Produksi Meningkat, Harga Merosot: Ironi Petani Garam di Sumenep
Sumber gambar: kabarmadura.id KAMURA.id – Di Sumenep, 450 hektare tambak garam belum digarap.
Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep mencatat potensi lahan tambak garam di kabupaten itu sekitar 1.968 hektare. Pada musim 2026, petambak mengelola 1.518 hektare, sama dengan luas tahun lalu. Hampir seperempat lahan potensial dibiarkan menganggur.
Menurut laporan Diskan, persoalannya ada pada tenaga kerja. Pemilik tambak kesulitan mendapatkan pekerja untuk menggarap lahan yang tersedia.
Di saat yang sama, produksi menanjak. Hingga Agustus 2026, produksi garam petani Sumenep mencapai 25.285 ton, sekitar 70 persen dari capaian 2025 yang berada di kisaran 36 ribu ton. Musim produksi belum usai.
Plt Kepala Diskan Sumenep Joko Satrio menilai angka itu berpeluang melampaui tahun lalu karena kemarau lebih mendukung.
Tetapi harga justru bergerak ke arah sebaliknya: ia merosot. Garam di tingkat petani kini dihargai Rp1.100 hingga Rp1.250 per kilogram, turun dari Rp1.300 hingga Rp1.500 pada musim 2025. Selisihnya sekitar 15 sampai 17 persen.
Joko mengakui harga di bawah Rp1.500 per kilogram belum berpihak kepada petani. Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menyampaikan peringatan yang sama bahwa jangan sampai produksi meningkat, tetapi petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang layak karena harga garam rendah.
Pekerja yang Kian Sulit Dicari
Lahan menganggur dan harga turun terjadi di satu kabupaten pada musim yang sama. Dan keduanya berkaitan.
Petambak menanggung biaya produksi yang tetap menekan ketika harga jual tidak bergerak sebanding. Dengan hitungan seperti itu, bekerja di tambak sulit tampil sebagai pilihan yang menjanjikan, terutama bagi anak muda.
Kita tidak kekurangan hasil riset yang menunjukkan pemuda kian enggan menjadi petani garam karena penghasilannya tidak stabil.
Tonase bisa dinaikkan dalam satu musim dengan bantuan cuaca. Tenaga yang menggarap tambak tidak bisa dihadirkan dengan cara yang sama.
Ia hanya datang ketika pekerjaan itu dianggap layak ditekuni, dan penilaian itu dibentuk oleh harga panen dari tahun ke tahun.
Rote dan Urutan Prioritas
Kebijakan nasional membaca persoalan garam dari sisi lain. Melalui Perpres 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pergaraman Nasional, pemerintah menargetkan swasembada garam pada akhir 2027 untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, pengeboran minyak, industri kimia, dan kosmetik.
Target itu semula dipasang pada 2024 dan sudah dimundurkan satu kali.
Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur menjadi tumpuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginventarisasi lebih dari 10.000 hektare hamparan yang berpotensi menjadi tambak garam.
Dari 13.000 hektare lahan yang ditargetkan tersertifikasi hingga akhir 2025, sekitar 1.700 hektare telah berstatus clean and clear di Kecamatan Landu Leko dan Rote Timur.
Anggaran APBN 2025 untuk swasembada garam mencapai Rp853 miliar. Dana itu dipakai antara lain untuk inventarisasi lahan, konstruksi dan pengawasan, pemetaan dan penyediaan teknologi, serta perizinan.
Konstruksi dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dan diawasi PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Pulau Rote disiapkan sebagai Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).
Pemerintah merumuskan tiga langkah strategis yang harus segera diselesaikan: pengelolaan lahan, pembiayaan untuk mencetak lahan, dan penyusunan regulasi. Petani garam tidak termasuk dalam tiga langkah itu.
Masyarakat sekitar lokasi memang disebut sebagai perhatian serius pemerintah, mulai dari status kepemilikan lahan hingga kemungkinan menempatkan sumber daya manusia setempat di industri pergaraman. Namun yang dibicarakan adalah ganti rugi, sewa, dan penempatan tenaga kerja. Penghasilan yang layak dari hasil panen belum menjadi pokok bahasan.
Sumenep sudah memperlihatkan hasil dari urutan prioritas semacam itu. Produksi dikejar, sementara kepastian harga tertinggal.
Pemkab Sumenep berencana mengusulkan kepada pemerintah pusat agar harga garam berpihak kepada petani. Juhari mendorong skema perlindungan harga serta pemasaran yang lebih menguntungkan.
Saya melihat usulan itu layak masuk ke dalam regulasi ekosistem pergaraman yang kini disiapkan pusat. Perlindungan harga di tingkat petani tidak boleh menjadi urusan tambahan di belakang target tonase.
Swasembada garam diukur dari berapa ton yang dihasilkan. Ton itu hanya ada selama ada orang yang mau menggarap tambak.
Lahan bisa disertifikasi, anggaran bisa dikucurkan, konstruksi bisa diselesaikan. Semuanya tetap bergantung pada petani yang pulang dari tambak dengan penghasilan yang cukup. Kesejahteraan mereka karena itu harus menjadi target utama, sejajar dengan angka produksi dan setara bobotnya dengan angka penyerapan industri.
Arah yang ditempuh hari ini berpotensi melahirkan krisis petani garam. Tambak yang tak terurus sudah tercatat di Sumenep, dan pemuda yang menjauh dari pekerjaan ini tidak akan kembali karena imbauan.
Swasembada yang di atas kertas hendak dicapai pada 2027 sukar didapat sebab tidak ada kaki-kaki yang mau menginjak tambak garam karena nasibnya tidak pernah menajdi prioritas kebijakan.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar