Pengusaha, Ulama, dan Nasib Petani di Madura
Sumber foto: detikzone.id KAMURA.id – “Pak Tani selalu menjalani hidup dengan sengsara. Zaman penjajahan sengsara. Zaman Pak Karno sengsara. Zaman Soeharto sengsara. Zaman Reformasi juga sengsara. Pak Tani Indonesia sekarang sedang menangis.”
— Emha Ainun Nadjib, dalam esai Azbabun-Nuzul Krisis (dinukil dari buku Mati Ketawa Ala Refotnasi: Menyorong Rembulan, 2016)
*
Emha menulis kalimat yang saya kutip itu pada 1998, saat reformasi masih bergejolak. Ia bicara tentang petani yang sengsara di setiap rezim, tanpa peduli siapa yang berkuasa.
Dua puluh delapan tahun berlalu. Andai Emha masih sempat menengok kondisi kaum tani hari ini, saya kira ia tidak akan banyak mengubah kalimatnya.
Hari ini kaum tani dijepit dari dua arah sekaligus. Dari langit, el nino membuat musim tak lagi bisa dibaca dengan firasat lama. Dari pasar, harga kebutuhan terus naik sementara harga hasil panen belum tentu mampu mengejar. Di titik pertemuan dua tekanan itulah petani berdiri dengan sempoyongan.
Di Pamekasan, respons atas situasi ini datang dari pengusaha dan ulama. Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Tembakau Se-Madura (P4TM), Haji Her, menegaskan bahwa pihak swasta bersama alim ulama berkomitmen turun tangan menghadapi kesulitan yang dialami pelaku sektor pertanian. Ada semacam mobilisasi sipil yang lahir dari kesadaran bahwa nasib petani tidak boleh dibiarkan menggantung.
“Kami bersama rekan-rekan pengusaha lainnya, serta para alim ulama, tetap berkomitmen untuk berjuang semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang kami miliki,” ujar Haji Her, Rabu (1/7/2026).
Langkah ini, menurutnya, diambil untuk menjaga stabilitas masyarakat, memberi solusi nyata, dan mencegah kepanikan di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain intervensi teknis dan pengawalan di lapangan, Haji Her turut mengingatkan pentingnya kekuatan spiritual dalam menghadapi dinamika musim tanam hingga panen. Ia mengajak masyarakat memperbanyak doa, saling menguatkan, dan mempererat kebersamaan.
“Hal yang paling penting saat ini adalah memperbanyak doa dan mari kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga di musim panen kali ini kita semua diberikan cuaca yang bagus, cuaca yang bersahabat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelimpahan rezeki yang penuh berkah,” pungkasnya dengan nada optimis.
Melalui kolaborasi tokoh usaha seperti Bawang Mas Group, alim ulama, dan pemerintah daerah, momentum panen raya ini diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi masyarakat Pamekasan secara lebih luas.
Apa yang dilakukan Haji Her dan jaringannya patut dihargai. Tetapi doa dan solidaritas sosial, sekuat apa pun, tidak pernah dirancang untuk menggantikan kebijakan. Doa menenangkan yang cemas, bukan mengubah struktur yang membuat orang harus cemas berulang kali setiap musim.
Titik Relevansi Data dengan Kebijakan
Persoalannya bukan pada ketiadaan informasi. Sudah banyak kajian, brief policy, kritik, dan masukan yang disusun demi memperbaiki nasib petani. Namun setelah semua itu, kaum tani masih terjebak di tiga lapis kerentanan sekaligus: kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan rentan miskin. Persoalannya bukan kekurangan data, melainkan kekosongan tindak lanjut.
Studi-studi itu, seperti yang banyak diberitakan, selalu bermuara pada pola yang sama. Pertama, pendapatan petani yang rendah, diperparah oleh stereotipe profesi yang dianggap identik dengan kemiskinan.
Kedua, minimnya inovasi teknologi pertanian, akibat akses pendidikan yang terbatas, bahkan ada temuan yang menyebut 70 persen petani hanya lulus SD atau tidak tamat sama sekali.
Ketiga, nihilnya regulasi yang menopang profesi ini, mulai dari jaminan sosial, jaminan kesehatan, hingga jaminan pendidikan bagi anak-anak petani.
Tiga persoalan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling mengunci. Pendapatan rendah membuat pendidikan sulit dijangkau, pendidikan yang rendah membuat inovasi sulit diserap, dan tanpa inovasi, produktivitas tetap rendah, yang pada akhirnya kembali menekan pendapatan. Lingkaran ini tidak akan putus oleh doa, sebaik apa pun niatnya, sebab akar masalahnya adalah struktur, bukan nasib.
Yang lebih menyakitkan, siklus ini terjadi persis di tengah slogan yang terus digaungkan, bahwa petani adalah sokoguru pangan nasional. Sebuah gelar besar tanpa penyangga kebijakan hanyalah kalimat kosong yang diucapkan setiap kali musim panen tiba, lalu dilupakan begitu musim berganti.
Negara memiliki instrumen yang tidak dimiliki pengusaha atau ulama sekalipun: kekuasaan untuk membuat regulasi mengikat, alokasi anggaran, dan intervensi struktural jangka panjang. Segala instrumen ini, tidak bisa dilimpahkan hanya ke pundak masyarakat sipil. Tidak boleh ada jarak antara negara dengan problem yang dialami petani, apalagi hanya menonton sambil sesekali memberi sambutan seremonial.
Bukan berarti solidaritas sosial tidak penting. Ia menjadi bantalan darurat yang menahan petani agar tidak jatuh lebih dalam saat negara absen. Tetapi bantalan tetap saja bantalan. Ia meredam benturan, bukan menghilangkan sumber benturannya.
Maka pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi soal seberapa besar rasa syukur dan doa yang dipanjatkan petani setiap musim panen, melainkan seberapa serius negara mau hadir dengan kebijakan yang menetap, bukan sekadar simpati yang datang dan pergi mengikuti siklus tanam. Sebab sokoguru yang dibiarkan lapuk sendirian, cepat atau lambat, akan runtuh membawa serta apa yang ia sangga.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar