Masyarakat Madura di Tengah Ancaman Kekeringan
Sumber foto: radarlombok.co.id KAMURA.id – Kekeringan tahun ini yang melanda beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Madura, tidak bisa dibaca sebagai bagian dari fase kemarau belaka. Pemkab Sumenep bahkan sampai perlu menetapkan status siaga bencana lewat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/185/KEP/013/2026, berlaku selama enam bulan ke depan.
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menyebut penetapan ini sebagai langkah mempercepat penanganan kebutuhan air bersih di desa-desa terdampak, sekaligus sinyal kepada seluruh kepala desa agar lebih responsif memantau kondisi wilayah masing-masing. Angkanya tidak kecil: 76 desa di 19 kecamatan telah dipetakan berpotensi mengalami kekeringan, terbagi dalam kategori kering kritis, langka, kering langka terbatas, hingga kering langka kritis.
“Penetapan status kekeringan ini juga sebagai langkah awal agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat oleh instansi terkait,” tutur Fauzi, Sabtu (4/7/2026), sebagaimana dilansir dari Antara.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mengingatkan bahwa ancaman kekeringan kali ini berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih bagi ratusan ribu kepala keluarga, dengan Madura sebagai kawasan yang selama ini memang dikenal rawan krisis air. Ia mendesak BPBD Jawa Timur dan pemerintah kabupaten segera memetakan kawasan rawan serta menyiapkan penyediaan air bersih, bukan menunggu darurat baru bergerak.
Ancaman ini juga punya dasar ilmiah yang jelas. BMKG Trunojoyo Sumenep memprediksi kondisi cuaca di Pulau Madura akan semakin kering dalam beberapa bulan mendatang, dipicu penguatan angin timuran dari Benua Australia yang membawa massa udara lebih kering ke wilayah Indonesia.
Minimnya tutupan awan membuat penyinaran matahari lebih intens pada siang hari, sementara pelepasan panas pada malam hari berlangsung lebih cepat. Puncaknya diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September 2026, persis pada rentang waktu kita berada sekarang.
Dari Prediksi ke Aksi
Yang mengganggu dari rangkaian data ini bukan kekeringannya itu sendiri, melainkan jarak antara kapan ancaman itu diketahui dan kapan tindakan preventif dan mitigasi akan diambil.
BMKG tidak tiba-tiba mengumumkan puncak kekeringan bulan ini. Prakiraan musim kemarau sudah menjadi rujukan resmi jauh sebelum status siaga Sumenep diterbitkan, bahkan menjadi salah satu dasar hukum dalam surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur soal kewaspadaan menghadapi kemarau 2026.
Artinya, waktu untuk bersiap sebenarnya tersedia. Yang sering absen adalah kemauan mengubah data prediksi menjadi rencana kerja yang konkret sebelum sumur-sumur benar-benar kering.
Pola penanganan kekeringan di Madura selama ini cenderung reaktif: droping air ketika warga sudah kesulitan, imbauan hemat air ketika krisis sudah di depan mata, status siaga yang diterbitkan setelah kondisi kritis mulai terlihat di lapangan. Padahal data pemetaan 76 desa di 19 kecamatan menunjukkan sesuatu yang lebih struktural daripada sekadar fluktuasi cuaca tahunan.
Empat kabupaten di Madura menghadapi tekanan iklim yang serupa, dengan karakter geografis yang juga serupa: minim sumber air permukaan, bergantung pada air tanah dan curah hujan musiman yang kian tidak menentu.
Ketergantungan pada pola lama ini berbahaya karena ia mengandalkan ingatan jangka pendek. Setiap kemarau berlalu, krisis mereda, dan perhatian publik maupun pemerintah kembali ke agenda lain. Ketika kemarau berikutnya datang, siklus yang sama terulang: penetapan status siaga, penyaluran air darurat, imbauan hemat air, lalu senyap lagi begitu hujan turun. Tidak ada akumulasi pembelajaran dari satu musim ke musim berikutnya, meski BMKG sudah menyediakan data itu setiap tahun.
Kesiapsiagaan yang Sesungguhnya
Idealnya, tidak boleh ada jarak antara data prediksi iklim dan kebijakan konkret. Ketika BMKG sudah menghitung puncak kekeringan sejak jauh hari, pemerintah kabupaten tidak punya alasan untuk bergerak reaktif.
Penetapan status siaga di Sumenep memang penting sebagai instrumen administratif, karena ia mempercepat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan membuka jalur bantuan darurat. Namun pada lapisan yang lebih mendasar, yang lebih dibutuhkan adalah infrastruktur air yang dirancang untuk pola kemarau yang kian panjang. Ini berarti investasi pada sumber air alternatif, perbaikan sistem tampungan air hujan, hingga pemetaan risiko kekeringan yang dilakukan bukan pada awal musim kemarau, melainkan jauh sebelum musim itu tiba, mengikuti ritme prediksi BMKG itu sendiri.
Imbauan kepada masyarakat untuk berhemat air, seperti yang disampaikan Harisandi, memang perlu disuarakan. Tetapi partisipasi warga tidak bisa menjadi solusi tunggal ketika akar persoalannya adalah minimnya investasi jangka panjang pada sumber air. Membebankan urusan ketahanan air sepenuhnya kepada kebiasaan individu, sementara infrastrukturnya sendiri tidak pernah diperbaiki secara serius, sama saja dengan memindahkan tanggung jawab struktural ke pundak yang paling rentan.
Kesiapsiagaan yang sesungguhnya berarti pemerintah kabupaten di Madura Raya, tidak hanya Sumenep, mulai memetakan risiko kekeringan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan tahunan, bukan sebagai agenda darurat musiman yang muncul setiap pertengahan tahun.
Koordinasi antara BPBD, dinas pekerjaan umum, dan pemerintah desa semestinya berjalan sepanjang tahun, dengan BMKG sebagai rujukan awal, bukan baru diaktifkan ketika sumur sudah kering dan warga sudah antre air bersih.
Dengan segenap pengetahuan masyarakat Madura yang akrab dengan alamnya, kemarau tahun ini barangkali akan mampu dilalui oleh mereka seperti kemarau-kemarau sebelumnya.
Tetapi penting dicatat bahwa kebijakan yang diambil Pemkab Sumenep (atau nantinya akan diikuti oleh daerah-daerah lain) itu mesti menjadi patokan tentang bagaimana kondisi di Madura. Khususnya, di tengah krisis iklim yang saat ini tengah menjadi isu global. Karena hanya dengan demikian, masyarakat di Madura mampu bersiap diri menghadapi persoalan yang akan datang.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar