Koperasi Merah Putih di Sampang dan Upaya Menggerakkan Ekonomi dari Akar
KAMURA.id — Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, kembali menegaskan komitmennya pada penguatan ekonomi berbasis lokal. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah daerah mencoba menghadirkan model pemberdayaan baru yang berpijak pada kekuatan riil masyarakat, yakni sektor pertanian dan perikanan. Dua sektor ini bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi Sampang, tetapi juga napas kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Madura.
Langkah ini tampak sederhana, namun memiliki makna strategis. Ketika daerah mulai menatap potensi lokalnya secara serius, sesungguhnya mereka sedang berusaha membangun ketahanan ekonomi dari akar.
“Fokus utamanya ada pada sektor pertanian, perikanan atau nelayan di wilayah pesisir, serta potensi pengembangan sektor garam,” ujar Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz. Pernyataan ini menandai arah pembangunan yang ingin ditempuh: ekonomi yang tumbuh dari desa, berakar pada tanah dan lautnya sendiri.
Membangun dari Sektor yang Menghidupi
Di Madura, seperti ditulis Kuntowijoyo dalam “Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940”, sektor pertanian bukan sekadar pekerjaan, melainkan identitas sosial. Dari sawah hingga tambak garam, dari ladang tembakau hingga hasil tangkapan laut, semuanya membentuk denyut ekonomi masyarakat yang khas. Namun problem sektor ini selalu sama, yaitu harga hasil panen yang tidak stabil, biaya produksi yang meningkat, dan minimnya akses petani terhadap modal maupun teknologi.
Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi jembatan yang menutup kesenjangan itu. Dengan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan dari satgas khusus, koperasi desa tak lagi berhenti pada fungsi klasik sebagai lembaga simpan pinjam. Ia diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif, tempat petani dan nelayan belajar manajemen usaha, mengakses modal, serta memperluas jejaring pemasaran.
Namun, keberhasilan program semacam ini bergantung pada satu hal: konsistensi dan keberlanjutan kebijakan. Penguatan kelembagaan koperasi memerlukan waktu panjang, termasuk dalam membangun kepercayaan anggota. Tanpa sistem pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, koperasi akan sulit berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa seperti yang diharapkan.
Kemandirian Ekonomi yang Tidak Sekadar Simbolik
Pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan agar KDMP mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan kemandirian ekonomi desa. Tetapi “kemandirian” bukan sekadar jargon administratif; ia harus diterjemahkan dalam bentuk konkret. Misalnya, peningkatan nilai tambah produk pertanian, pembentukan rantai pasok lokal, serta jaminan harga yang layak bagi petani dan nelayan.
Dengan demikian, KDMP seharusnya tidak hanya menjadi proyek programatik, tetapi gerakan ekonomi rakyat yang terstruktur. Program seperti ini akan memiliki dampak jangka panjang bila diiringi kebijakan yang menegaskan posisi petani dan nelayan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan.
Langkah awal Sampang patut diapresiasi, namun juga perlu ditopang dengan strategi yang lebih masif dan lintas sektor. Penguatan koperasi mesti diikuti dengan perbaikan sistem irigasi, modernisasi alat pertanian, digitalisasi pemasaran hasil produksi, atau (seperti yang diperjuangkan Kamura saat ini) menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau. Dengan upaya yang demikian, pendampingan petani tidak hanya berhenti pada pelatihan administratif, tetapi juga mencakup penguasaan teknologi dan akses ke pasar yang lebih luas.
Madura sesungguhnya memiliki peluang besar untuk menjadi model kemandirian ekonomi lokal di Indonesia. Dengan basis pertanian, perikanan, dan garam yang kuat, wilayah ini bisa menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak selalu bergantung pada industrialisasi besar-besaran, tetapi pada kemampuan mengelola potensi sendiri secara berkelanjutan.
Program KDMP menjadi satu titik awal, tetapi belum menjadi akhir. Ia masih memerlukan langkah-langkah yang lebih jauh, menjamin agar para petani dan nelayan tidak hanya produktif, tetapi juga layak hidup dan sejahtera. Karena pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang sejati adalah ketika masyarakat di akar rumput mampu berdiri tegak, tidak karena bantuan, melainkan karena sistem yang membuat mereka berdaya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar