Sekolah Rakyat Sampang: Gedung Sudah Berdiri, Bangku Kelas Satu Masih Kosong
KAMURA.id—Di Kecamatan Camplong, di atas lahan sepuluh hektare lebih yang setahun lalu masih berupa tanah kosong, kini berdiri kompleks sekolah berasrama pertama di Madura. Ada ruang kelas, ada asrama, ada dapur, ada lapangan. Dirancang untuk menampung seribu anak dari keluarga paling miskin di pulau ini.
Akhir Juli, rombongan pertama masuk. Sebagian datang dari Sampang sendiri, sebagian dititipkan dari Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep yang gedungnya belum berdiri.
Tetapi ada satu hal ganjil dalam daftar penerimaan tahun ini. Kuota untuk jenjang SMP dan SMA justru kelebihan peminat, sementara jenjang SD—yang disediakan sembilan puluh kursi—hanya terisi sekitar tiga puluh anak.
Di kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, ada bangku gratis yang tidak terisi. Persoalannya ternyata tidak berhenti pada ketersediaan.
Mengapa Sampang?
Untuk memahami mengapa Sampang dipilih lebih dulu, cukup membaca statistiknya.
Persentase penduduk miskin Sampang tercatat 20,61 persen pada 2025, tertinggi di seluruh Jawa Timur, di atas Bangkalan dan Sumenep yang menyusul di belakangnya. Indeks Pembangunan Manusianya 67,23, juga posisi paling bawah di provinsi ini—sebuah peringkat yang sudah dipegang Sampang sejak lama, ketika angkanya masih di kisaran enam puluh satu pada akhir dekade lalu.
Yang paling telak justru indikator pendidikannya. Rata-rata lama sekolah penduduk Sampang berusia 25 tahun ke atas adalah 5,19 tahun. Artinya, secara rata-rata, orang dewasa di kabupaten ini berhenti belajar di sekitar kelas lima sekolah dasar.
Angka itu bukan sekadar statistik pendidikan. Ia adalah potret sebuah generasi yang keluar dari ruang kelas sebelum menyelesaikan tahap paling dasar, lalu masuk ke pasar kerja tanpa bekal apa pun kecuali tenaga.
Di titik inilah Sekolah Rakyat menjanjikan sesuatu yang masuk akal: memutus pengulangan itu dengan mengambil anak-anak dari desil terbawah, menyekolahkan mereka gratis, dan menanggung hidup mereka di asrama.
Sebuah program yang tumbuh sangat cepat
Program ini baru berumur dua tahun ajaran. Ia dimulai pada Juli 2025 dengan seratus titik rintisan, sebagian besar memanfaatkan aset sentra Kementerian Sosial, balai pelatihan, dan bangunan pemerintah daerah yang bisa segera dipakai.
Setahun berjalan, jumlahnya menjadi 166 titik yang beroperasi di 141 kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan 14.776 peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026.
Untuk tahun ajaran ini, pemerintah memperluasnya menjadi 182 titik—terdiri atas sekolah permanen yang siap beroperasi, rintisan lama yang dipertahankan, dan rintisan baru—dengan proyeksi total peserta didik mencapai 43.344 orang. Target jangka panjangnya lebih besar lagi: lima ratus titik pada 2029.
Perbedaan mendasar antara fase rintisan dan fase permanen terletak pada wujudnya. Rintisan menumpang; permanen dibangun dari nol sebagai kompleks pendidikan berkapasitas di atas seribu siswa, dengan lahan tujuh sampai sepuluh hektare, lengkap dengan asrama dan ruang untuk melatih keterampilan hidup.
Sampang masuk ke dalam gelombang permanen itu. Pembangunannya menjadi bagian dari paket Jawa Timur yang juga mencakup Surabaya, Gresik, Tuban, dan Jombang, dengan nilai kontrak keseluruhan lebih dari satu triliun rupiah bersumber dari APBN. Porsi untuk Sampang berkisar Rp170 hingga Rp200 miliar.
Alasan Sampang didahulukan, menurut Menteri Sosial ketika meninjau lokasi pada Mei lalu, sederhana: kabupaten inilah yang paling siap menyediakan lahan.
Namun, kesiapan lahan ternyata tidak otomatis berarti kesiapan waktu.
Pada pertengahan Mei, progres fisik bangunan tercatat di kisaran lima puluh persen, sementara tenggat penyelesaian dipatok akhir Juni dan masa pengenalan sekolah dijadwalkan minggu kedua Juli. Awal Juni, angkanya bergerak ke 73 persen dengan sisa waktu kurang dari tiga pekan. Sebuah jadwal yang, di atas kertas, nyaris tak menyisakan ruang untuk keterlambatan.
Gedung itu akhirnya berdiri dan berfungsi. Namun kecepatan tersebut menyisakan pertanyaan yang biasanya baru terjawab bertahun-tahun kemudian, ketika asrama sudah dihuni ratusan anak setiap hari selama dua puluh empat jam.
Yang tidak bisa diselesaikan dengan bangunan
Kembali ke keganjilan di awal tulisan ini.
Dari kuota 270 siswa untuk Sampang sendiri—masing-masing sembilan puluh untuk SD, SMP, dan SMA—yang dapat dipastikan mengikuti kegiatan belajar hanya sekitar 213 orang.
Kekurangannya seluruhnya berasal dari jenjang SD. Pendaftar SMP dan SMA justru melampaui kuota, sampai-sampai Pemkab Sampang harus memfasilitasi anak-anak yang tak tertampung agar bisa masuk sekolah negeri secara gratis.
Rancangan awalnya bahkan menempatkan SD sebagai jenjang dengan porsi terbesar: delapan belas rombongan belajar, dua kali lipat dari SMP maupun SMA.
Polanya sebenarnya bisa dibaca. Bagi orang tua, melepas anak usia tujuh atau delapan tahun untuk tinggal di asrama adalah keputusan yang jauh lebih berat daripada melepas anak usia dua belas atau lima belas tahun. Untuk anak yang lebih besar, asrama adalah tiket melanjutkan sekolah yang mungkin tak terjangkau di rumah. Untuk anak sekecil itu, asrama berarti berpisah.
Rata-rata lama sekolah Sampang berhenti di kelas lima, dan justru di jenjang itulah kursi yang disediakan negara paling sepi peminat.
Ini bukan kegagalan program. Ini petunjuk bahwa hambatan pendidikan di Sampang tidak seragam bentuknya.
Di jenjang menengah, hambatannya adalah biaya dan akses—dan di sana Sekolah Rakyat langsung menjawab, terbukti dari membludaknya pendaftar. Di jenjang dasar, hambatannya bercampur dengan hal lain: kedekatan keluarga, kepercayaan pada lembaga, kebiasaan mengasuh, dan barangkali juga keberadaan pendidikan berbasis pesantren dan madrasah yang sudah lebih dulu mengakar di Madura.
Satu jenis persoalan bisa dijawab dengan membangun. Satu lagi tidak.
Menjadi pusat, dengan segala konsekuensinya
Ada dimensi lain yang layak dicatat. Dengan menjadi satu-satunya pemilik gedung permanen, Sampang otomatis menjadi pusat Sekolah Rakyat se-Madura. Seratus lima puluh siswa dari tiga kabupaten lain dititipkan ke sana—enam puluh dari Bangkalan, enam puluh dari Sumenep, tiga puluh dari Pamekasan—sembari menunggu gedung mereka sendiri dibangun tahun depan.
Bagi Sampang, ini adalah pengakuan yang tak biasa. Kabupaten yang selama ini disebut-sebut dalam konteks angka terendah kini menjadi tempat rujukan bagi tetangganya.
Tetapi status itu datang dengan beban. Mengelola asrama yang menampung anak-anak dari empat kabupaten dengan latar berbeda, di gedung yang baru selesai dalam kejaran tenggat, dengan guru dan tenaga kependidikan yang juga baru, bukan pekerjaan administratif. Ia menuntut kapasitas kelembagaan yang jauh melampaui kemampuan menyediakan lahan.
Sekolah Rakyat di Camplong akan mudah dinilai berhasil bila ukurannya adalah gedung yang berdiri dan kursi yang terisi. Dalam dua indikator itu, Sampang sudah lulus.
Ukuran yang sesungguhnya baru akan terlihat sekitar satu dekade dari sekarang, ketika anak-anak yang masuk hari ini menyelesaikan pendidikannya dan angka rata-rata lama sekolah kabupaten ini mulai bergerak naik dari 5,19 tahun.
Sampai saat itu tiba, yang kita punya hanyalah harapan yang ditanam dalam beton.
Dan satu pelajaran awal yang sudah bisa dipetik dari bangku kelas satu yang belum terisi penuh: negara bisa membangun sekolah untuk orang miskin, tetapi tidak bisa membangun kepercayaan dengan cara yang sama.
Subairi Muzakki
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar