Semua Mendukung, tapi Mengapa KEK Madura Jalan di Tempat?

waktu baca 5 menit

Kamis, 3 Sep 2026 12:57 99 Kamura

Saya sedang di kantor Karsana Muda Madura (KAMURA) saat Pak Lukman Hakim, Bupati Bangkalan, menelepon, mengabari bahwa ia ada waktu luang jam 16.00 – 18.00 WIB sebelum acara Lemhannas di salah satu hotel Jakarta dimulai. “Sore ini saya luang, atau habis acara sekalian di atas jam 9 malam,” katanya.

Dia sendiri baru tiba di hotel itu. Ia menjadi satu di antara dua bupati Jawa Timur yang terpilih untuk acara pembekalan Lemhannas.

Baca Juga

2 minggu lalu

Jalan Memajukan Madura itu Bernama Kawasan Ekonomi Khusus

90 Kamura

Dalam rapat itu sudah disepakati bahwa semua akan mengusahakan segala syarat yang diperlukan. Tetapi ya. Namanya birokrasi. Sebulan berlalu, syarat-syarat itu belum juga jelas juntrungannya.

Kebetulan, syarat terpenting dan paling dasar mesti disiapkan Pemkab. Biro ekonomi empat kabupaten sudah berkali-kali juga dihubungi, tapi ya, ada saja lapis-lapis birokrasi yang membuatnya stagnan.

Untuk itulah, apa pun kesibukan saya hari itu, akan saya tanggalkan demi bertemu Bupati Bangkalan ini.

***

Seperti biasanya, Pak Bupati menyambut kedatangan kami dengan hangat. Kami bicara di kamarnya, bertiga. Serius tapi santai.

Saya ceritakan bahwa Pemprov sudah mengadakan rapat koordinasi 6 Agustus lalu, ada perwakilan dari empat Pemkab Madura, termasuk dari Bangkalan.

“Saya belum ada laporan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus disiapkan oleh Pemkab,” katanya.

“Sejak awal komitmen saya ndak berubah. Kita dukung dan kita siapkan apa yang perlu disiapkan.”

Kepada Pak Sunu, rekan yang ikut dalam pertemuan itu, saya bilang. Semua bupati Madura sudah dukung. Komitmen. Tapi ya begini.

Tak berselang lama, Bupati yang dikenal merakyat dan tampil apa adanya ini ambil HP. Lalu melakukan panggilan telepon.

Satu-satu ia telepon menanyakan siapa yang hadir di Pemprov waktu itu. Kenapa gak diberitahu. Lalu apa yang harus disiapkan. Dan, saat itu juga, ia minta disiapkan.

“Bangkalan siap, Mas. Kami buktikan kami siap. Ini penting untuk masa depan Madura. Dampaknya nyata buat masyarakat,” katanya. “Makanya bantu kamilah, kan Mas Subairi ini sudah saya angkat jadi duta Bangkalan di Jakarta,” katanya, dan kami sambut dengan tawa membahana. Hahaha…

Memang, Kawasan Ekonomi Khusus Madura ini bukan gagasan yang lahir dalam semalam. Ada jalan panjang dan berliku di belakangnya.

Ide ini mulanya adalah aspirasi ulama Madura. Pada suatu waktu, ulama yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura bermusyawarah soal nasib petani tembakau. Dan juga pengusaha lokal yang mulai tumbuh.

“Ini ada harapan, tapi harapan ini nggak akan lama jika tidak ada gerakan yang mengubah arah kebijakan negara.” Begitulah kegelisahan pada pertemuan ulama itu.

Ide itu lalu disambut para pengusaha lokal, terdengar oleh para petani. Dan mereka mendukungnya.

Sejurus kemudian, KAMURA mengubah ide itu menjadi gerakan yang terorganisir. Membuat seminar dan FGD di UIN Sunan Ampel, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Universitas Madura (Unira), Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA), dan Politeknik Negeri Madura (Poltera).

Seminar dan FGD itu lalu kami susun menjadi naskah akademik. Naskah itu kami uji bersama lembaga think tank terkemuka, LP3ES, di Jakarta.

Setelah itu, semua bupati tanda tangan dukungan. Tanda tangan serta naskah akademik itu kemudian kami serahkan ke Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa.

“Tentu saya mendukung penuh dan siap menjadi pengusul,” kata Ibu Khofifah, 10 Maret lalu, saat kami menyerahkan dukungan empat bupati dan naskah akademik.

Lalu beliau minta Wakil Gubernur (Wagub) Emil Dardak untuk mengawal proses usulannya.

Meski awal-awal saya cukup intens komunikasi dengan Wagub Emil, tapi lama-lama kok lesu. Nggak ada perkembangan.

Sampai akhirnya terjadilah pertemuan pada tanggal 6 Agustus lalu itu, digelar oleh Biro Ekonomi Pemprov Jawa Timur. Jujur saja kami sangat senang dan berharap setelah pertemuan semua akan gaspol.

Tapi ya. Setelah pertemuan itu, kok ya stagnan lagi.

Sampai terjadilah pertemuan dengan Bupati Bangkalan ini.

***

Di sinilah saya belajar sesuatu. Di tingkat atas, komitmen itu tak pernah kurang. Semua bupati mendukung. Gubernur mendukung. Bahkan pusat sudah membuka pintu.

Tapi begitu turun ke lapis-lapis birokrasi di bawahnya, langkahnya melambat, tersendat, seakan menunggu untuk terus didorong.

Padahal yang diminta sederhana saja: siapa mengerjakan apa, dan kapan selesai.

Pertemuan sore itu, di sela waktu luang seorang bupati sebelum masuk kelas Lemhannas, mengajari saya satu hal. Bahwa kadang yang dibutuhkan hanyalah satu orang yang mau mengangkat telepon saat itu juga. Yang tidak menunggu laporan yang tak kunjung datang. Yang tidak bersembunyi di balik prosedur.

Pak Bupati Bangkalan menunjukkannya sore itu. Ia tidak menunda. Dan saya berharap, tiga bupati lain di Madura melakukan hal yang sama.

Sebab Kawasan Ekonomi Khusus ini bukan proyek satu kabupaten. Ia proyek Madura. Ia soal apakah pulau ini akan terus menjadi penonton atas kekayaannya sendiri, atau berani mengambil kendali atas masa depannya.

Hari itu saya pulang dengan satu keyakinan: perjuangan ini memang lambat, berliku, dan melelahkan. Tapi selama masih ada yang mau mengangkat telepon, selama masih ada yang mau turun tangan, jalan itu belum tertutup.

Dan kami akan terus mengetuk pintu-pintu itu. Satu per satu. Sampai Kawasan Ekonomi Khusus Madura benar-benar terwujud.

Salam

Subairi Muzakki,

Ketua Karsana Muda Madura (KAMURA)

Jakarta, 3 September 2026