolis. Kholilurrahman menerima penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono, didampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dalam puncak Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar di Bakorwil IV Madura, Pamekasan.
Penghargaan yang sama diterima delapan kepala daerah lain, dari Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Probolinggo, Bupati Malang, Bupati Tulungagung, Bupati Madiun, hingga Wali Kota Malang dan Wali Kota Mojokerto. Namun dari sembilan penerima penghargaan itu, hanya Pamekasan yang dipercaya menjadi tuan rumah perayaan.
Dua peristiwa ini, pertumbuhan ekonomi dan penghargaan koperasi, oleh pemerintah daerah dihubungkan sebagai sebab-akibat. Logikanya sederhana: koperasi sehat, ekonomi rakyat ikut sehat.
Bupati bahkan menyebut sudah menyusun rangkaian kegiatan pelatihan untuk memperbaiki manajemen koperasi, sebuah langkah yang jika benar dijalankan akan menempatkan koperasi bukan sebagai objek seremoni tahunan, melainkan instrumen kebijakan ekonomi yang punya target dan ukuran keberhasilan.
Modal dan Data yang Sudah Ada
Klaim ini punya dasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kholilurrahman menyebut koperasi pesantren di Pamekasan jumlahnya mencapai ratusan. Ini bukan angka kecil untuk sebuah kabupaten, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah koperasi konvensional yang biasa berdiri di kawasan perkotaan.
Pesantren di Madura, dan Pamekasan khususnya, punya struktur sosial yang rapat dan kepercayaan komunal yang kuat, dua modal sosial yang sulit dibangun oleh lembaga keuangan formal dalam waktu singkat, betapapun besar suntikan modalnya. Santri, wali santri, dan alumni pesantren biasanya sudah terikat dalam jaringan ekonomi informal yang saling percaya.
Jika jaringan ini diformalkan lewat koperasi dengan manajemen yang benar, ia berpotensi menjadi jalur distribusi modal yang jauh lebih efisien dibanding birokrasi perbankan, sekaligus lebih tahan terhadap risiko gagal bayar karena diikat oleh norma sosial, bukan semata kontrak hukum.
Di luar koperasi pesantren, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memberi angka yang lebih bisa diverifikasi. Dari target 180 titik pembangunan, 140 unit atau sekitar 78 persen sudah terbangun. Sisa 40 unit diklaim akan rampung bulan ini juga, sehingga secara keseluruhan program ini disebut akan tuntas 100 persen dalam waktu dekat. Terlepas dari pro-kontra terhadap salah satu proyek strategis nasional (PSN) ini, tetap saja bahwa Kopdes Merah Putih sudah berjalan dan seyogyanya bisa dioptimalkan.
Angka 78 persen ini baik di atas kertas, dan patut diapresiasi sebagai capaian administratif. Tapi progres fisik dan kesehatan manajerial adalah dua hal yang berbeda, dan keduanya tidak boleh disamakan begitu saja.
Sebuah koperasi desa bisa saja sudah “terbangun” secara fisik, papan namanya sudah terpasang, kantornya sudah berdiri, namun belum tentu mampu mengejar fungsi ekonominya secara maksimal. Kendala ini bisa berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pengelola yang belum terlatih mengelola pembukuan dan arus kas, minimnya modal awal untuk memulai unit usaha, atau belum terhubungnya koperasi tersebut dengan rantai pasok komoditas unggulan daerah seperti tembakau dan garam.
Bukan di tulisan kali ini untuk membedah kendala teknis itu satu per satu, tapi penting dicatat bahwa dua hal ini berjalan pada kecepatan yang berbeda: membangun gedung koperasi bisa selesai dalam hitungan bulan, membangun kapasitas manajerial yang sehat butuh waktu jauh lebih panjang.
Titik Temu dengan Komoditas Unggulan
Premis yang dibawa oleh tulisan ini adalah: potensi sesungguhnya koperasi di Pamekasan terletak pada kemampuannya menjembatani petani tembakau, petani garam, dan perajin batik tulis dengan pasar yang lebih adil. Selama ini rantai niaga komoditas unggulan Pamekasan kerap dikuasai tengkulak, dengan sistem harga yang tidak berpihak pada produsen di tingkat bawah.
Petani tembakau, misalnya, kerap menghadapi ketidakpastian harga setiap musim panen karena posisi tawar yang lemah di hadapan pembeli besar. Koperasi, jika dikelola dengan manajemen sehat seperti yang dijanjikan Bupati, punya peluang menyeimbangkan struktur pasar tersebut, dengan cara mengonsolidasikan hasil produksi petani secara kolektif sehingga volume tawar mereka meningkat.
Tembakau kualitas super, garam yang diakui secara nasional, dan batik tulis yang sudah punya nama di jagat Indonesia, semua modal ini sudah tersedia dan tidak perlu diciptakan dari nol. Yang belum tentu tersedia adalah kelembagaan yang mampu mengonsolidasikan hasil produksi tersebut secara kolektif, sehingga posisi tawar petani dan perajin tidak lagi berada di titik paling lemah dalam rantai niaga.
Pertumbuhan ekonomi 71,76 persen year on year layak disambut positif. Tapi pertumbuhan makro tidak otomatis berarti pemerataan di tingkat mikro. Koperasi punya potensi menjadi jembatan itu, asalkan pelatihan manajemen yang dijanjikan benar-benar sampai ke titik yang membutuhkan, bukan berhenti sebagai program yang selesai begitu seremoni Harkopnas usai.
Pamekasan sudah mendapat panggung. Yang tersisa adalah membuktikan panggung itu bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan awal dari perubahan struktural yang sesungguhnya.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar