Tata Niaga Tembakau yang Tak Punya Wasit
Sumber gambar: klikmadura.com KAMURA.id – Produksi tembakau Pamekasan mencapai 69 ribu ton, bagian dari 178.160 ton yang disumbang Jawa Timur dan Madura.
Angka itu mengemuka saat Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri Syaifullah Munir, menyoroti tata niaga tembakau.
Tabri tidak menyoal volume. Ia menyoal apa yang terjadi ketika daun yang dirawat berbulan-bulan berpindah tangan dari petani ke pembeli.
Di titik itulah, menurutnya, tingginya produksi belum menjamin kesejahteraan petani.
Empat Titik Rawan di Meja Transaksi
Tabri menyebut empat potensi masalah: permainan timbangan, penentuan kualitas melalui tester, keterlambatan pembayaran, dan tembakau rusak yang tak punya kepastian pembelian.
Keempatnya ia sampaikan sebagai potensi, bukan kasus yang dibuktikan satu per satu. Namun polanya terbaca jelas.
Pada setiap titik, pembeli yang memegang angka.
Pembeli yang menetapkan berat di timbangan. Pembeli yang menilai mutu, dan mutu menentukan harga. Pembeli pula yang menentukan kapan uang dibayar dan apakah tembakau yang rusak akan diambil.
Petani menyerahkan hasil panen lebih dulu, lalu menerima keputusan kemudian.
Posisi itu timpang karena petani sulit menunggu. Daun yang sudah dipanen cenderung kehilangan nilai seiring waktu, sehingga menolak harga yang ditawarkan sering berarti menanggung risiko yang lebih besar.
Dalam kondisi ini, selisih timbangan atau penurunan grade sulit digugat. Biaya memperkarakannya bisa lebih besar daripada selisih yang diperjuangkan. Petani akhirnya menerima, dan kerugian yang tak pernah dicatat tak pernah menjadi masalah kebijakan.
Karena itu pertanyaan Tabri tentang lembaga yang menyelesaikan perselisihan menjadi inti persoalan.
Ia mendorong mekanisme pengaduan yang jelas dan menyebut satu opsi: mengaktifkan satuan tugas sebagai lembaga mediasi atau arbitrase bagi petani dan pembeli.
Kata “mengaktifkan” menandakan bahwa wadahnya tampaknya sudah ada. Yang belum jelas adalah fungsinya.
Forum semacam itu mengubah sengketa dari urusan pribadi menjadi urusan yang tercatat. Petani tidak lagi berhadapan sendirian. Pembeli pun tahu ada pihak ketiga yang bisa dimintai putusan. Perubahan ini tidak menuntut tembakau baru atau pabrik baru. Ia hanya menuntut alamat bagi keluhan.
Dana Cukai dan Pertanyaan yang Sama
Cara pandang serupa Tabri terapkan pada dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Target penerimaan cukai nasional 2026 mencapai Rp 225,73 triliun. Alokasi DBHCHT nasional ditetapkan Rp 3,28 triliun, dan Pamekasan disebut menerima sekitar Rp 59 miliar.
Tabri mencontohkan bantuan pupuk ZA senilai sekitar Rp 1,05 miliar yang dinilainya belum menjangkau seluruh kelompok tani. Pengadaan tahun sebelumnya bahkan gagal, dan ia meminta hal itu dievaluasi.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pupuk organik atau kompos. Dengan anggaran yang sama, skema itu berpotensi menjangkau sekitar 1.238 kelompok tani, atau rata-rata sekitar Rp 848 ribu per kelompok. Nilainya kecil, tetapi cakupannya luas, dan cakupan itulah yang ia tuntut dari rancangan bantuan.
Soal industri turunan, Tabri mencatat bahwa sebagian kebutuhan pabrik rokok, dari pengemasan, transportasi, hingga perawatan mesin linting, masih dipasok dari luar Madura. Ia menggagas agar BUMD, misalnya PT AUMM, mengembangkan layanan penunjang di bidang transportasi, perbengkelan mesin linting, dan percetakan. Ia sendiri mengakui syaratnya: BUMD harus ditata, sentra industri hasil tembakau (SIHT) diperkuat, dan regulasinya jelas lebih dulu.
Tiga isu ini, yaitu sengketa transaksi, DBHCHT, dan industri turunan, berpangkal pada satu soal: sejauh mana nilai tembakau tinggal di Pamekasan dan sampai ke orang yang menanamnya. Tabri menyebut pembahasan tembakau selama ini kerap berputar pada cukai, pita cukai, dan dugaan pelanggaran. Perlindungan petani dan pembenahan tata niaga belum menjadi agenda utama.
Angka produksi menjawab seberapa banyak tembakau yang ditanam. Ia tidak menjawab berapa bagian yang kembali ke tangan petani. Pertanyaan Tabri tentang lembaga mana yang menyelesaikan sengketa di meja timbang masih menunggu jawaban.
Sub-bagian ketiga ini disisipkan setelah paragraf “Tiga isu ini…” di akhir sub kedua. Dua paragraf penutup versi sebelumnya (“Angka produksi menjawab…” dan kalimat terakhirnya) diganti dengan penutup di bawah.
KEK Tembakau Madura sebagai Wadah Pemecahnya
Tiga persoalan yang diangkat Tabri sama-sama membutuhkan pengelola yang mengurus rantai tembakau secara terpadu, dari ladang sampai pabrik. Gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura menawarkan bentuk kelembagaan itu.
Titik rawan yang dipetakan Tabri, yakni timbangan, tester, pembayaran, dan tembakau rusak, membutuhkan aturan main yang berlaku sama bagi semua pembeli. Kawasan dengan struktur pengelola sendiri dapat memuat standar timbangan, tata cara penilaian mutu, tenggat pembayaran, dan forum sengketa dalam satu perangkat aturan.
Satuan tugas yang ia usulkan akan punya payung dan wilayah kerja yang jelas, tidak lagi bergantung pada kesediaan masing-masing pihak.
Hal yang sama berlaku pada industri turunan. Pengemasan, transportasi, percetakan, dan perawatan mesin linting yang selama ini sebagian dipasok dari luar Madura adalah jenis kegiatan yang lazim dikumpulkan dalam satu kawasan. Pengusaha tembakau Madura yang mendukung KEK, memandang kawasan ini sebagai wadah yang mengintegrasikan petani, pabrik rokok rakyat, logistik, hingga riset dan inovasi, sehingga nilai tambah tidak lari ke luar Madura.
Soal DBHCHT, DPRD Jawa Timur menyebut target memperkuat rantai nilai tembakau dari budidaya, pengolahan, hingga pasar ekspor. Dalam perencanaan rantai nilai yang utuh, bantuan sarana produksi menjadi bagian dari rancangan bersama. Kelompok tani tidak lagi menunggu pengadaan tahunan yang bisa gagal dan tidak menjangkau semua pihak.
Tabri meminta kepastian bagi petani di meja timbang, arah dana cukai yang lebih tepat sasaran, dan ruang bagi pelaku lokal di industri turunan. Ketiganya dapat ditulis dalam satu aturan kawasan.
Angka produksi menjawab seberapa banyak tembakau yang ditanam. Ia tidak menjawab berapa bagian yang kembali ke tangan petani. Pertanyaan Tabri tentang lembaga mana yang menyelesaikan sengketa masih menunggu jawaban, dan naskah KEK adalah tempat yang layak untuk menulis jawaban itu.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar