Ketika 27 Ribu Anak di Bangkalan Tak Bisa Bersekolah
Sumber gambar: kabarmadura.id KAMURA.id – Laporan terbaru dari Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut setidaknya terdapat 27 ribu anak di Bangkalan yang putus sekolah. Perhatikan angka ini: 27 ribu!
Mereka tersebar di 18 kecamatan dengan pola yang timpang. Galis mencatat angka tertinggi, 3.392 anak. Disusul Kokop 2.986 anak, Konang 2.364 anak, Geger 2.241 anak, dan Tanah Merah 2.022 anak. Sembilan kecamatan lain berada di kisaran seribu hingga satu setengah ribu anak. Angka terendah ada di Kamal, 550 anak.
Tulisan ini ingin membuat angka itu lebih mampu berbicara pada kita. 27 ribu anak putus sekolah juga berarti Bangkalan tengah membentuk satu generasi yang aksesnya tertutup sejak dini, seiring pendidikan yang mampat di tengah jalan.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dispendik Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan dua sebab utama di balik angka ini. Sebagian orang tua merasa pendidikan dasar, tamat SD atau SMP, sudah cukup. Sebagian lain terbentur ekonomi keluarga.
Penjelasan itu benar walaupun jelas masih belum lengkap. Ketika penyebabnya sudah diketahui sejak lama dan angkanya tetap besar setiap tahun, pertanyaannya bergeser. Bukan lagi mengapa anak-anak itu berhenti sekolah, melainkan mengapa para pemangku kebijakan belum berhasil mengubah kondisi yang membuat mereka berhenti?
Keterputusan pendidikan seorang anak tidak bisa diposisikan sebagai kegagalan pribadi, analisis pada tubuh tulisan ini akan mencoba membuktikan mengapa argumen tersebut keliru. Keterputusan pendidikan adalah kegagalan struktural yang bertumpuk tiga lapis: nihilnya kemauan politik untuk menuntaskan problem pendidikan, ketidakseriusan memperbaiki basis ekonomi sebagai penopang, dan kegagapan pemerintah membaca persoalan dari hulu sampai hilir.
Ekonomi dan Kesadaran sebagai Gejala
Ekonomi dan rendahnya kesadaran bisa jadi menjadi faktor yang dominan di lapangan. Namun keduanya adalah gejala, bukan penjelasan yang berdiri sendiri. Data sebaran ATS di Bangkalan menunjukkan pola yang konsisten. Sebagian besar berada di kecamatan yang masuk lokus intervensi kemiskinan ekstrem, seperti Galis, Kokop, dan Konang.
Pola ini memvalidasi apa yang ditulis Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999). Sen berargumen, kemiskinan bukan semata kekurangan pendapatan, melainkan unfreedom, atau ketiadaan kebebasan substantif untuk menjalani hidup yang bernilai.
Pendidikan, bagi Sen, adalah salah satu kapabilitas dasar itu. Negara memiliki peran menopang lewat penyediaan pendidikan publik, layanan kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Ketika peran itu absen di satu titik geografis dalam waktu lama, kemiskinan dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan tumbuh bersamaan, saling menguatkan.
Kesadaran orang tua terhadap pendidikan tidak muncul dari ruang kosong. Awareness itu dibentuk dan dipupuk oleh pengalaman ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Keluarga yang bertahan hidup dari hari ke hari cenderung menilai pendidikan lanjutan sebagai kemewahan, bukan kebutuhan.
Alhasil, persoalan ekonomi di sini bukan variabel tunggal. Ia adalah akumulasi dari absennya intervensi struktural di wilayah-wilayah yang sejak awal sudah ditandai sebagai kantong kemiskinan ekstrem – potret yang bisa ditemui di setiap wilayah di Madura.
Adagium “Kolaborasi Lintas Sektor”
Muhaimin menegaskan pentingnya kerja keras, kolaborasi, dan komitmen bersama. Kalimat itu sulit dibantah. Tapi kalimat semacam ini terlalu sering berhenti sebagai adagium, diucapkan dalam setiap forum penanganan ATS (atau problem lain) tanpa pernah diterjemahkan menjadi urutan kerja yang konkret.
Pertanyaan yang belum terjawab justru yang paling mendasar. Sektor mana yang mesti dibenahi lebih dulu, pendidikan, ekonomi keluarga, atau perlindungan sosial? Siapa yang memegang mandat memulai langkah pertama, dinas pendidikan, pemerintah desa, atau kabupaten? Tanpa jawaban atas dua pertanyaan ini, kolaborasi lintas sektor hanya menjadi jargon administratif yang diulang setiap tahun tanpa kemajuan berarti.
Muhaimin sendiri mengakui, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan jumlah anak yang berhasil dikembalikan ke sistem pendidikan dalam satu tahun umumnya hanya ratusan hingga tidak sampai seribu. Bandingkan dengan 27 ribu anak yang harus ditangani di Bangkalan saja.
Kesenjangan antara skala masalah dan kapasitas penanganan ini bukan sekadar keterbatasan anggaran. Fakta yang nyalang itu menunjukkan absennya arsitektur kelembagaan yang jelas, siapa bertanggung jawab atas fase mana, dan bagaimana setiap sektor saling mengunci perannya.
Saya melihat kegagapan ini sebagai akar dari lambannya penanganan. Pemerintah paham data, paham penyebab, tapi belum menyusun peta jalan yang menempatkan setiap sektor pada urutan kerja yang jelas.
Langkah yang Mesti Diambil
Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, dalam Poor Economics (2011), menawarkan cara pandang yang relevan untuk persoalan ini. Keduanya berargumen, kemiskinan tidak bisa diselesaikan lewat teori besar yang berlaku universal. Kemiskinan harus didekati lewat data mikro, mengidentifikasi kendala spesifik yang mengunci satu kelompok masyarakat di satu wilayah tertentu, lalu merancang intervensi yang menyasar kendala itu secara langsung.
Data sebaran ATS di Bangkalan, dari Galis hingga Kamal, sebenarnya sudah menyediakan bahan mentah untuk pendekatan semacam ini. Kecamatan dengan angka ATS tertinggi bisa dipetakan bersama data kemiskinan ekstrem, akses sekolah, dan pola mata pencaharian warganya. Dari sana, kebijakan bisa dirancang berjenjang, tidak seragam untuk seluruh kabupaten.
Kebijakan berbasis riset hanya separuh jalan. Separuh lainnya adalah implementasi yang konsisten, diawasi, dan dievaluasi.
Banyak program pendidikan berhenti di tahap dokumen karena tidak ada mekanisme yang memastikan kebijakan itu benar-benar berjalan sampai ke tingkat rumah tangga. Kombinasi riset dan implementasi ini memang bukan obat penawar segala masalah. Tetapi ia adalah langkah awal yang realistis untuk memutus siklus ATS agar tidak menjadi angka yang dimaklumi setiap tahun.
Dua puluh tujuh ribu bukan sekadar statistik yang dilaporkan dalam rapat evaluasi tahunan. Angka itu adalah ukuran dari seberapa jauh negara mau hadir di titik-titik yang paling sulit dijangkau. Dan pertanyaan akhirnya adalah seberapa kuat angka-angka itu untuk mendorong suatu kebijakan yang konkre sebelum angka itu berulang di tahun-tahun mendatang.
*
Daftar Bacaan
Banerjee, Abhijit V. dan Esther Duflo. 2011. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: PublicAffairs.
Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
Kabar Madura. “Angka ATS Bangkalan Capai 27 Ribu Anak, Faktor Ekonomi Jadi Pemicu Utama.” Diakses 1 September 2026.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar