Kebijakan Pemkab Sumenep Soal Bahasa Madura di MPLS: Antara Seremoni dan Komitmen
Sumber gambar: kabarmadura.id KAMURA.id – Sumenep menetapkan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar wajib selama MPLS tahun ajaran ini. Siswa juga diimbau memakai baju Sakera, busana Keraton, atau batik khas Sumenep selama masa orientasi berlangsung.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Mohammad Iksan, menyebut kebijakan itu sebagai turunan dari Perbup Nomor 55 Tahun 2025, sekaligus tindak lanjut atas apresiasi Kemendikdasmen terhadap program pelestarian bahasa daerah yang selama ini dijalankan kabupaten tersebut.
Kabar ini pantas disambut baik. Walaupun kita juga mesti menyisakan ruang untuk bertanya: apakah kebijakan ini akan menjadi pintu gerbang untuk upaya melestarikan bahasa Madura, atau berhenti sebagai seremoni MPLS yang usai begitu masa orientasi selesai?
Pertanyaan ini memiliki dasar. Data terakhir yang dipaparkan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, memberi gambaran yang tidak bisa dianggap enteng: setiap dua minggu, dunia kehilangan satu bahasa daerah.
Dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 11 di antaranya sudah dinyatakan punah pada 2019, dan 24 bahasa lain mulai mengalami kemunduran penutur pada 2021. Bahasa Sunda, yang penuturnya berjumlah puluhan juta, kehilangan dua juta penutur hanya dalam sepuluh tahun.
Jika bahasa sebesar itu bisa tergerus, bahasa Madura, betapapun besar jumlah penuturnya di Jawa Timur, tidak berada di posisi aman.
Pemetaan Badan Bahasa Kemendikbud sejak 1991 sampai 2017 mencatat 13 bahasa daerah telah punah, sebelas di antaranya di Maluku dan dua di Papua. Yang menarik dari catatan itu bukan sekadar jumlahnya, tapi penyebabnya: kepunahan bahasa daerah, menurut penelitian tersebut, utamanya terjadi karena penutur sendiri berhenti mewariskan bahasanya kepada anak-anak mereka. Bukan dilarang oleh negara, bukan pula digusur paksa. Bahasa itu hilang karena orang tua diam-diam memilih bahasa lain untuk anaknya, biasanya karena bahasa lain itu dianggap lebih berguna secara ekonomi atau sosial.
Dari titik pijak ini, kebijakan yang diambil olek Pemkab Sumenep menjadi penting. Kebijakan itu menyasar persis titik yang paling rawan: transmisi antar generasi.
MPLS adalah momen ketika siswa baru pertama kali menapaki identitas kelembagaan mereka sebagai bagian dari sekolah. Kalau di momen itu bahasa Madura dihadirkan sebagai bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi, bukan sekadar dipelajari sebagai mata pelajaran, maka ada pesan yang tersampaikan: bahasa ini bukan warisan museum, melainkan alat hidup untuk berpikir dan bicara hari ini.
Seremoni yang Rawan Menguap
Tapi persis di titik itu jugalah kerawanannya. Kebijakan yang hanya berlaku selama MPLS gampang jatuh menjadi seremoni: sesuatu yang meriah sesaat, difoto, diunggah, lalu selesai begitu siswa kembali ke rutinitas belajar mengajar biasa dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.
Baju adat yang dikenakan sehari dua hari tidak serta merta menumbuhkan kecintaan pada budaya, sebagaimana bahasa yang dipakai seminggu tidak serta merta membalikkan tren penurunan penutur.
Berkaca pada praktik dari daerah lain justru menunjukkan bahwa dampak nyata baru terasa ketika bahasa daerah dipakai secara konsisten, bukan seremonial.
Di Sumba Timur, program pembelajaran kelas awal berbahasa daerah menunjukkan hasil yang kelihatan langsung pada kemampuan membaca anak-anak yang sebelumnya kesulitan. Begitu bahasa daerah dijadikan bahasa pengantar, kelas menjadi lebih hidup dan literasi dasar ikut naik.
Pola yang sama terlihat di Bali, lewat aplikasi PARASALI yang memadukan kamus, permainan, dan nyanyian berbahasa Bali, dan sudah dipakai lebih dari 61 ribu pengguna hingga 2026. Yang membedakan program semacam ini dari sekadar imbauan berpakaian adat adalah keberlanjutannya. Bahasa daerah dipakai bukan sebagai pernik acara, tapi sebagai medium belajar sehari-hari.
Sumenep, dengan modal budaya yang jauh lebih kaya dari sekadar bahasa, sebetulnya punya bahan untuk melangkah lebih jauh dari itu. Saya kembali teringat pada arsitektur tradisional Madura, terutama sistem tanean lanjhang yang mengikat roma, pandhepa, dan dapor dalam satu tata ruang yang penuh makna.
Nilai-nilai itu, sebagaimana bahasa Madura, juga nyaris tidak pernah ditransmisikan secara serius lewat jalur pendidikan formal. Keduanya sama-sama hidup dalam praktik masyarakat, tapi absen dari kurikulum yang mengajarkan generasi muda mengapa hal-hal itu penting.
Dari Seremoni ke Kurikulum
Maka langkah yang mesti diambil setelah MPLS bukan sekadar mempertahankan kewajiban berbahasa Madura selama satu minggu orientasi, melainkan memasukkannya ke dalam struktur pembelajaran yang lebih panjang.
Bahasa Madura semestinya hadir bukan hanya sebagai muatan lokal yang diajarkan dua jam seminggu, tapi sebagai bahasa pengantar aktif setidaknya di kelas-kelas awal, sebagaimana yang dilakukan Sumba Timur dan Nagekeo.
Begitu juga dengan nilai-nilai kebudayaan Madura yang lain, dari arsitektur hingga filosofi téngka, yang semestinya masuk sebagai materi ajar, bukan sekadar latar pelengkap acara sekolah.
Ini juga menuntut kesiapan guru. Program di Jawa Barat melatih ratusan guru utama revitalisasi bahasa daerah sebelum kebijakan itu diturunkan ke kelas-kelas. Sumenep perlu memastikan bahwa guru-gurunya sendiri fasih dan nyaman menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa pengantar, bukan cuma menyuruh siswa memakainya tanpa dukungan pengajaran yang memadai.
Pemkab Sumenep tidak boleh berhenti pada Perbup yang mengatur MPLS. Dukungan itu mesti berlanjut ke kebijakan kurikulum yang lebih permanen, dengan indikator keberhasilan yang jelas, bukan sekadar dokumentasi seremonial yang berhenti begitu masa pengenalan sekolah usai.
Bahasa yang hanya dipakai sepekan dalam setahun tidak akan pernah cukup untuk melawan tren yang mengancamnya sepanjang tahun. Dan masyarakat Madura sendiri, bukan hanya pemerintah, yang mesti menjaga agar bahasa ini tetap menjadi alat berpikir generasi mudanya, bukan sekadar kostum yang dikenakan seminggu lalu dilepas kembali.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar