Pasca UTM Mendapat Pengakuan Dunia, Apa Dampaknya bagi Madura?
Sumber gambar: pif.trunojoyo.ac.id KAMURA.id – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Madura, kini mendapat tempat di kancah pendidikan tinggi dunia. Namanya tercantum dalam Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2027, pada kelompok peringkat 2001+. Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, menyampaikan kabar itu pada Rabu (30/9/2026).
Angka 2001+ adalah kelompok peringkat, bukan posisi urut. Posisi yang lebih terukur tampak pada Webometrics Global University Rankings 2026, ketika UTM menempati peringkat 2.576 dunia, ke-81 nasional, dan ke-9 di Jawa Timur. Dua pemeringkatan ini menggambarkan hal yang sama: UTM sudah tercatat, walaupun belum berada di barisan depan. Mendapat pengakuan dan menjadi yang terdepan adalah PR yang berbeda.
Perjalanannya cukup panjang. UTM menjadi perguruan tinggi negeri pada 2001, berstatus PTN-BLU pada 2023, dan meraih Akreditasi Unggul pada 2024.
Kini kampus ini mengelola 52 program studi di 8 fakultas dengan sekitar 23 ribu mahasiswa, termasuk puluhan mahasiswa dari 10 negara. Audit Mutu Internal mencakup seluruh prodi. Tujuh prodi sudah terakreditasi internasional dan 16 prodi berakreditasi Unggul. Publikasi internasional terindeks Scopus mencapai 1.902.
Komposisi dosennya juga patut dicermati. Dari 654 dosen, 224 bergelar doktor, 36 profesor, dan 135 lektor kepala. Doktor jumlahnya sekitar sepertiga dari seluruh dosen. Dengan 23 ribu mahasiswa, satu dosen rata-rata melayani sekitar 35 mahasiswa.
Torehan angka-angka ini menunjukkan fondasi riset yang sudah berdiri, dengan ruang tumbuh yang masih lebar.
Prof. Safi’ menyebut capaian ini bukanlah pencapaian instan, melainkan buah dari perbaikan sistemik dalam publikasi riset, kualitas pengajaran, dan hilirisasi inovasi.
Penekanan Pak Rektor terhadap hilirisasi inovasi layak untuk dibahas lebih jauh. Hilirisasi berarti riset keluar dari kampus. Agar keluar, harus ada pihak yang menerimanya. Siapa mereka? Tidak lain adalah para pemangku kebijakan, masyarakat, dan juga alam di Madura.
Kebijakan Daerah Perlu Bersandar pada Riset
Madura punya persoalan yang sudah akrab: tata niaga tembakau, produktivitas garam yang membuat pulau ini dijuluki Pulau Garam, hasil pertanian lahan kering, dan lapangan kerja bagi anak mudanya. Persoalan semacam ini ditangani lewat strategi, rencana, dan anggaran yang disusun pemangku kebijakan di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, ada kampus dengan fakultas pertanian, ekonomi dan bisnis, hukum, teknik, keguruan, keislaman, dan kedokteran. Dosen-dosennya sudah dinilai oleh lembaga pemeringkat internasional. Tidak boleh ada jarak antara dokumen perencanaan daerah dan kajian yang lahir dari kampus di pulau yang sama.
Jalurnya konkret. Naskah akademik dan kajian dosen dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan. Peneliti kampus dilibatkan sejak perumusan masalah, bukan sekadar diundang saat sosialisasi. Data yang dipegang pemerintah daerah dibuka agar bisa diolah menjadi bahan kebijakan.
Kebijakan yang disusun dengan cara ini bisa dipertanggungjawabkan, karena rujukannya terang.
Wakil Rektor Bidang Akademik UTM, Prof. Dr. Achmad Amzeri dalam semangat merayakan pengakuan internasional atas UTM menyatakan bahwa kampus akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah internasional, memperkuat ekosistem riset dosen dan mahasiswa, serta memperluas jaringan kemitraan dengan universitas dan industri global.
Komitmen ini sebaiknya dibaca pula sebagai tawaran bagi daerah. Kemitraan dengan industri global akan lebih bermakna ketika kemitraan dengan pemerintah di Madura sudah berjalan.
Masyarakat Tidak Boleh Kedap terhadap Riset
Peringkat memang tidak otomatis menjawab persoalan Madura. Skor THE disusun dari lima pilar: pengajaran, lingkungan penelitian, kualitas penelitian, industri, dan pandangan internasional. Sebagian besar ukuran itu berlangsung di dalam kampus dan di mata dunia akademik. Hanya satu pilar yang menyentuh dunia usaha, dan tidak satu pun yang mengukur apakah petani di Pamekasan atau pelaku usaha garam di Sampang pernah membaca hasil riset kampusnya.
Karena itu, tanggung jawab tidak berhenti di rektorat. Petani, nelayan, pelaku usaha kecil, pesantren, dan komunitas anak muda perlu mendekat ke kampus: membawa masalah dari lapangan, menghadiri diseminasi, dan membaca hasil penelitian yang dipublikasikan. Kampus menyediakan pengetahuan. Masyarakat menguji pengetahuan itu terhadap kenyataan di lapangan. Pertukaran dua arah ini yang menutup gap antara kehidupan akademik dan kebutuhan riil.
Prof. Amzeri menyebut UTM tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal Madura. Rumusan itu sah dan layak ditagih. Kearifan lokal yang diuji secara ilmiah menjadi lebih kuat, dan riset yang berpijak pada kearifan lokal menjadi lebih mudah diterima warga.
Peringkat 2001+ membuktikan kampus di UTM yang ada di Bangkalan itu bekerja dengan standar yang diakui dunia. Pembuktian itu cukup untuk menyimpulkan bahwa kampus, dengan seluruh iklim risetnya, mampu menjadi jawaban atas tantangan Madura.
Tugas berikutnya ada di luar kampus: pemangku kebijakan memakainya, masyarakat menagihnya. Riset yang tidak dibaca dan tidak dipakai berhenti sebagai angka di indeks Scopus.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar