Kekeringan Empat Kabupaten di Madura dan Upaya Mitagasinya
Sumber gambar: suarajatim.id KAMURA.id – Setelah kurang lebih lima hingga enam bulan tanpa hujan, sumur warga dan embung desa di Sampang, Madura, mayoritas mengering.
Kasi Pencegahan dan Kedaruratan BPBD Sampang, Ahmed Basori, menyebut kondisi di desa-desa sangat memprihatinkan.
Pemetaan terbaru BPBD mencatat 81 desa terdampak hingga pertengahan Oktober 2026, naik dari 78 desa pada bulan sebelumnya.
Angkanya naik, belum turun. BMKG sendiri memprediksi awal musim hujan mundur akibat El Niño berintensitas kuat.
Sebaran Kekeringan di Empat Kabupaten
Di Sampang, kondisi paling kritis tersebar di tujuh kecamatan: Kedungdung, Robatal, Karang Penang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan.
BPBD menyiapkan SK perpanjangan status siaga darurat kekeringan, menggandeng Pemprov Jawa Timur, dan mengajukan tambahan anggaran distribusi air bersih.
Di sektor pertanian, BPBD menyiapkan antisipasi gagal panen, termasuk cadangan pangan bagi warga terdampak.
Di Sumenep, 70 desa terdampak dan 271.017 jiwa kesulitan mengakses air bersih. Sumenep menjadi satu dari 25 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status darurat kekeringan.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kamis (15/10/2026). Pemprov mengalokasikan Rp130 juta untuk distribusi air bersih di Sumenep, berupa 540 jeriken 15 liter, 90 tandon 1.200 liter, dan 200 lembar terpal.
Dusun Marang yang dihuni 595 jiwa menerima dua truk tangki masing-masing 5.000 liter, tiga tandon, dua tandon lipat, dan 150 jeriken. Khofifah juga menyebut rencana sumur bor pada awal 2027, sebelum kemarau tahun depan, bila opsinya memungkinkan.
Di Bangkalan, kekeringan meluas ke 57 desa. Kalaksa BPBD Bangkalan, M Zainul Qomar, pada Rabu (14/10/2026) menyampaikan bahwa kemarau diperkirakan berakhir pada pekan ketiga November.
Status darurat kekeringan yang semula berlaku sampai September diperpanjang hingga akhir November 2026. Ia juga mengingatkan potensi angin puting beliung pada musim pancaroba.
Di Pamekasan, 260 jiwa dari dua dusun di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. TNI mengebor sumber air di sana sebagai bagian dari TMMD ke-130, yang berlangsung 13 Oktober hingga 11 November 2026 dengan 150 personel.
Jarin dipilih karena tergolong desa tertinggal sekaligus terdampak kekeringan. Program itu juga membangun jalan, saluran air, MCK, dan 10 rumah layak huni, dengan hibah Rp2 miliar dari Pemkab Pamekasan untuk seluruh kegiatan di desa sasaran.
Jumlah desa terdampak di Sampang, Sumenep, dan Bangkalan saja sudah mencapai 208. Pamekasan belum menyertakan angka serupa dalam data yang tersedia.
Respons Darurat dan Celah Mitigasi
Penanggulangan darurat harus terus berjalan. Warga Jarin yang membeli air dan warga Marang yang menunggu truk tangki tidak bisa menunggu kajian selesai. Distribusi air bersih, perpanjangan status darurat, dan cadangan pangan adalah langkah yang tepat untuk kebutuhan hari ini.
Namun sebagian besar instrumen yang dilaporkan berumur pendek. Jeriken, tandon, dan truk tangki mengantar air, tetapi tidak menambah sumber air desa.
Alokasi Rp130 juta untuk Sumenep, dibagi rata, setara sekitar Rp480 per jiwa dari 271.017 jiwa terdampak. Angka itu hanya mencakup distribusi dan perlengkapan, bukan seluruh biaya penanganan, tetapi cukup memberi gambaran skalanya.
Status darurat di Bangkalan harus diperpanjang, dan desa terdampak di Sampang bertambah selama status itu berlaku.
Rencana sumur bor Gubernur mengindikasikan orientasi jangka panjang. Tujuannya, menurut keterangan yang disampaikan, agar warga tidak terus kesulitan air setiap kemarau.
Dalam rencana itu, ada pengakuan bahwa kesulitan ini berulang. Rencananya sendiri masih bersyarat: dikerjakan bila ada opsi, bila memungkinkan, dan setelah kelayakan teknis diidentifikasi bersama BPBD Jatim.
Syarat teknis itu wajar. Yang perlu dijaga adalah tenggatnya. Awal 2027 harus diperlakukan sebagai janji yang bisa ditagih, lengkap dengan daftar desa dan titik pengeborannya.
Sumber air baru di Jarin pun hadir lewat program pembangunan desa yang berakhir 11 November. Program semacam itu tidak otomatis menjangkau desa lain.
Pada prinsipnya, titik paling rawan dan kerap kali kita saksikan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut: hujan akan turun, status darurat dicabut, dan tekanan untuk bertindak mereda bersama kabar bahwa air kembali mengalir. Pada saat itulah persoalan mudah dianggap selesai.
Mitigasi jelas membutuhkan beberapa hal. Pertama, desa terdampak tahun ini, baik di Sampang, Sumenep, Bangkalan, maupun Pamekasan, dijadikan basis data tetap yang memuat kondisi sumur, embung, jumlah penduduk, dan titik pengeboran yang layak.
Kedua, pembangunan sumur bor dan perbaikan embung ditempatkan dalam perencanaan anggaran reguler sebelum kemarau 2027, bukan diajukan sebagai tambahan setelah darurat ditetapkan.
Ketiga, Pemprov, BPBD kabupaten, dan TNI bekerja dalam satu peta, agar pengeboran tidak bergantung pada kebetulan sebuah desa masuk program lain.
Keempat, antisipasi gagal panen dan cadangan pangan dilembagakan sebagai bagian dari rencana tahunan.
Hanya dengan begitu kita bisa menghindari repetisi tahunan seperti yang kita saksikan selama ini. Hujan pertama akan turun, status darurat akan dicabut, dan truk tangki akan kembali ke pangkalan.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar