Jejak Industri Hasil Tembakau dalam Pola Penurunan Kemiskinan di Madura
KAMURA.id – Penurunan angka kemiskinan di Pamekasan menjadi salah satu kabar baik dari Madura dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Kota Gerbang Salam turun dari 13,44 persen pada 2024 menjadi 12,77 persen pada 2025. Dalam rentang satu tahun, sekitar 4,94 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori miskin. Jumlah penduduk miskin yang sebelumnya mencapai 123,46 ribu jiwa kini menyusut menjadi 118,52 ribu jiwa.
Capaian ini terbilang signifikan karena melampaui proyeksi BPS yang sebelumnya memperkirakan penurunan baru akan terjadi pada 2027. Bahkan, dengan angka tersebut, Pamekasan kini menempati posisi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Madura.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sekaligus bukti bahwa program pembangunan dan pemberdayaan mulai menunjukkan hasil.
Namun, sebagaimana diingatkan banyak pihak, angka statistik tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu lahir dari proses sosial-ekonomi yang panjang dan kompleks, yang perlu dibaca lebih dalam agar tidak berhenti pada euforia semata.
Pola Madura: Sumenep, Bangkalan, dan Pamekasan
Penurunan kemiskinan di Pamekasan bukan fenomena tunggal. Sebelumnya, KAMURA juga memuat kabar serupa dari Sumenep dan Bangkalan. Jika ketiga wilayah ini dibaca secara bersamaan, muncul satu pola penting: penurunan kemiskinan di Madura cenderung bergerak seiring dengan menguatnya sektor-sektor ekonomi rakyat, terutama yang berbasis tenaga kerja padat.
Dalam konteks Madura, sektor itu tak bisa dilepaskan dari industri hasil tembakau. Bukan hanya sebagai komoditas pertanian, tembakau telah lama membentuk struktur ekonomi lokal yang khas: menghubungkan petani, buruh rajang, pekerja linting, pabrik rokok lokal, hingga jaringan distribusi. Ketika sektor ini bergerak relatif stabil, dampaknya langsung terasa pada rumah tangga masyarakat kelas bawah.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman secara terbuka menyebut masifnya pabrik rokok lokal atau rokok rakyat ini sebagai salah satu pendorong utama penurunan kemiskinan. Industri ini membuka dan menyerap banyak tenaga kerja, terutama bagi mereka yang sulit masuk ke sektor formal lain. Selain itu, stabilnya harga tembakau di tingkat petani dalam beberapa tahun terakhir turut memperkuat ekonomi desa.
Di daerah dengan keterbatasan lapangan kerja, industri tembakau berfungsi sebagai katup pengaman sosial. Ia memang bukan tanpa masalah, tetapi faktanya menjadi sektor yang paling nyata menyerap tenaga kerja dan mengurangi tekanan kemiskinan. Jika sektor ini dilemahkan tanpa alternatif ekonomi yang sepadan, maka ruang hidup masyarakat kecil justru semakin menyempit.
Di sinilah letak persoalan mendasar: pengurangan kemiskinan di Madura tidak bisa dilepaskan dari keberlangsungan industri tembakau. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan menutup mata terhadap realitas sosial-ekonomi yang bekerja di lapangan.
Rokok Ilegal dan Cara Pandang yang Setengah Selesai
Sayangnya, pembacaan atas industri tembakau di Madura sering kali berhenti pada isu rokok ilegal. Praktik ini memang bermasalah dan tidak bisa dibenarkan secara hukum. Namun, melihatnya semata-mata sebagai pelanggaran tanpa konteks adalah cara pandang yang setengah selesai.
Rokok ilegal kerap dijadikan kambing hitam, sementara struktur industri yang timpang luput dari perhatian.
Dominasi merek-merek besar, ketatnya regulasi cukai, dan minimnya perlindungan bagi produsen kecil menciptakan situasi serba sempit bagi industri rakyat.
Dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat terdorong mencari celah demi bertahan hidup. Bukan untuk membela praktik ilegal, melainkan untuk memahami bahwa ia lahir dari struktur kebijakan yang belum sepenuhnya adil.
Jika industri tembakau tetap dibiarkan hanya menguntungkan pemain besar, lapangan kerja tidak akan berkembang. Dan tanpa perluasan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Lalu, Bagaimana?
Usulan Bupati Pamekasan terkait penambahan kelas cukai (misalnya cukai kelas empat) menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan saat ini belum sepenuhnya berpihak pada industri kecil. Perlindungan semacam ini penting agar pabrik rokok lokal dapat tumbuh secara legal, sekaligus menekan praktik ilegal.
Namun, langkah parsial tidaklah cukup. Karena itu, KAMURA menggodok gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau untuk Madura.
Gagasan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang lebih serius dan menyeluruh: menata industri tembakau dari hulu ke hilir, memberi kepastian hukum bagi pelaku kecil, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah bagi daerah dan negara.
KEK Tembakau bukanlah pembelaan terhadap praktik yang menyimpang, melainkan upaya keluar dari cara pandang yang setengah-setengah.
Gagasan ini menawarkan kerangka kebijakan yang lebih jujur membaca realitas Madura: bahwa industri tembakau adalah penopang utama ekonomi rakyat yang tidak bisa terus dibiarkan berjalan di wilayah abu-abu.
Membaca penurunan kemiskinan di Pamekasan dan Madura secara luas menuntut keberanian untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya merayakan angka, tetapi juga membenahi fondasi ekonomi yang menopangnya. Tanpa itu, kita hanya akan sibuk mencela gejala, tanpa pernah menyentuh akar persoalan. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar