Upaya Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Sumenep
Sumber gambar: travel.detik.com KAMURA.id – Kamis, 13 Agustus 2026, di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep, tiga peneliti dari UIN Madura duduk berhadapan dengan perwakilan delapan organisasi perangkat daerah.
Muhammad Ali Al-Humaidy, Sri Rizqi Wahyuningrum, dan Fatati Nuryana memaparkan temuan penelitian tentang faktor-faktor penguat ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan di Sumenep. Forum adalah Focus Group Discussion (FGD) kedua, tanda bahwa riset tersebut telah melalui satu putaran verifikasi sebelumnya dan masih akan disempurnakan lagi sebelum benar-benar dipakai sebagai rujukan kebijakan.
Sekretaris BRIDA, Khaeru Ahmadi, menegaskan bahwa masukan dari organisasi perangkat daerah diperlukan agar temuan penelitian dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan sekadar arsip ilmiah. Dinas Sosial, Bappeda, DPMPTSP, DPMD, DKUPP, Diskominfo, Dinas Pendidikan, hingga Dinas PUTR dilibatkan sejak tahap perumusan, bukan hanya diminta menjalankan rekomendasi setelah dokumen selesai. Cara kerja ini mengubah posisi riset dari produk akhir menjadi bahan yang terus diuji lintas instansi, sehingga rekomendasi yang keluar nanti sudah lebih dulu berbenturan dengan kondisi lapangan yang dipahami masing-masing dinas.
Langkah BRIDA ini berjalan beriringan dengan proses lain yang sedang disusun Bappeda Kabupaten Sumenep, yaitu peta jalan percepatan pertumbuhan ekonomi 2027. Kepala Bappeda, Arif Firmanto, menyebut penyusunan peta jalan ini penting agar dokumen perencanaan benar-benar menjadi pedoman transformasi ekonomi daerah, bukan produk administratif yang selesai begitu ditandatangani.
Dua inisiatif ini menyasar persoalan yang sama dari dua arah. Riset BRIDA dan UIN Madura mengidentifikasi apa yang membuat rumah tangga miskin bertahan dalam kemiskinan, sementara peta jalan Bappeda menentukan sektor mana yang mampu menggerakkan perekonomian secara luas. Kedua proses ini saling membutuhkan: data kemiskinan tanpa arah sektor prioritas akan berhenti sebagai diagnosis, sementara peta jalan ekonomi tanpa data kemiskinan berisiko salah sasaran pada sektor yang tumbuh tetapi tidak menyentuh kelompok termiskin.
Sumenep memiliki modal ekonomi yang tidak sedikit. Pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga minyak dan gas bumi tersedia di wilayah ini. Kekayaan sektor ini justru menghadirkan persoalan tersendiri.
Karakteristik Sumenep sebagai wilayah kepulauan membuat penentuan prioritas menjadi rumit, karena setiap sektor memiliki basis geografis yang tersebar dan biaya distribusi antarpulau yang tidak murah. Modal yang beragam tanpa arah yang jelas mudah tersebar menjadi program-program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa efek pengganda yang berarti bagi masyarakat miskin di pelosok kepulauan.
Hilirisasi dan UMKM sebagai Titik Uji
Arif Firmanto merumuskan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam peta jalan ekonomi Sumenep: menentukan sektor prioritas, mendorong hilirisasi dan nilai tambah, memperkuat investasi, mengembangkan UMKM dan pelaku ekonomi lokal, serta memastikan setiap program memiliki target dan pembagian peran yang jelas. Dari kelima poin ini, hilirisasi berdiri sebagai titik paling menentukan bagi upaya menurunkan kemiskinan secara struktural. Semakin banyak nilai tambah yang dapat dipertahankan di dalam kabupaten sendiri, semakin besar pula pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan pendapatan asli daerah yang tercipta.
Komoditas Sumenep selama ini banyak keluar wilayah dalam bentuk bahan mentah, dan nilai tambah dari pengolahannya justru dinikmati di tempat lain. Pola ini menjelaskan sebagian dari paradoks Sumenep: daerah dengan modal ekonomi luas, tetapi kesejahteraan yang belum merata sampai ke tingkat rumah tangga.
Pendekatan terhadap UMKM juga bergeser dari pola lama. Pembinaan dan pelatihan yang selama ini menjadi andalan program pemberdayaan dianggap belum cukup untuk mengangkat pelaku usaha kecil keluar dari kemiskinan. Peningkatan kelas usaha memerlukan akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, sertifikasi, kemasan, pemasaran, hingga masuknya pelaku usaha kecil ke rantai pasok yang lebih besar.
Tanpa langkah-langkah ini, UMKM Sumenep akan tetap berdiri dengan sempoyongan di tingkat produksi rumahan, tidak pernah naik kelas menjadi penopang ekonomi daerah yang sesungguhnya. Persoalannya, akses pembiayaan dan digitalisasi ini memerlukan infrastruktur dan literasi yang belum tentu merata di seluruh kecamatan, apalagi di pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat kabupaten.
Sesungguhnya, riset BRIDA dan UIN Madura sangat berperan pada titik ini, yakni sebagai peta jalan Bappeda. Muhammad Ali Al-Humaidy menyebut penelitiannya diarahkan untuk memperoleh gambaran berbasis data mengenai faktor-faktor penguat ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Data semacam ini menjadi penunjuk arah bagi peta jalan ekonomi, menunjukkan sektor mana yang benar-benar berdampak pada rumah tangga miskin, bukan sekadar sektor yang tampak menjanjikan di atas kertas perencanaan. Riset ini berpotensi mengoreksi asumsi bahwa pertumbuhan sektor unggulan otomatis menurunkan angka kemiskinan, sebuah asumsi yang sering meleset ketika manfaat pertumbuhan justru terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar.
Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang mengandalkan riset dan peta jalan ekonomi ini menandai pergeseran arah kebijakan di Sumenep. Penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas, dan penciptaan peluang kerja menjadi tumpuan baru, menggantikan pola bantuan langsung yang sifatnya sementara dan rentan berulang setiap tahun anggaran. Keberlanjutan menjadi kata kunci yang membedakan pendekatan ini dari program-program penanggulangan kemiskinan konvensional, sebab bantuan tunai memang meringankan beban jangka pendek tetapi belum tentu mampu mengubah struktur ekonomi rumah tangga miskin dalam jangka panjang.
Tantangan sesungguhnya belum selesai pada tahap perumusan dokumen. Peta jalan ekonomi dan hasil riset kemiskinan sama-sama masih dalam proses verifikasi dan penyempurnaan. Keduanya baru akan diuji ketika diterjemahkan menjadi program dengan anggaran, pelaksana, dan target waktu yang konkret, sebagaimana disyaratkan Arif dalam lima poin peta jalannya.
Sumenep sedang menyusun fondasi kebijakan yang lebih terukur untuk keluar dari kemiskinan. Sejauh mana fondasi itu berdiri kokoh akan ditentukan bukan oleh kualitas dokumennya, melainkan oleh konsistensi pelaksanaannya di lapangan.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar