Elit Lokal, Petani, dan Masa Depan Tembakau Madura

KAMURA.id – Selasa siang (21/7/2026) di Gedung Bakorwil IV Madura, di sela agenda resmi yang dihadirinya, Khairul Umam alias Haji Her menyempatkan bicara pada wartawan. Yang ia sampaikan adalah terkait dengan nasib petani tembakau Madura yang sebentar lagi memasuki masa panen.

Sebagai Ketua Paguyuban Petani dan Pengusaha Tembakau Madura (P4TM) Pamekasan sekaligus CEO Bawang Mas Group, ia menegaskan satu hal: musim panen 2026 sudah di depan mata, dan petani tembakau Pamekasan harus mendapat harga yang adil.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Sekolah Rakyat Sampang: Gedung Sudah Berdiri, Bangku Kelas Satu Masih Kosong

93 Kamura

“Sebagai Ketua P4TM dan pelaku usaha, tanggung jawab saya dobel. Kami harus memastikan petani Pamekasan mendapatkan harga yang adil dan kepastian pasar untuk hasil panennya,” tegasnya.

Kalimat memang hanya kalimat. Tetapi bagi para petani, ungkapan Haji Her ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar kalimat. Ia juga mengejawantah menjadi harapan banyak orang.

Haji Her tidak bicara sebagai pengamat dari luar. Ia berdiri di dua kaki sekaligus, sebagai ketua paguyuban yang mewakili kepentingan petani, dan sebagai pelaku usaha yang membeli hasil panen mereka. Posisi rangkap ini, dalam banyak kasus lain, justru rawan jadi sumber konflik kepentingan. Tapi di titik itulah justru terletak hal yang menarik untuk dibaca lebih jauh.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Madura United dan Harapan Madura di Musim Baru

76 Kamura

Sinergi Elit Lokal dan Petani

Kita sering membayangkan elit lokal sebagai sosok yang berjarak dari tegal, dari keluarga petani, dari petikan panen. Haji Her mematahkan bayangan itu.

Soal harga beli, ia mengakui Bawang Mas Group belum bisa mengumumkan angka secara rinci karena masih menunggu regulasi dan acuan resmi dari pemerintah daerah. Tapi prinsipnya ditegaskan lebih dulu, bukan ditunda sampai regulasi turun.

“Kami ikut aturan. Tapi prinsip kami jelas: petani tidak boleh dirugikan. Harga harus menguntungkan,” tegasnya.

Kalimat itu menarik justru karena kejujurannya. Ia tidak berjanji angka yang belum bisa ia pastikan. Tapi ia mengunci komitmennya pada satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Ini beda dengan pola lama di mana elit ekonomi memilih diam total sampai semua variabel jelas, sementara petani dibiarkan menunggu tanpa kepastian arah.

Yang juga penting, sebagaimana diungkapkannya, tim Bawang Mas Group tengah mengevaluasi daya tampung gudang secara menyeluruh. Kita juga berharap gudang-gudang dan pabrik rokok rakyat yang lain juga melakukan hal yang sama. Sebab ini bukan detail administratif belaka. Upaya ini juga menentukan kapasitas serapan yang menjadi salah satu variabel yang selama ini menentukan apakah panen petani berakhir di gudang perusahaan dengan harga wajar, atau berakhir di tangan tengkulak dengan tokok yang menggerus untung mereka.

Ketika elit lokal seperti Haji Her berkomitmen menjaga proses penyerapan berjalan tertib dan lancar, dampaknya langsung menyentuh dapur rumah tangga petani, bukan sekadar angka di laporan tahunan.

Maka, tidak keliru rasanya jika kita melihat ini sebagai secercah kabar baik. Sinergi antara paguyuban petani, pemerintah, dan perusahaan swasta yang terus diperkuat, seperti yang diharapkan Haji Her, adalah fondasi bagi ekosistem tembakau yang stabil. Dan ekosistem yang stabil punya konsekuensi ekonomi yang nyata, bukan cuma bagi petani, tapi bagi Madura secara keseluruhan.

Belajar dari Emilia-Romagna

Untuk melihat potensi jangka panjang dari pola ini, ada baiknya kita menengok contoh dari tempat yang jauh secara geografis tapi dekat secara logika ekonomi: Emilia-Romagna di Italia utara.

Wilayah ini dikenal luas sebagai salah satu ekonomi koperasi terpadat di dunia. Riset dan liputan dari berbagai lembaga menyebut koperasi di sana menyumbang sekitar 30 persen produk domestik bruto regional, sebagian bahkan mencatat kontribusinya menembus angka di atas 40 persen jika dihitung bersama efek turunannya pada distribusi dan pelatihan tenaga kerja. Hampir dua dari tiga penduduknya tercatat sebagai anggota koperasi.

Model ini tumbuh bukan dari intervensi negara semata, tapi dari komitmen komunitas, tradisi gotong royong, dan jejaring lintas sektor antara warga, pemerintah lokal, serta federasi koperasi yang saling menopang.

Kuncinya bukan skala organisasinya, tapi cara kerjanya. Elit ekonomi di Emilia-Romagna, entah pengelola koperasi produksi atau bank lokal, tidak berjarak dari basis produksi. Mereka terlibat langsung dalam rantai nilai yang mereka pimpin, mirip dengan posisi Haji Her yang merangkap ketua paguyuban dan pelaku usaha sekaligus. Struktur ini membuat kepentingan pelaku usaha dan kepentingan produsen kecil tidak lagi berhadap-hadapan, melainkan terikat dalam satu ekosistem yang sama.

Tentu tulisan ini perlu jujur: skala Pamekasan dan Emilia-Romagna jauh berbeda, dan sejarah kelembagaan keduanya juga tidak identik. Emilia-Romagna dibangun di atas jaringan koperasi yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19, dengan dukungan regulasi regional yang matang. Pamekasan baru merintis pola sinergi semacam ini dalam konteks satu komoditas, tembakau, dan masih bergantung pada regulasi harga yang belum final. Perbandingan ini bukan untuk menyamakan keduanya secara mentah, tapi untuk menunjukkan arah yang mungkin ditempuh kalau pola kolaborasi elit-petani-pemerintah di Madura terus dirawat dan diperluas.

Ekonomi yang Tumbuh dari Bawah

Kembali ke Pamekasan, komitmen Haji Her sesungguhnya menjawab kegelisahan lama petani tembakau: ketidakpastian pasar dan harga yang timpang setiap musim panen tiba. Ketika elit lokal seperti dirinya memilih berdiri sejajar dengan petani, bukan di atas mereka, ekonomi rakyat punya peluang tumbuh dari akar yang sama yang selama ini menopang hidup mereka.

Tulisan ini tidak hendak berpura-pura (apalagi menutupi) bahwa semua persoalan telah usai. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang menggunung, mulai dari regulasi harga yang hingga kini belum menemukan titik final, kapasitas gudang yang masih dalam tahap evaluasi ketat, hingga ketergantungan struktural daerah ini pada satu komoditas unggulan. Semua itu adalah batu sandungan nyata yang harus diatasi agar petani tidak terus-menerus berada di posisi paling rentan.

Tanpa solusi atas celah-celah ini, fondasi ekonomi tembakau tetaplah rapuh dan setiap lonjakan harga maupun gagal panen bisa dengan mudah menggulingkan kesejahteraan yang sudah susah payah dibangun. Dan karenanya, gagasan soal KEK Tembakau Madura mesti terus digalakkan.

Meskipun demikian, kita mesti melihat navigasi yang sedang dituju saat ini sudah berada di jalur yang benar. Yang paling menggembirakan adalah mulai terbangunnya sinergi antara elit dan rakyat, sebagaimana mulai terlihat jelas di wilayah Pamekasan.

Ketika para pemilik modal, tokoh agama, dan petani sama-sama memiliki kepentingan untuk menjaga ekosistem ini, maka stabilitas bukan lagi sekadar wacana. Dengan kolaborasi yang terus dipupuk, ekonomi tembakau Madura memiliki modal sosial yang kuat untuk tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan, melewati tantangan-tantangan struktural yang masih menghadang di depan mata. Apalagi jika ditopang dengan kebijakan yang berpihak. Semoga.

*

Fauzan Nur Ilahi