Membaca Relasi Islam, Kekuasaan, dan Masyarakat di Madura

KAMURA.id – Tidak banyak buku atau literatur yang membahas soal bagaimana perkembangan serta erat kelindan antara Islam, kekuasaan atau negara, dan masyarakat di Madura, apalagi jika mesti mengkomparasikannya dalam dua era yang berbeda. Namun, Yanwar Pribadi melakukan itu melalui bukunya yang berjudul Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura (2018). Buku ini terbit lewat Routledge, masuk dalam Routledge Contemporary Southeast Asia Series.

Pribadi tidak berhenti pada deskripsi keislaman Madura sebagai fenomena kultural semata. Ia menempatkan Islam, negara, dan masyarakat sebagai tiga entitas yang saling berkelindan, dibentuk oleh sejarah panjang dan diuji dalam dua babak politik Indonesia yang berbeda: akhir Orde Baru dan awal era pasca-Orde Baru (Era Reformasi).

Perbandingan lintas periode ini menjadi salah satu kekuatan utama buku. Ia memperlihatkan bagaimana pola relasi Islam-politik di Madura bergeser mengikuti perubahan struktur kekuasaan di tingkat nasional.

Yang Luput dari Literatur

Pribadi menulis bahwa kekuatan Islam di negara-negara sekuler menghadirkan tantangan tersendiri bagi banyak negara, termasuk Indonesia sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar sekaligus demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dari titik pijak ini ia membangun argumen bahwa Madura layak menjadi lensa untuk memahami persoalan tersebut secara lebih dekat.

Alasan pemilihan Madura sebagai lokus penelitian cukup spesifik. Pribadi mencatat bahwa pulau ini memiliki salah satu relasi paling kompleks antara Islam dan politik selama tahun-tahun terakhir Orde Baru hingga awal masa reformasi.

Madura juga dikenal sebagai kawasan Muslim yang kuat dengan tradisi religius sekaligus kultural yang sangat mendalam, namun kenyataan ini sebagian besar luput dari perhatian literatur tentang Islam dan politik di Indonesia.

Tulisan ini hadir guna menjelaskan mengapa buku semacam ini terasa penting. Ia mengoreksi bias literatur yang selama ini menempatkan Madura sekadar sebagai pinggiran budaya Jawa, padahal pulau ini punya jalur sejarah keislaman dan politiknya sendiri.

Buku ini mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk karakter Islam dan politik kontemporer di Madura, sekaligus mengurai bentuk-bentuk relasi antara Islam dan politik, antara negara dan masyarakat, antara konflik dan akomodasi, serta antara kesalehan, tradisi, dan kekerasan di kawasan tersebut.

Rangkaian tema ini menunjukkan bahwa Pribadi tidak memperlakukan Islam Madura sebagai satu blok tunggal. Ia membedah lapisan-lapisan yang kerap tumpang tindih: tradisi keagamaan yang hidup berdampingan dengan kekerasan komunal, kesalehan personal yang berinteraksi dengan kalkulasi politik lokal, serta negara yang harus bernegosiasi dengan otoritas keagamaan informal di tingkat desa.

Demokratisasi dan Desentralisasi sebagai Latar

Selain relasi Islam-politik, buku ini juga menyoroti bentuk dan karakter proses demokratisasi dan desentralisasi dalam politik lokal Madura. Dua proses ini menjadi latar penting karena periode yang dikaji Pribadi bertepatan dengan transisi Indonesia dari sentralisme Orde Baru menuju otonomi daerah pasca-1998.

Di titik ini kekuatan analisis Pribadi terlihat jelas. Ia tidak memisahkan dinamika keagamaan dari perubahan struktur pemerintahan, melainkan menunjukkan keduanya berjalan beriringan dan saling membentuk.

Riset Pribadi bertumpu pada kerja lapangan antropologis yang ekstensif dipadukan dengan penelitian historis. Kombinasi metode ini memungkinkan buku menghadirkan data yang tidak hanya bersifat dokumenter, tetapi juga bersumber dari pengamatan langsung atas praktik keagamaan dan politik di masyarakat Madura. Temuan lapangan semacam ini memvalidasi kerangka teoretis yang dibangun Pribadi tentang hubungan negara dan masyarakat sebagai relasi yang terus dinegosiasikan, bukan hierarki yang tetap.

Kontribusi buku Pribadi melampaui kajian tentang Madura semata. Pribadi menyatakan bahwa pengalaman kawasan ini dalam menghadapi persoalan Islam dan politik dapat menerangi lintasan sosial-politik negara Muslim berkembang lain yang tengah menjalani transformasi demokratis serupa.

Klaim ini masuk akal jika mempertimbangkan posisi Madura sebagai kawasan dengan tradisi keislaman kuat namun tetap berada dalam kerangka negara-bangsa yang secara formal sekuler, situasi yang juga dihadapi banyak negara Muslim lain di Asia dan Afrika.

Tradisi Kajian Lokal yang Masih Minim

Dalam bukunya, Yanwar Pribadi mendaku bahwa dirinya menjabat sebagai Asisten Profesor Sejarah Lokal di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minat risetnya mencakup studi politik dan budaya Muslim, kewargaan, kekerasan politik dan kultural, serta kajian pedesaan.

Latar belakang ini memang konsisten dengan pendekatan buku yang menempatkan Madura bukan sebagai objek eksotis, melainkan sebagai medan sosial-politik yang kompleks dan layak dianalisis dengan kerangka yang sama seriusnya seperti kajian atas Jawa atau Aceh.

Bagi pembaca yang berkecimpung dalam kajian Madura, buku ini menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan: kerangka akademik yang mengakui kerumitan relasi Islam, negara, dan masyarakat di pulau ini tanpa menyederhanakannya menjadi klise tentang kekerasan atau fanatisme keagamaan.

Pribadi memperlakukan tradisi, kesalehan, dan kekerasan sebagai tiga hal yang bisa hadir bersamaan dalam satu masyarakat, tanpa harus saling meniadakan.

Karya semacam ini mengingatkan bahwa literatur tentang Madura masih jauh dari lengkap. Ruang kosong yang diisi Pribadi memperlihatkan betapa banyak sisi pulau ini yang belum tersentuh kajian akademik mendalam, terutama yang menyangkut relasi kekuasaan dan keagamaan pada level lokal. Selama ruang itu tetap kosong, buku seperti ini akan terus relevan dibaca, baik oleh akademisi maupun siapa pun yang ingin memahami Madura melampaui narasi permukaan.

*

Fauzan Nur Ilahi