Mudik Mendekat, Jembatan Suramadu Kian Butuh Perhatian
Sumber foto: Kompas.com KAMURA.id – Saat ini masyarakat Madura tengah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak lama lagi, mereka juga akan memasuki fase yang saban tahun menjadi momen mengharukan: mudik. Momentum ketika keluarga berkumpul, rindu ditunaikan, dan ketika diri kembali menghirup udara tanah kelahiran.
Bagi masyarakat Madura yang dikenal memiliki tingkat perantauan tinggi, mudik bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan peristiwa sosial yang sarat makna. Namun, di tengah meningkatnya mobilitas itu justru muncul beberapa laporan yang memperlihatkan kondisi Jembatan Suramadu sebagai akses utama yang kian memprihatinkan.
Jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura ini memegang peran vital dalam menggerakkan arus manusia dan barang. Sepanjang sekitar 5,4 kilometer, Suramadu bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga simbol keterhubungan Madura dengan pusat-pusat ekonomi di Jawa. Ketika jembatan ini bermasalah, maka yang terdampak bukan hanya pengguna jalan, melainkan seluruh ekosistem sosial dan ekonomi Madura.
Belakangan, kondisi Suramadu menjadi sorotan. Sejumlah komponen penting dilaporkan hilang akibat pencurian, mulai dari baut, besi penyangga, hingga lampu penerangan jalan. Di beberapa titik, sambungan jembatan atau expansion joint bahkan mengalami keretakan. Situasi ini jelas bukan persoalan sepele, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan ribuan pengguna jalan setiap hari.
Butuh Tindakan Segera
Anggota DPRD Jawa Timur, Moh Nasich Aschal, menyuarakan kekhawatiran tersebut. Ia menegaskan bahwa jembatan ini ibarat urat nadi bagi perekonomian segenap masyarakat yang ada di Madura.
“Jembatan Suramadu adalah nadi perekonomian masyarakat Madura dan Jawa. Jika infrastruktur ini rusak atau terganggu, dampaknya sangat besar. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus dan mengambil langkah cepat,” ujar Aschal, Selasa (17/2/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa Suramadu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan penopang utama aktivitas ekonomi kawasan. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi tidak boleh dianggap remeh.
“Kerusakan yang sudah terjadi seharusnya segera diperbaiki. Jangan menunggu sampai ada korban atau kejadian fatal baru bertindak,” tambahnya.
Apa yang diungkapkan oleh Aschal ini seolah menjadi alarm bahwa pengabaian terhadap infrastruktur strategis dapat berujung pada risiko yang lebih besar.
Keluhan juga lahir secara langsung dari masyarakat. Mereka menguatkan gambaran tersebut. Melansir salah satu laporan Kompas.com yang berjudul Kondisi Jembatan Suramadu Dikeluhkan Warga, DPRD Jatim: Kita Teruskan ke Pusat, salah satu warga Bangkalan, Taufiq, mengungkapkan pengalamannya saat melintasi jembatan. Ia bahkan mengaku harus memperlambat laju kendaraan meski berada di jalur cepat.
“Itu jalannya bukan hanya permukaannya menonjol tapi juga tajam. Kalau kecepatan agak tinggi itu bisa oleng. Saya pelan tapi mobil saya itu tetap bruk…bruk.. gitu bunyinya saat lewat situ,” paparnya.
Kesaksian tersebut menunjukkan bahwa persoalan Suramadu tidak hanya berada pada aspek struktural yang tidak terlihat, tetapi juga dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Dalam konteks mudik Ramadan, kondisi ini menjadi semakin krusial. Lonjakan volume kendaraan berpotensi memperbesar risiko jika tidak diantisipasi dengan serius.
Lebih dari itu, persoalan Suramadu juga berkaitan dengan tata kelola. Sejak dibubarkannya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) pada 2020, pengelolaan kawasan ini dinilai belum sepenuhnya optimal. Kekosongan koordinasi dan pengawasan diduga menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi jembatan kurang terawat, bahkan membuka celah bagi tindakan pencurian komponen.
Memperbaiki Tata Kelola, Menguatkan Madura
Penelitian yang dilakukan oleh M. Alfi Syahrin dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul Dampak Jembatan Suramadu terhadap Wilayah Sekitar Pelabuhan Kamal, Bangkalan (2016) menunjukkan bahwa kehadiran Suramadu membawa perubahan besar bagi wilayah sekitar, khususnya di kawasan Pelabuhan Kamal. Meski terdapat dampak sosial yang cenderung positif, dari sisi ekonomi justru terjadi penurunan aktivitas akibat pergeseran pusat mobilitas. Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan jembatan harus diikuti dengan kebijakan lanjutan agar manfaatnya tidak timpang.
Karena itu, menjaga Suramadu bukan sekadar soal memperbaiki kerusakan teknis. Ia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif: penguatan pengawasan, alokasi anggaran yang memadai, serta kejelasan tata kelola. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir secara nyata, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga dalam perawatan jangka panjang.
Di saat yang sama, partisipasi masyarakat juga penting. Kesadaran untuk menjaga fasilitas umum serta keberanian melapor jika menemukan potensi bahaya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Infrastruktur publik hanya akan bertahan jika ada kepedulian kolektif.
Kebijakan pembebasan tarif tol Suramadu yang sudah lama berlaku memang memberi manfaat bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah dan biaya perjalanan lebih ringan. Namun, kebijakan tersebut seharusnya diimbangi dengan alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai. Tanpa itu, kualitas infrastruktur akan terus menurun, sementara beban penggunaan justru meningkat.
Mengabaikan Suramadu pada akhirnya sama dengan mengabaikan Madura. Sebagai satu-satunya akses darat utama yang menghubungkan pulau ini dengan wilayah lain, kondisi jembatan sangat menentukan arah pembangunan. Jika penghubung utama ini tidak terurus, maka sulit berharap adanya percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Madura.
Suramadu bukan hanya jejeran beton, baut dan unsur material lainnya. Ia lebih dari sekadar jembatan. Ia adalah penghubung harapan, penggerak ekonomi, dan simbol kehadiran negara di Madura. Menjelang arus mudik Ramadan, memastikan jembatan ini aman dan layak bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebab di setiap kendaraan yang melintas, ada cerita pulang yang tak boleh terganggu oleh kelalaian. (Red)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar