Izin Sosial untuk Industrialisasi di Madura

KAMURA.id – Pada 7 Oktober 2026, bangunan Indomaret yang sedang dibangun di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, dibongkar.

Penolakan terhadap ritel modern itu disebut antara lain berangkat dari kekhawatiran koperasi pesantren dan UMKM setempat, serta kritik warga yang menganggap pendirian Indomaret tersebut tidak mengindahkan nilai lokal.

Lima hari kemudian, Prof. Dr. Safi’, Rektor Universitas Trunojoyo Madura, menerbitkan esai berjudul Madura dan Masa Depan Investasi di Koran Madura, Senin (12/10/2026).

Esai itu mengulas rencana industrialisasi di Madura, termasuk kawasan industri Bangkalan yang membutuhkan lahan sekitar 3.500 hektare, beserta dampak dan tantangannya.

Dalam tulisan itu dia memberi dua peringatan: nota kesepahaman bukan jaminan pabrik berdiri, dan penolakan warga tidak selalu lahir dari sikap anti-kemajuan.

Argumen itu yang akan diuji dan diulas lebih jauh dalam tulisan ini.

Rencana Industri, Penolakan, dan Izin Sosial

Rafi’ menyebut 3.500 hektare yang nantinya akan diperuntukkan untuk kawasan industri Bangkalan sebagian sudah tersedia. Rencana itu melibatkan investor asing dan perusahaan nasional.

Namun ia mengingatkan bahwa nota kesepahaman bukan jaminan pabrik segera berdiri. Investor lebih dulu menilai infrastruktur, perizinan, tenaga kerja, lingkungan, keamanan, dan kepastian tanah.

Argumen ini kuat. Nota kesepahaman pada dasarnya pernyataan niat, dan investor dapat mundur ketika hitung-hitungannya berubah.

Analoginya begini: sebagian besar dari enam syarat di atas bisa dipenuhi lewat kerja pemerintah: jalan, izin, pasokan, dan kepastian hak atas tanah. Tetapi ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi lewat anggaran, yaitu penerimaan warga.

Apa yang terjadi di Palengaan bisa menjadi preseden buruk bagi para calon investor. Mereka yang melihat bangunan proyek lain dirusak dapat menghitung risiko serupa untuk proyeknya, dan hitungan itu ikut menentukan keputusan lanjut atau mundur.

Safi’ serta beberapa akademisi di Madura lainnya mengajak kita untuk membaca fenomena tersebut dengan teliti.

Mereka menolak membaca penolakan hanya soal sikap anti-kemajuan. Sudut pandang ini melihat bahwa penolakan dapat dipicu komunikasi pemerintah yang buruk, manfaat ekonomi yang tidak terasa, kekhawatiran usaha kecil, atau izin dan tata ruang yang tidak jelas. Walaupun kendati demikian, semua sepakat bahwa tidak ada alasan yang mengharuskan warga bertindak di luar hukum; tindakan merusak bangunan tidak dapat dibenarkan.

Posisi ini seimbang. Satu penelitian membantu menguji batasnya. MacPhail dkk. (2022) melalui penelitiannya yang bertajuk Why do Mines Fail to Obtain a Social License to Operate?: Insights from the Proposed Kallak Iron Mine (Sweden) and the Prosperity/New Prosperity Gold–Copper Mine (Canada) menganalisis penolakan masyarakat adat terhadap dua tambang di dua negara. Datanya berasal dari wawancara dengan pihak terkait, ditambah sumber sekunder.

Alasan penolakan di kedua kasus nyaris sama: proses penilaian lingkungan dianggap tidak sah, hasil dibagi tidak adil, dan nilai yang dibawa proyek tidak sesuai dengan nilai warga.

Setelah membandingkan keduanya, penelitian ini menempatkan kecocokan nilai sebagai fondasi, bukan satu dari tiga faktor yang berdiri sendiri-sendiri. Izin sosial menjadi sangat penting dalam sebuah rencana industrialisasi, dan itu mewujud dalam bentuk penerimaan warga terhadap sebuah proyek.

Kelindan Ekonomi, Agama, dan Nilai

Rafi’ dalam tulisannya setidaknya memuat dua dari tiga unsur dari alasan penolakan warga di Palengaan: 1) kekhawatiran koperasi pesantren dan UMKM adalah soal pembagian manfaat; 2) konsultasi terbuka dan terdokumentasi adalah soal proses, dan; 3) kecocokan nilai, kurang mendapat tempat.

Di Madura, ekonomi, agama, dan tokoh agama saling berkelindan. Kita dengan mudah menemukan di mana koperasi pesantren adalah lembaga keagamaan sekaligus pelaku ekonomi.

Penolakan dari lingkaran ini, dengan demikian, tidak selalu soal harga dan lapangan kerja. Ia dapat menyangkut apa yang dianggap pantas hadir di tengah komunitas, dan siapa yang berhak menentukannya.

Konsultasi dan prosedur yang sah, jalan keluar yang ditawarkan Rafi’, mungkin mampu menjawab keberatan soal proses. Tetapi keduanya tidak otomatis menjawab perbedaan nilai. Sebuah proyek bisa lolos prosedur dan tetap ditolak.

Karena itu, argumen Safi’ ini perlu dibaca lebih kritis. Secara hukum, Safi’ benar: tidak ada veto di luar aturan. Tetapi secara praktis, izin sosial yang tidak terbit dapat membuat proyek yang sah secara hukum tetap tersendat.

Maka penting untuk mengupayakan pelibatan tokoh agama dan pesantren sejak dari desain proyek, saat pilihan jenis industri dan lokasi masih terbuka, bukan pada sosialisasi rencana yang sudah jadi. Sebab kita tahu, tokoh agama menjadi patron penting dalam struktur masyarakat Madura.

Koperasi pesantren dan UMKM juga layak ditempatkan sebagai mitra rantai pasok, bukan sebagai kompetitor. Bahkan sebisa mungkin, desain proyek industrialisasi jangan hanya berbicara soal pengembangan bisnis, tetapi bagaimana usaha-usaha milik masyarakat juga dapat dampak positif dari industrialisasi tersebut. Karena hanya dengan begitu izin sosial bisa dikantongi.

*

Fauzan Nur Ilahi