Bagaimana Kita Menyikapi Rencana Pembangunan Industri Garam di Sampang?

KAMURA.id – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memfasilitasi rencana pembangunan industri garam di Sampang, Madura, setelah dua perusahaan asing, dari China dan Uni Emirat Arab, menyatakan minat berinvestasi.

Menurut Direktur Utama PT Garam Abraham Mose, Sampang dipilih karena memiliki sekitar 1.300 hektare lahan tambak dan kualitas air laut yang dinilai baik. Teknologi yang direncanakan adalah Mechanical Vapor Recompression (MVR), yang menurut Abraham dapat memangkas penggunaan energi uap tradisional 70-90 persen dan tidak bergantung pada cuaca.

Rencana ini disambut baik. Salah satunya respon itu datang dari anggota DPRD Jawa Timur Raden Harisandi Savari, yang menilai Madura perlu naik kelas dari penghasil garam mentah menjadi kawasan industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ia sekaligus mengingatkan agar masyarakat pesisir tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri, dan agar persoalan lama petani, seperti harga yang fluktuatif, gudang yang minim, dan tekanan impor, diselesaikan lewat kebijakan yang berpihak.

Apapun rencana yang ingin memajukan ekonomi Madura memang perlu disambut baik. Tetapi ada satu ruang untuk catatan pinggir yang tidak boleh kita lupakan: bagaimana memastikan petani benar-benar menjadi penerima manfaat utama?

Peluang Perlu Dijemput dengan Kebijakan yang Berpihak

Minat investor tidak secara otomatis akan menyejahterakan petani dengan sendirinya. Yang menentukan adalah kesiapan petani menerima teknologi dan kekuatan mereka dalam rantai nilai. Riset memberi gambaran tentang apa yang bisa dikerjakan.

Prihantini dkk. (2024) meneliti 215 petani garam skala kecil di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, dan dimuat di jurnal Sustainability. Petani yang memakai geomembran terbukti jauh lebih efisien secara teknis. Rata-rata skor efisiensi mereka 0,911, sedangkan petani non-adopter 0,698. Setelah dicocokkan dengan propensity score matching, selisihnya tetap signifikan, sekitar 0,27.

Temuan lain dari riset ini justru lebih relevan untuk kita bahas, khususnya bagi pembuat kebijakan.

Anggota Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) punya peluang mengadopsi teknologi hampir sepuluh kali lebih besar dibanding non-anggota. Petani yang semula menolak baru mau beralih setelah melihat petak percontohan yang disediakan Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan PT Garam.

Penelitian itu juga mencatat bahwa keputusan pemilik lahan sangat memengaruhi petani penggarap dalam sistem bagi hasil. Sosialisasi teknologi karena itu harus menjangkau pemilik lahan, tidak hanya penggarapnya.

Kebijakan yang berpihak dengan demikian berarti kelompok tani yang kuat, percontohan yang dekat dengan petani, pembiayaan yang terjangkau, dan pemilik lahan yang ikut dilibatkan. Ini pekerjaan yang lebih sulit daripada menandatangani nota kesepahaman, tetapi hasilnya lebih bertahan lama.

Investasi Harus Berpihak pada Petani, Bukan Sekadar Melewatinya

Ada satu detail dalam pemberitaan yang perlu dibaca hati-hati. MVR, menurut PT Garam, berjalan kontinu dan tidak bergantung pada sinar matahari. Itu keunggulan teknis. Namun bagi petani, artinya perlu dipertanyakan: apakah pabrik seperti ini akan menyerap garam dan tenaga kerja petani, atau justru berjalan mandiri dengan bahan baku yang ia kelola sendiri?

Keterangan yang tersedia belum menjawabnya. Proyek juga baru pada tahap studi kelayakan, dan penentuan mitra pelaksana diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Waktu itu cukup untuk merumuskan pertanyaan tersebut dan mengikatnya dalam perjanjian.

Ini bukan kecurigaan tanpa dasar, bukan suudzon yang membabi buta. Pola serupa sudah berulang pada komoditas lain: investasi masuk, nilai tambah diproses dan dinikmati di luar desa, sementara produsen di hulu tetap menerima harga bahan mentah. Pengalaman itu cukup untuk membuat kewaspadaan menjadi kebijakan, bukan prasangka.

Yang menguatkan tuntutan ini adalah kenyataan bahwa orang Madura mampu hidup dari garam.

Studi Prihantini dkk. menyebut garam sebagai pekerjaan turun-temurun di pesisir Madura yang tidak akan ditinggalkan. Dari ladang garam itulah ibu-ibu menghidupi anak-anaknya, dan dari sana pula anak-anak Madura menempuh pendidikan hingga jenjang akademik. Mereka bisa melakukannya dengan teknologi seadanya dan harga yang tidak menentu.

Rata-rata pendidikan terakhir petani dalam studi itu masih berkisar di sekolah dasar. Justru karena itu, hasil garam yang dikelola adil akan menentukan apakah generasi berikutnya bisa sekolah lebih tinggi daripada orang tuanya.

Kemampuan ini adalah modal negosiasi. Petani tidak perlu diperlakukan sebagai penerima manfaat yang harus dikasihani. Mereka sudah terbukti mampu, dan yang belum tersedia adalah teknologi, gudang, pembiayaan, dan posisi tawar.

Syarat yang layak diajukan kepada investor dan pemerintah cukup jelas. Serapan garam petani harus dijamin dalam skema kemitraan yang tertulis, dengan harga acuan yang transparan.

Kelompok tani dan koperasi harus ikut memiliki bagian dalam rantai nilai, bukan sekadar menjadi pemasok. Pelatihan dan alih teknologi harus menjadi bagian dari perjanjian investasi.

Jika syarat itu terpenuhi, industrialisasi garam di Sampang bisa menjadi cerita tentang petani yang naik kelas bersama industrinya. Jika tidak, Madura akan tetap menjadi tempat garam berasal, sementara nilai tambahnya dinikmati di tempat lain.

*

Fauzan Nur Ilahi