Tata Niaga Garam Sampang dan Pelajaran dari KEK Tembakau Madura

KAMURA.id – Petani garam di Sampang, Madura, Jawa Timur, memulai musim produksi tanpa mengetahui harga garamnya.

Dilansir dari klikmadura.com, salah satu petani garam bernama Hariyanto mengungkapkan bahwa harga baru terlihat ketika pembeli seperti Susanti menyebut nominal per sak. Nominal itu lalu menjadi acuan petani. Hal ini ia sampaikan pada Kamis (15/10/2026).

Dalam hemat Hariyanto, modal dan pekerjaan produksi ditanggung petani sendiri.

Sebagian petani bekerja sama dengan gudang dengan berutang terpal, dengan kesepakatan garam dijual ke gudang itu.

“Tapi harga tetap dari tengkulak,” katanya.

Masih dalam warta yang sama, dosen Ilmu Ekonomi, Ana Intan, menilai intervensi pemerintah dalam penentuan harga garam adalah langkah yang paling masuk akal. Tanpa itu, petani rentan dimanfaatkan tengkulak.

Ia juga menilai petani semestinya berani menolak harga yang tidak sesuai dengan modal dan biaya operasionalnya.

Memetakan Persoalan

Problem tata niaga dari ragam komoditas di Madura bukan barang anyar. Dalam kasus Hariyanto, setidaknya ada tiga persoalan yang berlapis.

Pertama, informasi. Harga tidak diketahui sebelum produksi dimulai, padahal biaya sudah keluar sejak awal musim. Petani tidak bisa menghitung pendapatan sebelum memutuskan menggarap lahan.

Kedua, ikatan. Utang terpal mengikat hasil panen pada satu gudang. Di titik ini, keberanian menolak harga yang dianjurkan Ana Intan kehilangan syaratnya, sebab petani tidak punya pembeli lain yang bisa dituju.

Ketiga, tidak adanya acuan. Harga terbentuk dari penawaran pembeli, tanpa patokan yang memperhitungkan biaya produksi, kualitas garam, dan kondisi pasar.

Ketiganya tidak khas Sampang. Febrianti Marina dkk. (2025) melalui penelitiannya yang bertajuk Asimetri Komunikasi dalam Sistem Tengkulak dan Dampaknya terhadap Pendapatan Petani Jeruk Lokal menemukan bahwa tengkulak menguasai arus informasi harga di Kecamatan Ciampel, Karawang.

Relasi utang memperkuat ketergantungan petani, sehingga harga yang diterima jauh di bawah nilai pasar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Xinjie Li dkk. (2025) dengan judul Can Organizational Participation Enhance Farmers’ Sales Bargaining Power? Empirical Evidence From a Major Kiwifruit Producing Region in China juga memperkuat argumen betapa lemah posisi tawar petani.

Penelitian yang melibatkan 1.100 petani kiwi di Shaanxi dan Sichuan ini menujukkan bahwa harga transaksi rata-rata 2,11 persen di bawah harga acuan akibat timpangnya daya tawar. Keikutsertaan dalam organisasi menaikkan daya tawar petani karena mengurangi asimetri informasi dan memperluas saluran penjualan.

Kalimat bahwa nasib petani rentan sudah menjadi truisme. Pemetaan di atas membuatnya bisa ditindaklanjuti, sebab setiap lapisan persoalan memiliki jawaban kebijakannya sendiri.

Solusi yang Bisa Dijalankan

Untuk persoalan informasi, harga acuan dan informasi harga perlu diumumkan sebelum musim produksi dimulai. Dan tugas ini paling tepat dipegang pemerintah daerah, karena petani tidak punya sarana untuk mengumpulkan data harga pasar sendirian.

Untuk persoalan ikatan, sarana produksi seperti terpal perlu tersedia tanpa syarat menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman. Skemanya bisa melalui koperasi atau program pemerintah. Dengan begitu, petani tetap bisa memilih pembeli yang menawarkan harga lebih baik.

Untuk persoalan acuan, harga acuan perlu disusun dari biaya produksi, kualitas garam, dan kondisi pasar.

Itulah yang dimaksud intervensi: bukan menggantikan pasar, melainkan memberi petani patokan saat bernegosiasi.

Untuk daya tawar jangka panjang, temuan Li dkk. mengarah pada penguatan kelembagaan petani, agar saluran penjualan tidak bertumpu pada satu pihak.

Madura punya contoh upaya yang melangkah dari analisis ke kebijakan, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Sudah di jauh hari Karsana Muda Madura (KAMURA) menyusun naskah akademiknya dan membahasnya dalam (salah satunya) di diskusi Pendopo Keraton Sumenep pada 26 November 2025.

Madura disebut mencatat 50 ribu ton tembakau per 2025, setara 43 persen produksi nasional. Tuntutan intinya sederhana: pemerintah diminta menyediakan kawasan agar petani bisa menanam dengan baik dan memperoleh harga yang layak.

Usulan itu berjalan lewat jalur resmi. Pemprov Jawa Timur telah menerima surat bersama bupati se-Madura dan naskah akademik dalam pertemuan di Pamekasan.

KEK ini belum terlaksana, dan penolakan datang dari kalangan pegiat pengendalian konsumsi tembakau. Perdebatan itu sah dan itu tidak menjadi fokus tulisan kali ini. Yang patut dicatat adalah bentuk upayanya: dokumen kebijakan yang spesifik, dukungan lintas kabupaten, dan alamat yang jelas di pemerintah pusat.

KEK Tembakau Madura nyatanya membawa premis sederhana: Madura bergantung pada pertanian tembakau dan garam.

Tentu, petani garam tidak harus menunggu kawasan khusus. Naskah akademik, dukungan bupati, dan alamat kebijakan yang jelas adalah modal yang bisa disusun untuk garam, dengan isi berupa harga acuan, informasi harga terbuka, dan sarana produksi tanpa ikatan jual.

Hariyanto masih mengetahui harga garamnya dari pembeli, setelah musim berjalan. Kebijakan perlu membalik urutan itu.

*

Fauzan Nur Ilahi