Efek Domino dari Kelangkaan BBM di Pamekasan
Sumber foto: Kompas.com KAMURA.id – Antrean panjang kendaraan terjadi di sedikitnya delapan SPBU di Kabupaten Pamekasan pada Senin 29 Juni 2026. Laporan Kompas.com mencatat antrean di SPBU Desa Ambat, Larangan Tokol, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Bugih, Jalan Pintu Gerbang, Desa Buddagan, Desa Blumbungan, dan Pakong, terbagi dalam tiga jalur: kendaraan roda dua, pengguna solar, dan pengguna pertalite.
Pemandangan ini tampak seperti persoalan teknis semata, urusan distribusi bahan bakar yang macet sesaat. Padahal, efeknya menjalar jauh melampaui pelataran SPBU itu sendiri.
Solar adalah urat nadi distribusi masyarakat di Pamekasan, mulai dari pengangkutan pakan ternak sampai pasokan barang ke warung dan pasar tradisional. Begitu urat nadi ini tersendat, seperti yang banyak diberitakan oleh media selama seminggu terakhir, harga di ujung rantai pasok pun ikut terguncang.
Kenaikan Harga Telur dan Minyakita
Publikasi berita mewartakan bahwa warga Pamekasan mengeluh karena harga telur eceran melonjak ke Rp28.000 per kilogram dari kisaran normal Rp25.000 hingga Rp26.000 pada akhir Juni 2026. Seperti biasa, kenaikan itu datang tanpa sosialisasi, bersamaan dengan sulitnya mendapat pertalite dan solar di SPBU setempat.
Namun versi “resmi”, keterangannya berbeda. Riva Silviani dari Disperindag Pamekasan menyatakan, per Senin 29 Juni 2026, harga telur ayam ras justru melandai ke rentang Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram, dengan stok yang disebut mencukupi.
Dua klaim ini berdiri di kutub yang berlawanan: satu dari dapur warga, satu dari meja data pemerintah.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, menawarkan penjelasan struktural atas perbedaan ini. Menurutnya, harga telur sangat bergantung pada distribusi BBM bersubsidi, karena biaya transportasi pakan ternak ikut naik ketika solar langka. Ia juga menunjuk akar masalah yang lebih dalam, yakni tidak adanya regulasi daerah yang melindungi tata niaga peternak lokal, sehingga pasokan dari luar daerah leluasa mendikte harga di pasar domestik.
Pola serupa terjadi pada Minyakita. Warga mencatat harga Minyakita bisa tembus Rp22.000 hingga Rp27.000 per liter pada 22 Juni 2026, jauh dari harga awal Rp17.000. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan melonjaknya harga bahan plastik, dari Rp17.000 menjadi Rp26.000 per ikat, serta tepung kanji dan air kemasan yang ikut naik dalam sebulan terakhir.
Disperindag Pamekasan punya jawaban berbeda untuk tiap komoditas. Untuk plastik dan bawang putih, kenaikan harga dijelaskan lewat pelemahan rupiah, mengingat lebih dari 90 persen bawang putih masih diimpor dari China. Tetapi untuk Minyakita, penjelasan ini tidak berlaku. Riva menegaskan harga resmi di tingkat distributor seperti Bulog dan ID Food masih Rp14.500 per liter, dengan HET di konsumen akhir Rp15.700. Produksi minyak goreng dalam negeri, menurutnya, sudah mandiri dan tidak tergantung dolar.
Di titik inilah celah itu terlihat jelas. Barang yang benar-benar bergantung pada impor mengalami kenaikan yang bisa dijelaskan secara ekonomi. Barang yang produksinya mandiri, seperti Minyakita, tetap saja ikut naik tanpa alasan resmi yang sepadan.
Spekulasi Mengisi Kekosongan Regulasi
Ketiadaan regulasi daerah menjadi isu sentral saat menelaah fenomena ini. Pamekasan tidak memiliki mekanisme yang mengikat antara distributor resmi dan pasar riil. Ketika distribusi logistik melambat karena solar langka, jarak antara harga resmi dan harga di lapangan terbuka lebar. Jarak inilah yang diisi oleh spekulan, yang menaikkan harga jauh melampaui kenaikan biaya sesungguhnya, lalu berlindung di balik isu kurs yang sedang menjadi sorotan publik.
Pemerintah daerah merespons dengan klarifikasi ikhtiar untuk turun lapangan. Disperindag menyebut akan menerjunkan tim pemantau ke pasar dalam waktu dekat. Tetapi pola yang berulang di tiga peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar: respon selalu bergerak setelah keluhan warga muncul (responsif), bukan sebelum harga sempat melonjak (preventif).
Rantainya runtut. Solar langka membuat ongkos angkut naik. Ongkos angkut yang naik mendorong harga pakan ternak dan barang pokok ikut naik. Kenaikan itu kemudian dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan harga lebih jauh, jauh melampaui kenaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Warga jelas menjadi bagian yang berada di ujung rantai ini, tanpa kuasa untuk menahan laju kenaikan maupun untuk membuktikan klaim siapa yang benar.
Yang dibutuhkan Pamekasan bukan lagi hanya tindakan responsif, melainkan prinsip preventif berupa sistem yang bisa membaca tanda bahaya sejak awal. Sebuah rapid response system yang menghubungkan data stok BBM, data harga pasar harian, dan pengawasan distribusi secara real-time akan memungkinkan pemerintah daerah mendeteksi lonjakan harga sebelum ia menjadi keluhan publik, bukan sesudahnya.
Tanpa sistem semacam itu, pemerintah akan terus berperan sebagai pemadam kebakaran yang selalu kalah cepat dari api spekulasi pasar. Dan warga, seperti biasa, akan menjadi pihak yang menanggung selisih antara data resmi dan harga yang harus mereka bayar di warung sebelah rumah.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar