Memaknai Pidato Prabowo di Bangkalan: Ketimpangan di Balik Angka Pertumbuhan

KAMURA.id – Ada satu pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan yang layak mendapat perhatian lebih serius daripada sekadar menjadi kutipan berita sehari. Prabowo mengaku terkejut ketika menemukan fakta bahwa ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun tumbuh relatif stabil di angka lima persen, tetapi pada saat yang sama, jumlah masyarakat miskin justru bertambah dan kelompok kelas menengah mengalami penyusutan.

Pertama, Prabowo mestinya tidak perlu kaget dengan data ini. Sebab, jauh sebelum dirinya menjabat Presiden, sudah seabrek riset yang menyuarakan hal senada, bahwa kekayaan Indonesia tidak pernah similar dengan kondisi masyarakatnya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Nilai yang Hilang dari Arsitektur Tradisional Madura

99 Kamura

Tetapi bagaimanapun, pernyataan tersebut setidaknya bisa kita baca sebagai pengakuan atas sebuah kegagalan yang selama ini berusaha ditutupi oleh angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi.

Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi diperlakukan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Ketika angka pertumbuhan mencapai lima persen, pemerintah merasa memiliki alasan untuk optimistis. Ketika investasi meningkat, pembangunan infrastruktur berjalan, dan produk domestik bruto terus bertambah, maka narasi yang dibangun adalah Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju kemajuan.

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kesejahteraan.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Lebih dari Sepak Bola: Madura United dan Pertaruhan Melawan Stigma

89 Kamura

Pertumbuhan hanya menunjukkan bahwa kue ekonomi semakin besar. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang menikmati kue tersebut?

Madura sebagai Representasi

Jika kekayaan nasional bertambah tetapi jumlah orang miskin ikut bertambah, maka jelas ada sesuatu yang tidak beres. Jika kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang ekonomi justru menyusut, maka ada masalah mendasar dalam sistem distribusi hasil pembangunan. Dalam konteks itu, apa yang disebut Prabowo sebagai anomali sebenarnya bukan anomali sama sekali. Itu justru merupakan konsekuensi logis dari model pembangunan yang terlalu lama berorientasi pada angka pertumbuhan tanpa memastikan pemerataan manfaatnya.

Fenomena tersebut tidak hanya terlihat dalam skala nasional. Di Madura, gejala serupa bahkan tampak jauh lebih nyata.

Riset yang dilakukan Komunitas Muda Madura (KAMURA) dalam penyusunan Naskah Akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura menemukan kesimpulan yang kurang lebih sejalan. Salah satu temuan penting dalam riset tersebut adalah bahwa kemiskinan di Madura bukan lahir karena ketiadaan potensi. Sebaliknya, Madura merupakan wilayah yang memiliki begitu banyak sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan.

Tembakau, garam, perikanan, peternakan, sektor maritim, hingga posisi geografis yang strategis merupakan modal besar yang dimiliki pulau ini. Persoalannya bukan pada potensi yang tidak ada. Persoalannya terletak pada kebijakan yang sering kali tidak memahami potensi tersebut.

Terlalu sering pembangunan dirancang di suatu tempat nun jauh di sana tanpa benar-benar menapak pada kondisi riil masyarakat. Terlalu banyak kebijakan lahir dengan meniru konsep daerah lain tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Akibatnya, pembangunan justru berjalan menjauh dari kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama.

Madura kemudian menjadi contoh bagaimana sebuah daerah kaya potensi dapat tetap terjebak dalam kemiskinan ketika kebijakan tidak berpihak pada penguatan basis ekonomi lokal.

Dalam situasi seperti itu, pembangunan tidak lagi berfungsi sebagai alat pemberdayaan. Ia berubah menjadi mekanisme yang justru mengalienasi masyarakat dari sumber daya yang mereka miliki sendiri.

Refleksi Jembatan Suramadu

Kasus Jembatan Suramadu dapat menjadi ilustrasi yang menarik.

Ketika jembatan itu diresmikan, harapan besar bermunculan. Suramadu diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Madura. Konektivitas yang semakin baik diyakini akan mempercepat arus investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun setelah bertahun-tahun berlalu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang lahir tidak sepenuhnya mengalir ke Madura.

Yang terjadi justru sebaliknya. Mobilitas memang meningkat, tetapi peningkatan tersebut lebih banyak mempermudah keluarnya sumber daya ekonomi Madura menuju pusat-pusat ekonomi yang lebih kuat. Arus barang, tenaga kerja, dan konsumsi bergerak keluar lebih cepat daripada manfaat ekonomi yang masuk.

Dalam bahasa sederhana, Madura menjadi semakin mudah diakses, tetapi tidak otomatis menjadi semakin sejahtera.

Inilah persoalan klasik pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan. Infrastruktur dibangun, investasi masuk, angka ekonomi meningkat, tetapi manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Efek tetesan ke bawah atau trickle down effect yang selama ini dijanjikan ternyata tidak pernah benar-benar terjadi sebagaimana yang dibayangkan.

Kekayaan memang tercipta, tetapi tidak tersebar.

Karena itu, kritik yang disampaikan Prabowo sesungguhnya perlu dibaca sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan itu sendiri. Selama orientasi kebijakan masih menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama, maka kesejahteraan rakyat akan selalu menjadi variabel yang datang belakangan.

Padahal semestinya yang terjadi adalah kebalikannya.

Epilog

Pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, bukan tujuan akhir yang dikejar tanpa mempertimbangkan siapa yang menikmati hasilnya. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari berapa persen ekonomi tumbuh setiap tahun, melainkan sejauh mana pertumbuhan itu mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat kelas menengah, serta menciptakan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat luas.

Madura mengajarkan satu pelajaran penting: tidak ada daerah yang benar-benar miskin. Yang ada adalah daerah yang tidak diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai potensinya. Yang ada adalah kebijakan yang gagal mengenali kekuatan lokal dan lebih sibuk mengejar model pembangunan yang tampak modern tetapi kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pernyataan Prabowo di Bangkalan seharusnya tidak berhenti sebagai pengakuan bahwa sistem ekonomi kita keliru. Pengakuan tersebut harus menjadi titik awal untuk melakukan koreksi yang lebih mendasar. Pembangunan harus kembali menempatkan rakyat sebagai tujuan utama. Bukan investor. Bukan segelintir elite ekonomi. Bukan sekadar angka pertumbuhan yang dipamerkan dalam laporan tahunan.

Sebab pada akhirnya, sebuah negara tidak dapat disebut berhasil hanya karena ekonominya tumbuh. Negara baru dapat disebut berhasil ketika pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh mereka yang selama ini berada di lapisan paling bawah. Ketika kekayaan nasional bertambah, rakyat pun ikut bertambah sejahtera. Jika itu tidak terjadi, maka yang tumbuh sesungguhnya bukan kemakmuran bersama, melainkan ketimpangan yang semakin besar. (Litbang KAMURA)