Pendidikan dan Kriminalitas: Upaya Membaca Kasus Kekerasan Seksual di Sampang

waktu baca 5 menit

Jumat, 10 Jul 2026 16:10 102 Kamura

jatimhariini.co.id

KAMURA.id – Jumat pagi, 10 Juli 2026, Kapolres Sampang AKBP Hartono mengumumkan sesuatu yang sulit dicerna akal sehat: seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan oleh 27 orang di Kabupaten Sampang. Dua belas pelaku sudah ditangkap. Lima belas sisanya masih entah.

Angka itu sendiri, 27, adalah angka yang seharusnya tidak pernah kita temui dalam satu berita kriminal. Dalam benak orang Madura yang menjunjung andhap asor dan tatengka, sukar kiranya melihat ada 27 orang yang kompak melakukan hal keji.

Baca Juga

2 bulan lalu

Sejauh Mana Komitmen Mampu Menyelamatkan Petani Garam Madura?

95 Kamura

Mekanismenya, menurut kedua peneliti ini, bekerja lewat dua jalur. Pertama, jalur ekonomi: sekolah membuka akses ke pekerjaan yang sah dan upah yang lebih baik, sehingga jalan kriminal menjadi pilihan yang secara rasional lebih mahal untuk ditempuh. Kedua, jalur inkapasitasi: selama seorang remaja berada di bangku sekolah, ia secara fisik tidak berada di jalanan, tidak dalam posisi mudah terlibat aktivitas terlarang.

Temuan ini memvalidasi premis yang sering kita dengar di ruang-ruang kebijakan: bahwa investasi pendidikan adalah investasi keamanan. Semakin lama seseorang bersekolah, semakin kecil kemungkinan ia menjadi pelaku kejahatan.

Premis itu masuk akal secara statistik global. Tetapi pertanyaannya bagi saya bukan soal benar atau salah, melainkan soal cukup atau tidak cukup ketika dihadapkan pada kondisi riil Sampang.

Data kependudukan Kabupaten Sampang per Desember 2024 menurut jenjang pendidikan menunjukkan gambaran yang timpang. Penduduk yang tidak atau belum sekolah mencapai 37,81 persen. Yang belum tamat SD menyumbang 22,73 persen lagi. Digabungkan, lebih dari 60 persen penduduk Sampang berada di bawah garis pendidikan dasar yang lengkap. Sementara itu, lulusan SMA hanya 4,93 persen, dan jenjang di atasnya (D1 hingga S3) bahkan tidak mencapai 2 persen secara kumulatif

Jika logika Hjalmarsson dan Lochner diterapkan secara linear, maka apa yang terjadi di Sampang hari ini mendapat validasi secara ilmiah: tingkat pendidikan rendah, kriminalitas meningkat. Walaupun kajian tidak boleh berhenti pada tahap ini. Sebab, realitas tidak sesederhana itu, dan di titik inilah saya justru ingin berhenti sejenak sebelum melompat ke kesimpulan yang gegabah.

Data Global dan Konteks Lokal

Riset Hjalmarsson dan Lochner dibangun dari konteks negara-negara dengan sistem pendidikan formal yang relatif merata aksesnya, dengan pasar kerja yang terhubung langsung ke ijazah, dan dengan struktur sosial yang memisahkan secara jelas antara “bersekolah” dan “tidak bersekolah”.

Sampang, dan Madura pada umumnya, punya jalur ketiga yang tidak masuk dalam kerangka itu: pesantren, sebagai institusi pendidikan non-formal yang menanamkan nilai dan disiplin sosial tanpa selalu tercatat dalam kategori “SMA” atau “S1”.

Artinya, angka 37,81 persen “tidak/belum sekolah” itu belum tentu mencerminkan kekosongan pendidikan secara menyeluruh. Ia lebih tepat dibaca sebagai kekosongan pendidikan formal yang tercatat negara. Ini bukan pembelaan atas rendahnya angka partisipasi sekolah, tentu saja, melainkan pengingat bahwa data pendidikan formal saja belum cukup untuk menjelaskan mengapa kekerasan seksual berskala 27 pelaku bisa terjadi di satu tempat.

Kasus di Sampang, dengan jumlah pelaku sebanyak itu, menunjukkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan di samping rendahnya taraf pendidikan formal: ada keruntuhan kolektif dalam batas moral sosial, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh statistik ijazah.

Premis “pendidikan memberantas kriminal” adalah benar untuk kejahatan yang lahir dari kalkulasi ekonomi rasional, seperti pencurian atau penipuan. Tetapi kekerasan seksual kolektif, yang melibatkan puluhan orang bertindak bersama, selain bisa dijelaskan oleh rendahnya tingkat pendidikan, juga diperparah oleh persoalan normalisasi sosial dan pengawasan komunitas yang gagal, dan bukan semata rendahnya tahun sekolah.

Maka pertanyaan yang lebih relevan bagi Sampang, dan Madura secara umum, bukan sekadar “berapa lama warganya bersekolah”, melainkan “pendidikan seperti apa yang sesungguhnya sedang atau tidak sedang ditransmisikan”.

Jika pesantren berhasil menanamkan disiplin ibadah tetapi tidak menyentuh persoalan penghormatan terhadap tubuh perempuan dan anak, jika sekolah formal mengajarkan mata pelajaran tetapi tidak pernah membicarakan kekerasan seksual sebagai kejahatan serius, maka kekosongan itu bertambah: selain soal akses ke bangku sekolah, tetapi juga soal kurikulum nilai yang hilang di semua jalur pendidikan yang ada.

Data pendidikan formal Sampang memang rendah dan itu tetap perlu didorong supaya bisa lebih maju dan kokoh. Tetapi upaya tersebut adalah satu soal, sedangkan soal lainnya adalah bagaimana transmisi pengetahuan itu bisa betul-betul meresap dan tumbuh menjadi kesadaran kolektif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan Sampang supaya bisa lebih naik kelas, kita juga perlu insyaf bahwa dibutuhkan juga upaya demi menghidupkan (kembali) penghormatan manusia Madura terhadap andhap asor dan tatengka sebagai pagar moral dan basis nilai tentang batas tubuh dan penghormatan terhadap sesama. Ini adalah upaya yang mutlak mesti dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sampang supaya lebih baik.

Fauzan Nur Ilahi