Refleksi Kemerdekaan: Madura dan Jalan Menuju Ekonomi yang Berdaulat

Ditulis oleh: Ferdi Ansyah, S.H.

Peringatan 17 Agustus kemarin seharusnya menjadi momentum untuk kembali berbicara tentang kemerdekaan dalam arti yang lebih luas: kemerdekaan ekonomi.

Dalam konteks Madura, salah satu langkah strategis yang patut didorong adalah keberanian pemerintah pusat menetapkan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura.

Madura bukan daerah yang miskin potensi. Tembakau, sebagai satu contoh saja, telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakatnya selama puluhan tahun, dan ribuan petani menggantungkan penghasilan dari tanaman tersebut setiap musim tanam.

Namun ironisnya, daerah yang menghasilkan bahan baku belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari industri tembakau. Petani berdiri di ujung rantai produksi yang paling panjang jalannya namun paling tipis keuntungannya.

Ketimpangan Rantai Nilai Tembakau

Persoalan mendasar dari industri tembakau di Madura terletak pada posisinya dalam rantai nilai. Daun tembakau ditanam, dirawat, dan dipanen oleh petani Madura, tetapi proses pengolahan, pabrikasi, hingga distribusi produk jadi sebagian besar berlangsung di luar pulau.

Pola ini membuat Madura hanya menempati posisi hulu, sementara nilai ekonomi terbesar justru terbentuk di titik hilir yang letaknya jauh dari lahan tembakau itu sendiri.

Ketimpangan semacam ini tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan geografis rantai pasok, sebab persoalan tersebut berakar pada struktur kebijakan yang selama ini belum memberi ruang bagi daerah penghasil untuk membangun kapasitas industrinya sendiri. Tanpa fasilitas pengolahan, laboratorium mutu, pergudangan modern, dan infrastruktur logistik yang memadai, petani Madura terus bergantung pada tengkulak dan pembeli dari luar daerah yang menentukan harga sepihak.

Posisi tawar petani menjadi lemah bukan karena kualitas tembakau yang mereka hasilkan buruk, melainkan karena mereka tidak memiliki kendali atas rantai nilai yang lebih panjang.

Karena itu, sudah saatnya Presiden melihat persoalan tembakau Madura secara lebih besar. Jangan biarkan Madura hanya menjadi tempat menanam dan menghasilkan bahan baku, sementara proses pengolahan, industri hilir, dan nilai ekonomi terbesar justru berkembang di luar daerah. KEK Madura harus menjadi jalan untuk mengubah keadaan tersebut.

Haruskah KEK?

KEK Madura mutlak diperlukan sebagai jawaban atas persoalan struktural yang selama ini membelenggu industri tembakau di pulau ini. Status kawasan ekonomi khusus memberi kepastian hukum dan insentif kebijakan yang selama ini tidak dimiliki Madura sebagai daerah penghasil bahan baku. Tanpa status tersebut, upaya membangun fasilitas pengolahan, pergudangan modern, dan pusat penelitian pengembangan tembakau akan terus berjalan tanpa payung regulasi yang memadai.

KEK Madura dapat diarahkan menjadi pusat pengembangan industri tembakau yang terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, penelitian dan pengembangan, pergudangan, hingga distribusi. Integrasi semacam ini penting karena selama ini setiap tahap dalam rantai produksi tembakau berjalan sendiri-sendiri, tanpa keterkaitan yang memperkuat posisi Madura secara keseluruhan. Daun tembakau ditanam di Madura, tetapi diolah dan dipabrikasi di tempat lain. Dengan kawasan ekonomi khusus, tahapan-tahapan tersebut dapat ditarik masuk ke dalam satu wilayah, sehingga nilai tambah yang selama ini mengalir keluar dapat tertahan dan berputar di Madura sendiri.

Kehadiran KEK juga membuka jalan bagi standardisasi mutu tembakau melalui laboratorium pengujian dan riset varietas yang selama ini absen di Madura. Petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penilaian sepihak dari pembeli, karena mutu tembakau dapat diverifikasi melalui lembaga yang berada di kawasan itu sendiri. Ini adalah persoalan mendasar yang selama ini melemahkan posisi tawar petani, dan KEK menjadi salah satu instrumen paling konkret untuk mengoreksinya.

Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan dalam pembentukan kawasan ini: petani harus menjadi pemeran utama. Jangan sampai KEK hanya menguntungkan investor besar, sementara petani tetap menghadapi persoalan klasik berupa ketidakpastian harga, mahalnya biaya produksi, dan lemahnya posisi tawar.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembentukan KEK memberikan manfaat nyata kepada petani melalui kemitraan yang adil, kepastian pasar, peningkatan kualitas, teknologi, serta akses pembiayaan yang terjangkau.

Presiden memiliki kewenangan dan posisi strategis untuk memberikan arah kebijakan tersebut. Aspirasi masyarakat Madura agar wilayahnya dikembangkan sebagai KEK patut dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar wacana yang berulang setiap tahun tanpa kepastian.

Madura membutuhkan keberpihakan kebijakan yang mampu mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi nasional. Kesempatan bagi daerah penghasil bahan baku untuk mengembangkan industri hilirnya sendiri akan membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan investasi, dan memperkuat perputaran ekonomi di Madura secara menyeluruh.

Di bulan Agustus ini, harus kita gaungakan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya tidak berhenti pada bebasnya suatu bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan itu terasa nyata ketika petani mampu menikmati hasil dari tanah yang mereka garap dan komoditas yang mereka perjuangkan selama ini.

Madura selama ini terlalu lama berada di posisi pemasok bahan baku semata. Sudah waktunya Madura turut menjadi bagian dari pusat industri dan pemilik nilai tambah dari komoditasnya sendiri. KEK Madura adalah salah satu jalan menuju cita-cita tersebut.