
Sumber gambar: Kabar Madura KAMURA.id – “Meskipun garam secara resmi bukan lagi komoditas yang dikontrakkan, cara garam diproduksi dan diedarkan masih sangat kental dengan sisa-sisa praktik lama.”
(Hubb de Jonge dalam “Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi: Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura”, hal. 30)
*
Apa yang dimaksud dengan “sisa-sisa praktik lama” oleh De Jonge dalam kalimat yang saya nukil di awal tulisan ini, merujuk kepada praktik monopoli, baik oleh perusahaan atau oleh tangan-tangan negara.
Dulu, di era kolonial sebagaimana yang diulas oleh De Jonge, proses perpajakan dan penjualan komoditas garam betul-betul dimonopoli oleh pemerintah melalui pihak ketiga yang disebut pemborong. Melalui rantai ini, petani garam sama sekali tidak memiliki posisi daya tawar. Sebab kendati mereka posisinya adalah produsen, tetapi seluruh aspek yang melingkupinya seperti fluktuasi pasar, penentuan harga, dan proses edar, sepenuhnya dimonopoli pemerintah.
Hari ini, praktik yang demikian tidak sepenuhnya hilang. Sekalipun sudah menjadi truisme bahwa garam menjadi komoditas penting bagi republik ini, bahkan jauh sebelum Indonesia itu eksis menjadi sebuah wujud negara, petani garam selalu saja menjadi pihak yang tak pernah diuntungkan.
Hari ini kita melihat itu di Pamekasan.
Harga Ditentukan Pembeli
Harga garam di tingkat petani Pamekasan dilaporkan kembali turun hingga Rp1.500 per kilogram. Sebagian petani hanya memperoleh sekitar Rp1 juta dari hasil penjualan garam.
Paradoksnya, penurunan ini terjadi persis saat hasil produksi sedang melimpah. Panen yang banyak seharusnya menjadi kabar baik. Tetapi bagi petani garam, ia justru menjadi alasan harga melemah.
Hari ini bisa kita baca laporan yang dipublikasi oleh Kabar Madura. Riyadlus Sholihin, petani garam muda asal Desa Lembung, Kecamatan Galis, di laporan itu mengatakan bahwa petani tidak punya banyak pilihan selain melepas hasil panen dengan harga yang ditentukan pembeli.
Solihin juga Ketua Forum Petani Muda Garam Madura (FPMGM). Karena itu ia mendesak pemerintah pusat segera menetapkan harga pokok produksi (HPP) garam sebagai acuan transaksi di tingkat petani.
Menurutnya, HPP penting untuk melindungi petani dari gejolak harga, terutama ketika memasuki masa panen raya. Dengan batas harga yang jelas, petani diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih baik.
“Agar petani memiliki patokan harga dan tidak terus-menerus dirugikan oleh permainan pasar,” ungkapnya.
Angka yang ia usulkan berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.
“Kalau HPP ditetapkan Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram, itu sudah sama-sama menguntungkan, baik untuk petani dan pembeli,” jelasnya.
Usulan itu hanya Rp500 hingga Rp1.500 di atas harga sekarang, dan masih jauh di bawah Rp10 ribu hingga Rp15 ribu yang menjadi harga garam olahan di pasaran.
Begitulah logika para petani, permintaannya tidak pernah berlebihan. Permintaan mereka bukan demi akumulasi modal supaya kekayaan melimpah ruah, tetapi demi alasan bertahan hidup dan dapur keluarga.
Solihin juga menyoroti selisih harga di hilir. Garam yang dibeli dari petani dengan harga rendah dapat diproses ulang oleh pabrik, lalu dipasarkan sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram. Harga itu memang harga setelah pengolahan, dan pengolahan memerlukan ongkos. Namun selisihnya kira-kira tujuh hingga sepuluh kali lipat dari harga yang diterima petani.
Bagi petani garam seperti Solihin, kesenjangan inilah yang membuat pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan. Kebijakan harga yang jelas belum ada, sehingga petani berpotensi terus berada pada posisi tawar yang lemah dalam rantai perdagangan garam. Ketidakpastian harga itulah yang masih membayang-bayangi petani garam Pamekasan.
Keputusan yang Menunggu di Pusat
Solihin sudah menempuh jalur yang tersedia. Ia menyampaikan persoalan ini lewat audiensi bersama pihak eksekutif dan legislatif di Pamekasan. Hasilnya belum berupa kepastian, sebab pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan HPP.
Karena itu ia berharap pemerintah pusat, melalui kementerian terkait maupun Presiden, merespons aspirasi petani garam. Menurutnya, penetapan HPP menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan kepastian dalam tata niaga garam nasional.
Di tempat yang berbeda, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan Abdul Fata membenarkan duduk perkara itu. Hingga kini belum ada acuan HPP garam yang ditetapkan pemerintah pusat, dan harga di tingkat petani masih mengikuti mekanisme pasar.
Pemerintah daerah tidak berwenang menentukan harga pembelian garam. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga garam di lapangan dan sudah menyampaikan aspirasi HPP itu.
Rantainya jelas. Petani meminta kepada daerah, daerah memantau dan meneruskan, sementara keputusan ada di pusat. Petani berada di ujung yang paling jauh dari keputusan itu.
Pada era pemborong ala kolonial yang dibahas De Jonge, penentuan harga sepenuhnya di tangan pemerintah. Pada hari ini, penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Di antara dua ujung itu, posisi petani tidak berubah. Mereka tidak ikut menentukan.
Dulu tidak ada ruang bagi petani untuk menawar, dan kini pemerintah daerah mengakui tidak punya kewenangan untuk menetapkan acuan. Bentuknya berbeda, tetapi akibatnya serupa. Harga ditetapkan oleh pihak lain, dan satu-satunya pilihan petani adalah menerimanya.
Pada prinsipnya, negara tidak boleh membiarkan harga garam sepenuhnya diserahkan kepada pembeli, apalagi pada masa panen raya. Tuntutan HPP dari petani Pamekasan itu valid. Itulah suara paling jujur dari para petani supaya negara hadir di titik yang selama ini kosong.
Sampai keputusan itu datang, sisa praktik lama yang dimaksud De Jonge akan selamanya eksis dalam wajah berupa-rupa.
*
Fauzan Nur Ilahi

Tidak ada komentar