Menyusutnya Madrasah Swasta di Pamekasan dan Masa Depan Pendidikan Informal Madura
Sumber gambar: Radar Madura KAMURA.id – Sebuah liputan Kabar Madura mewartakan bahwa sejumlah madrasah swasta di Pamekasan banyak yang tutup. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya peminat hingga persoalan internal lembaga.
Dalam liputan yang sama disebutkan bahwa delapan madrasah negeri tetap berdiri kokoh. Sebaliknya, dari sekitar 1.200 madrasah swasta yang ada, beberapa telah lenyap dari sistem pendataan Kementerian Agama karena status operasionalnya berhenti sehingga otomatis terhapus dari basis data.
Sekilas, berita ini tampak sebagai catatan administratif tentang menyusutnya jumlah lembaga pendidikan. Padahal, di balik itu tersimpan dua persoalan yang jauh lebih mendasar.
Pertama, menyusutnya madrasah swasta mengisyaratkan bahwa pembangunan pendidikan keagamaan—atau dalam konteks yang lebih luas, pondok pesantren—belum memperoleh perhatian yang memadai dalam arah kebijakan pendidikan.
Kedua, fenomena ini sekaligus menandai kian meredupnya peran pendidikan informal berbasis masyarakat, padahal dari ruang-ruang inilah tradisi keilmuan, pembentukan karakter, dan transmisi nilai berlangsung secara organik selama puluhan tahun.
Kuantitas dan Kualitas
Angka seribu dua ratus madrasah swasta di satu kabupaten saja sesungguhnya mengejutkan. Ia menunjukkan betapa masyarakat Madura, sejak lama, mempercayakan urusan pendidikan keagamaan kepada inisiatif warga sendiri, bukan kepada negara. Tetapi kepercayaan yang besar ini tidak pernah dibarengi dengan mekanisme yang cukup ketat untuk menjaga mutu.
Ketika mendirikan madrasah atau pesantren relatif mudah, tanpa kurikulum tata kelola yang jelas, tanpa standar minimal kelayakan yayasan, yang terjadi adalah pertumbuhan yang liar. Bukan liar dalam arti negatif dari sisi niat, sebab niat mendirikan lembaga pendidikan agama umumnya baik. Tetapi liar dalam arti tidak terukur: berapa banyak yang benar-benar siap secara manajerial, berapa banyak yang berdiri di atas semangat sesaat tanpa perencanaan jangka panjang.
Kasi Pendidikan Madrasah Kankemenag Pamekasan menyebut dua sebab utama penutupan: minimnya minat masyarakat dan problem internal yayasan. Dua sebab ini sebetulnya saling berkelindan. Yayasan yang lemah tata kelolanya akan kesulitan menjaga kualitas pengajaran, dan ketika kualitas menurun, kepercayaan masyarakat pun ikut surut. Maka penutupan madrasah bukan semata soal ekonomi atau demografi, melainkan akumulasi dari absennya regulasi yang cukup ketat sejak awal pendirian.
Di sinilah letak paradoksnya. Regulasi yang longgar memang memudahkan berdirinya banyak madrasah, tetapi longgarnya regulasi itu pula yang membuat sebagian besar dari mereka rapuh sejak lahir, berpotensi mengundang bahaya karena mutu tidak terjamin, dan pada akhirnya berguguran satu demi satu.
Krisis Generasi
Tetapi fenomena ini tidak bisa dibaca hanya dari sisi tata kelola kelembagaan. Ada konteks lain yang jauh lebih mengkhawatirkan, yang membuat berkurangnya madrasah swasta terasa seperti alarm, bukan sekadar catatan statistik.
Belum lama ini, publik Madura digemparkan oleh kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun oleh dua puluh tujuh orang lelaki yang terjadi di Sampang. Tak berselang lama, ada pula kasus seorang pria residivis yang membakar ayah kandungnya setelah terlibat cekcok.
Dua kasus ini tidak bisa kita baca sebagai kejadian biasa yang bisa dilewatkan begitu saja. Keduanya adalah gejala dari krisis yang jauh lebih dalam: krisis kematangan emosional pada generasi muda.
Pendidikan yang hanya mengejar aspek kognitif, mengukur keberhasilan dari nilai ujian dan ranking sekolah, tidak akan pernah cukup untuk mencegah kejadian semacam ini. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang menanamkan kendali diri, empati, dan kesadaran atas konsekuensi tindakan, semacam kecerdasan emosional yang oleh Daniel Goleman disebut sebagai penentu keberhasilan hidup yang tidak kalah penting dari kecerdasan intelektual.
Pendidikan Islam berbasis madrasah dan pesantren, dalam sejarahnya di Madura, sesungguhnya memiliki modal kuat untuk peran ini. Bukan hanya mengajarkan hafalan dan hukum agama, tetapi juga adab, penghormatan pada sesama, dan pengendalian nafsu. Nilai-nilai itu selaras dengan konsep etika sosial yang selama ini menjadi penopang kehidupan bersama orang Madura.
Maka ketika madrasah-madrasah ini tutup satu per satu, yang hilang bukan hanya gedung dan papan nama. Yang hilang adalah salah satu ruang paling potensial untuk menanamkan kembali téngka pada generasi yang sedang mengalami krisis.
Menyelamatkan yang Tersisa
Tulisan ini tidak sedang mengatakan bahwa penutupan madrasah swasta adalah penyebab langsung dari kekerasan yang terjadi di Sampang atau ragam problema yang ada di Madura. Hubungan sebab akibat sesederhana itu tentu terlalu gegabah untuk diklaim, dan bukan itu yang ingin disampaikan oleh tulisan ini.
Yang perlu ditegaskan adalah, di tengah kebutuhan mendesak akan pendidikan karakter, kita justru kehilangan sebagian dari infrastruktur yang selama ini menjalankan fungsi tersebut. Evaluasi dan pemetaan digital yang dilakukan Kankemenag Pamekasan adalah langkah yang tepat, tetapi belum cukup jika hanya berhenti pada aspek administratif.
Yang dibutuhkan adalah regulasi yang lebih ketat sejak proses pendirian, agar madrasah dan pesantren baru berdiri dengan fondasi tata kelola yang kokoh, mutu yang terjamin, bukan sekadar semangat. Sekaligus, penguatan pada madrasah yang bertahan agar benar-benar menjalankan fungsi pendidikan karakter, tidak melulu berorientasi kognitif.
Sinergi antara masyarakat, yayasan, dan pemerintah yang diharapkan oleh Kankemenag Pamekasan bukan sekadar slogan penutup pernyataan. Ia adalah kebutuhan mendesak, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya eksistensi lembaga pendidikan Islam, melainkan masa depan generasi Madura itu sendiri.
*
Fauzan Nur Ilahi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar