Program Satu Desa Satu Sarjana, Harapan dan Ujian bagi Pemkab Bangkalan
KAMURA.id–Pada 1 Juni 2026, tepat di Hari Lahir Pancasila, delapan belas anak muda berdiri di Pendopo Agung Bangkalan. Mereka, kebanyakan anak petani, nelayan, dan buruh. Hari itu, Bupati Lukman Hakim meresmikan program “Satu Desa Satu Sarjana”, dan di pundak delapan belas orang itulah dititipkan keyakinan bahwa pendidikan tinggi bisa memutus kemiskinan sebuah daerah, sedikit demi sedikit, desa demi desa.
Pada dasarnya ini beasiswa afirmasi yang dijalankan Pemkab Bangkalan dan dikunci lewat Peraturan Bupati. Tahun pertama, ia berjalan sebagai percontohan. Delapan belas mahasiswa baru—satu orang mewakili tiap kecamatan—dibiayai penuh sampai lulus: uang kuliah, biaya hidup sekitar sejuta sampai satu setengah juta sebulan, kos, buku, plus pelatihan keterampilan.
Di luar itu, seratus mahasiswa yang sudah kuliah kebagian subsidi UKT antara lima puluh sampai seratus persen. Jadi seratus delapan belas orang di gelombang pertama.
Dananya ditopang tiga sumber: APBD, CSR perusahaan, dan Baznas. Seleksinya menyasar keluarga miskin di desil satu sampai lima, dicek langsung ke rumah oleh pihak desa, lalu disaring lewat esai dan wawancara—bukan cuma untuk menakar nilai, tapi untuk membaca kesediaan si penerima untuk pulang dan membangun kampungnya.
Semua itu dirangkum dalam visi yang dipilih Lukman, “Mewujudkan Generasi Cerdas Bangkalan Hebat”.
Dari “satu mahasiswa” menjadi “satu sarjana”
Idenya tidak muncul mendadak. Jejaknya bisa dilacak sampai Oktober 2025, waktu Pemkab pertama kali melempar wacana “Satu Desa Satu Mahasiswa”—harapan agar tiap desa, dari 281 desa dan kelurahan yang ada, punya minimal satu warga yang kuliah.
Ketika itu Lukman menekankan bahwa inovasi daerah tak harus soal teknologi, bisa juga berupa kebijakan yang langsung menyentuh manusianya.
Menjelang akhir tahun, Desember 2025, Pemkab membagikan beasiswa apresiasi ke ratusan pelajar dan mahasiswa berprestasi—dan momen itu sengaja ditaruh sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Di atas kertas, rencana awalnya malah lebih ambisius: menjangkau 189 desa dengan anggaran Rp650 juta.
Dan justru angka itu yang memancing percakapan publik pertama. Kalau Rp650 juta dibagi 189 desa, tiap desa cuma kebagian sekitar Rp3,4 juta—mustahil menutup UKT, biaya hidup, dan segala kebutuhan seorang mahasiswa selama bertahun-tahun.
Pemkab menjawab dengan berhitung ulang, lebih membumi: alih-alih menebar tipis ke ratusan desa, lebih baik membiayai penuh delapan belas orang sebagai contoh, sambil berjanji memperluasnya bertahap sesuai kemampuan kas daerah—bahkan diarahkan sampai jenjang S2.
Di situlah “satu mahasiswa” berubah menjadi “satu sarjana”: bukan lagi sekadar memberi tiket masuk, tapi mengawal sampai selesai.
Gelombang nasional, bukan gagasan tunggal
Yang membuat langkah Bangkalan ramai dibicarakan—dan diangkat sejumlah media nasional seperti Kompas, RRI, sampai ANTARA—bukan karena ia yang pertama, melainkan karena ia menumpang sebuah gelombang.
Belakangan, “Satu Desa Satu Sarjana” jadi frasa yang wara-wiri di banyak pemerintah daerah. Bogor menyiapkannya untuk 416 desa, malah dengan mimpi jangka panjang mendirikan kampus milik daerah sendiri. Majalengka mematok 343 anak dari keluarga tak mampu untuk jadi sarjana. Tegal sudah lebih dulu meluncurkan “Sadesa” pada Agustus 2025 dengan kuota 287 orang. Rembang, Tasikmalaya, sampai Tapin di Kalimantan Selatan menempuh jalan yang mirip.
Di level nasional, semangatnya nyambung dengan tradisi beasiswa afirmasi LPDP dan program afirmasi pendidikan tinggi untuk perangkat desa yang digagas kementerian.
Menariknya, tajuk yang sama itu ternyata dimaknai bermacam-macam. Kepala Dinas Pendidikan Rembang, misalnya, mengakui istilah ini punya beberapa versi.
Ada yang membacanya sebagai kewajiban tiap desa menyekolahkan satu orang sampai sarjana; ada pula yang memaknainya sebagai usaha mempersempit jurang jumlah sarjana antardesa.
Bangkalan memilih tafsir yang paling harfiah sekaligus paling simbolik: benar-benar satu wajah dari tiap kecamatan, dibiayai penuh, sebagai bukti bahwa hal semacam ini bisa dilakukan.
Sebuah program tidak diukur dari megahnya seremoni peluncuran, tetapi dari apakah anak petani yang hari ini dibiayai benar-benar pulang membangun desanya sepuluh tahun kemudian.
Visi di balik angka yang sederhana
Di balik delapan belas nama itu tersimpan cara berpikir yang sebenarnya cukup dalam. Bangkalan lama memikul beban ganda: ia gerbang Madura yang paling dekat dengan Surabaya, tapi sekaligus kabupaten yang indikator pendidikan dan kesejahteraannya kerap tertinggal.
Di tempat seperti ini, kuliah masih terasa mewah. Banyak lulusan SMA dari desa berhenti melangkah bukan karena tak cukup pandai, tapi karena tak cukup uang.
Jadi program ini bukan sekadar bagi-bagi beasiswa. Ia semacam pernyataan sikap: bahwa manusia itu infrastruktur, sama pentingnya dengan jalan dan jembatan, dan membangun Bangkalan berarti membangun kepala dan tangan anak-anaknya.
Yang membedakannya dari bantuan biaya biasa adalah syarat pulang. Penerima tak cukup hanya lulus; mereka diminta balik ke desa asal dan jadi penggerak.
Dan di sinilah visinya terasa paling indah sekaligus paling rapuh. Ada keyakinan bahwa lingkaran kemiskinan sebuah desa bisa putus kalau ia punya, katakanlah, satu sarjananya sendiri: yang mengerti pertanian, kesehatan, hukum, atau tata kelola, dan yang hatinya masih tertambat ke tanah kelahiran, bukan ke gemerlap kota.
Ujian yang sesungguhnya
Tapi di titik-titik terkuatnya itulah justru ujian terberatnya menunggu. Pertama, soal napas anggaran. Membiayai delapan belas orang sampai lulus itu komitmen bertahun-tahun, sementara APBD kabupaten gampang bergeser mengikuti prioritas—dan mengikuti siapa yang berkuasa.
Sebuah evaluasi akademik atas program serupa di Bojonegoro, misalnya, mencatat bahwa efektivitas skema semacam ini masih perlu diuji, dengan kendala yang itu-itu juga: ekonomi keluarga, minimnya informasi soal jalur kuliah, dan kesiapan akademik calon dari desa yang belum merata. Menjanjikan biaya penuh di tahun peluncuran itu gampang; menjaganya tetap ada di tahun kelima, saat sorotan sudah padam, itu perkara lain.
Kedua, soal tepat sasaran dan keterbukaan. Di daerah dengan ikatan sosial patron-klien yang kuat seperti Madura, program bantuan selalu rawan berubah jadi komoditas politik.
Pemkab paham betul risiko ini—penanggung jawab program dari Dinas Pendidikan menegaskan seleksi bakal ketat, pakai esai dan wawancara, tanpa titipan. Tapi janji itu baru teruji di lapangan: pada apakah desil satu sampai lima sungguh dijadikan pagar, dan verifikasi ke rumah betul-betul dikerjakan, bukan cuma dicap formalitas.
Ketiga, dan mungkin yang paling menggigit, adalah paradoks kepulangan. Pendidikan tinggi itu membuka cakrawala—dan cakrawala yang terbuka justru sering menarik orang menjauh dari kampung.
Sarjana yang dibiayai desa bisa saja tergoda tawaran lebih besar di kota, sementara syarat “kembali membangun desa” susah ditegakkan lewat hukum. Persoalannya bukan sekadar mengikat mereka agar pulang, tapi memastikan ada sesuatu yang layak untuk dipulangi: pekerjaan, ruang berkarya, ekosistem desa yang siap menampung ilmunya.
Seperti diingatkan seorang rektor mitra program sejenis di Tegal, targetnya semestinya bukan mencetak sarjana yang berebut kursi jadi pegawai negeri, melainkan yang sanggup menciptakan lapangan kerja. Tanpa itu, program ini berisiko cuma mensubsidi kepergian orang-orang terbaik desa ke kota.
Maka, delapan belas sarjana untuk sebuah kabupaten berpenduduk ratusan ribu memang terdengar kecil—dan memang kecil. Tapi gerakan besar mana pun selalu berawal dari pembuktian bahwa hal itu mungkin.
Nilai program ini di tahun pertamanya bukan pada ukurannya, melainkan pada arah yang ditunjuknya: sebuah kabupaten yang selama ini lebih akrab dengan stigma memilih bertaruh pada anak-anaknya sendiri. Dan taruhan itu baru benar-benar terjawab bertahun-tahun lagi, ketika angkatan pertama diwisuda lalu berdiri di persimpangan antara pulang dan pergi.
Kalau Bangkalan sanggup menjaga program ini tetap jujur, tetap tepat sasaran, dan tetap hidup melewati satu siklus anggaran ke siklus berikutnya, ia bukan cuma sedang menyekolahkan delapan belas orang. Ia sedang menanam kebiasaan baru: memandang desa bukan sebagai tempat yang ditinggalkan oleh mereka yang berhasil, melainkan tempat yang dibangun oleh mereka yang memilih pulang.
Subairi Muzakki
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar