x

Pendidikan sebagai Anasir Utama Pembangunan di Madura

waktu baca 4 menit
Kamis, 12 Nov 2026 13:37 45 Kamura

KAMURA.id – H.A.R. Tilaar (1990) dalam bukunya Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI menempatkan pendidikan sebagai bagian yang menyatu dengan pembangunan nasional dan menyiapkan manusia Indonesia menghadapi abad XXI.

Pembangunan dikerjakan manusia. Mutunya ditentukan oleh mutu manusia yang mengerjakannya.

Premis ini mestinya menjadi navigasi dalam upaya membangun Madura. Dua langkah terbaru di pulau ini sejalan dengannya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mewajibkan satu tahun pendidikan prasekolah, dan Pemkab Sampang menekan jumlah anak tidak sekolah (ATS).

Rabu (11/11/2026), Lukman Hakim memberi sambutan di Pendopo Agung Bangkalan dalam Sosialisasi Regulasi Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah Kabupaten Bangkalan 2026 dan Bunda PAUD Menulis.

Kebijakan itu mewajibkan satu tahun prasekolah sebelum anak masuk sekolah dasar (SD). Bupati meminta kepala desa dan perangkat kewilayahan menyosialisasikannya kepada keluarga yang anaknya belum mengikuti PAUD maupun taman kanak-kanak (TK).

Ia menyebut fasilitas yang sudah disediakan. Ada program satu desa satu sarjana, SD dan SMP gratis, peningkatan sarana sekolah, dan Sekolah Rakyat bagi keluarga yang membutuhkan dukungan lebih.

Ia juga menjelaskan bahwa prasekolah tidak dimaksudkan membebani anak dengan pembelajaran akademik seperti di SD. Prasekolah adalah ruang bermain sekaligus ruang mengembangkan kreativitas dan kecerdasan.

Ada alasan mengapa titik masuk di usia dini adalah pilihan yang tepat. Salah satu kategori anak tidak sekolah (ATS) menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah anak yang tidak pernah bersekolah. Anak seperti itu hanya bisa dijangkau sebelum usia SD.

Lukman sendiri mengakui fasilitas belum cukup. Dia menilai bahwa saat ini yang perlu dibangun adalah kesadaran masyarakat agar setiap orang tua memiliki kemauan dan semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Itu sebabnya kepala desa dilibatkan. Pemerintah desa yang paling tahu keluarga mana yang belum menyekolahkan anaknya.

Langkah Pemkab Sampang

Belum lama juga terdapat laporan bahwa jumlah ATS di Sampang turun dari sekitar 28 ribu menjadi sekitar 23 ribu anak. Dengan angka bulat itu, penurunannya sekitar 18 persen.

Capaian ini mengantar Bupati Slamet Junaidi menerima Anugerah Adhiwidya Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Indonesia 2026 kategori Pelopor Penuntasan ATS dan anak putus sekolah di Universitas Negeri Surabaya, Jumat (6/11/2026).

Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang menjalankan Gerbang Sabilillah, singkatan dari Gerakan Bangkit Sadar Kembali ke Sekolah. Salah satu langkahnya adalah menggandeng 272 anggota Muslimat NU untuk memverifikasi dan memvalidasi data sekitar 23 ribu ATS di 186 desa dan kelurahan.

Kerja samanya dihadiri unsur Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappelitbangda, Dispendukcapil, dan DPMD Sampang. Pelibatan Muslimat NU membawa pendataan sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

Pemkab Sampang memfasilitasi calon siswa yang tidak tertampung di Sekolah Rakyat karena kuota penuh agar masuk sekolah negeri tanpa biaya.

Sampang dan Bangkalan menempuh jalur yang berbeda, tetapi arahnya sama. Bangkalan menutup pintu masuk di usia dini. Sampang menarik kembali anak yang sudah keluar dari sekolah. Keduanya menyasar manusia, sebagaimana premis Tilaar.

Ukuran yang Mesti Dikejar

Angka dasarnya menunjukkan seberapa jauh Madura tertinggal. BPS mengukur rata-rata lama sekolah (RLS), yaitu rerata tahun sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Menurut Databoks Katadata, RLS Sampang pada 2025 hanya 5,19 tahun, terendah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rata-rata provinsi 8,39 tahun dan nasional 9,07 tahun. Madiun, yang tertinggi di Jawa Timur, mencapai 12,12 tahun. Selisihnya dengan Sampang hampir tujuh tahun, sama dengan seluruh jenjang SD.

Bangkalan mencatat 6,15 tahun. Sumenep 6,24 tahun, peringkat 36 dari 38. Pamekasan sekitar 7,29 tahun, tertinggi di Madura tetapi masih di bawah rata-rata provinsi. Pada 2025 keempatnya hanya naik 0,11 sampai 0,14 tahun dari tahun sebelumnya.

Kenaikan sekecil itu punya penjelasan. RLS dihitung dari penduduk dewasa. Anak yang kembali bersekolah hari ini baru memperbaiki angka itu ketika mereka sudah berusia 25 tahun. Karena itu, penurunan ATS di Sampang dan kewajiban prasekolah di Bangkalan harus dibaca sebagai kerja jangka panjang. Hasilnya tidak akan tampak penuh dalam satu periode jabatan bupati.

Kuantitas pun belum seluruh pekerjaan. Premis Tilaar menyangkut mutu manusia, dan mutu bergantung pada sekolahnya.

Maka tidak heran jika Dispendik Sampang mengusulkan ratusan sekolah rusak agar mendapat program revitalisasi dari Kemendikdasmen, dengan nasib usulan yang belum jelas. Anak yang kembali ke kelas perlu bangunan yang layak dan guru yang cakap. Pendidikan yang dikelola baik memberdayakan, karena melahirkan warga yang mampu menjadi pelaku pembangunan.

Jalan, kawasan industri, irigasi, dan layanan kesehatan tetap dibutuhkan Madura. Urutannya yang perlu ditegaskan. Lukman menyebut pendidikan sebagai investasi yang nilainya melampaui warisan berupa tanah atau rumah.

Pembangunan fisik di Madura akan terus berjalan. Kita dapat berkata, tanpa penduduk yang lebih lama bersekolah, manfaat terbesarnya cenderung jatuh pada orang lain, dan warga setempat tinggal menonton.

*

Fauzan Nur Ilahi

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x